Purbaya Kembali Keluhkan Coretax, IWPI: KPK Harus Segera Periksa Sri Mulyani dan Suryo Utomo!
DEMOCRAZY News
28 Maret 2026 4:30 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengeluhkan banyaknya masalah yang mendera layanan pajak berbasis digital bernama Coretax.
Padahal, aplikasi pajak warisan era Sri Mulyani itu, dibangun dengan harga mahal yakni Rp1,3 triliun.
Ketika Coretax resmi dijalankan pada 1 Januari 2025 itu, alih-alih berjalan mulus.
Aplikasinya langsung jebol dan terkuak banyaknya ketidakberesan dari program ini.
Hingga pemerintahan berganti, aplikasi tersebut maju-mundur. Terkadang bisa tapi sering terkendala.
Padahal, aplikasi Coretax ini dibangun perusahaan teknologi berkelas dunia, LG CNS Qualysoft Consortium yang merupakan anak usaha LG Group.
Pengawas proyeknya juga tak main-main, PT Consulting Deloitte.
Sejak awal, Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) mencium aroma ketidakberesan dalam proyek Coretax yang ditangani era Menteri Keuangan masih dijabat Sri Mulyani dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dijabat Suryo Utomo.
Baca Juga
Pada 23 Januari 2025, IWPI melaporkan dugaan korupsi Coretax ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami mendesak KPK periksa seluruh proses pengadaan Coretax secara menyeluruh. Dalami kontrak kerja sama dengan vendor luar negeri. Telusuri penggunaan anggaran proyek lebih dari Rp1,3 triliun. Periksa seluruh pihak yang bertanggung jawab. Termasuk Sri Mulyani dan Suryo Utomo (eks Dirjen Pajak) yang bertanggung jawab atas proyek ini,” tandas Ketua Umum IWPI, Rinto Setiyawan di Jakarta, Sabtu (28/3/2026).
Rinto mencatat, dua kali Menkeu Purbaya mengeluhkan soal implementasi Coretax.
Pertama, Menkeu Purbaya pernah menyebut tenaga pengembang proyek Coretax berada di level yang tidak sesuai dengan kompleksitas sistem.
“Itu alarm serius. Proyek yang menyangkut seluruh data perpajakan nasional seharusnya dikerjakan dengan standar tertinggi, bukan dengan pendekatan yang terkesan terburu-buru,” beber Rinto.
Kedua, lanjut Rinto, Menkeu Purbaya menyebut adanya salah desain dari Coretax yang menunjukkan bahwa evaluasi tidak bisa berhenti kepada perbaikan teknis. Namun harus menyentuh banyak hal.
Mulai proses pengadaan, perencanaan, dan pengawasan proyek sejak awal.
Rinto menegaskan, dana yang digunakan dalam proyek Coretax berasal dari uang rakyat, sehingga publik berhak mengetahui apakah proyek tersebut telah dijalankan secara profesional dan sesuai aturan.
“Kami para wajib pajak adalah pemilik sah dana negara. Kalau ada proyek besar yang tidak berjalan sesuai rencana, apalagi sampai diakui salah desain, maka harus ada pertanggungjawaban. Jangan sampai uang rakyat habis, sistem tidak jalan, tapi tidak ada yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Ditegaskan, IWPI berharap pengakuan pemerintah mengenai kelemahan Coretax ini, menjadi momentum untuk membuka seluruh proses proyek secara transparan.
Tanpa langkah tegas, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dikhawatirkan akan semakin menurun, dan tujuan modernisasi yang seharusnya mempermudah justru berubah menjadi beban bagi wajib pajak.
Coretax Sejuta Masalah
Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengakui layanan Coretax masih bermasalah. Contohnya, desain hingga sistem Coretax membuat wajib pajak kesulitan.
“Pertama salah desain. Lalu saya curiga Coretax di sini dibuat kusut dan mungkin memang dibuat ruang, supaya ada bisnis. Nanti kita akan betulin,” ujar Menkeu Purbaya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).
Tak hanya desain, Purbaya menyebut adanya kelemahan lain di layanan Coretax Yakni, software.
Untuk itu, dia memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak terus melakuan perbaikan.
“Dengan program baru. Kenapa sulit dipakai? Rupanya, salah satu kelemahannya adalah Anda tahu ada service jasa software, atau aplikasi yang menghubungkan Coretax dengan nasabah? Itu kalah cepat kalau dipakai,” terang Purbaya.
Purbaya menyebut ada tim khusus yang terus memperbaiki layanan Coretax.
Namun, diakui perlu waktu lagi, terutama menyangkut pengaturan istilah perpajakan yang digunakan dalam sistem Coretax.
“Terus untuk software Coratex-nya sendiri, nanti kan kita perlu perbaiki terus. Kalau keluhannya tidak bisa dimengerti, tidak bisa dipahami bahasanya, itu tidak bisa dibetulkan cepat, tapi kita perbaiki lagi,” jelas Purbaya.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
