Pukat UGM Wanti-Wanti Prabowo Jika Pakai APBN Bayar Utang Proyek Whoosh: Bisa Terjerat Korupsi!
DEMOCRAZY News
5 November 2025 3:49 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Peneliti PUKAT Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman berpendapat rencana penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang korporasi berisiko hukum.
Ia menyampaikan pendapatnya tersebut dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (4/11/2025) dengan tema “Ribut Utang Whoosh, Prabowo: Saya Tanggung Jawab”.
Dalam dialog tersebut, Zaenur menjawab pertanyaan mengenai apakah audit proyek kereta cepat Whoosh diperlukan untuk melihat akar masalahnya.
Ia menyebut, audit tersebut diperlukan mulai dari proses perencanaan hingga operasionalnya saat ini.
“Tentu, yang pertama harus dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek Whoosh ini dari tahap perencanaan, sampai tahap pembangunan, dan tahap operasional,” jelasnya.
“Agar kita bisa dapat cerita utuhnya, mengapa kemudian berujung ada overan, berujung pada beban operasional yang tidak nutup, kemudian menjadi beban bagi KCIC,” tambahnya.
Kedua, lanjut dia, rencana penggunaan APBN untuk membayar utang korporasi memiliki risiko hukum dan dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi.
“Kedua, jangankan bicara soal audit, rencana untuk menggunakan APBN membayar utang korporasi B to B (bussiness to bussiness) itu punya risiko hukum, hati-hati,” ucapnya mengingatkan.
Baca Juga
“Rezim kalau sudah berganti nanti bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu harus hati-hati. Pemerintah jangan sembrono, jangan sembarangan. Lakukan legal due diligence terlebih dahulu untuk menilai apakah B to B bisa dibayar oleh APBN,” bebernya.
Menurut pendapatnya, tidak diperkenankan menggunakan APBN secara langsung untuk membayar utang korporasi. Meski demikian, ada kemungkinan menggunakan APBN dengan skema lain.
“Kalau secara langsung saya lihat tidak bisa, secara tidak langsung melalui PNM, melalui skema-skema lain, melalui penugasan, barangkali bisa,” tuturnya.
“Tetapi, apa pun itu, itu merupakan beban bagi rakyat. Yang tadinya dipikirkan sebagai mekanisme bisnis murni berubah menjadi APBN.”
Baca Juga
Ia tidak menampik bahwa penggunaan APBN untuk pembayaran utang korporasi merupakan bentuk pemaksaan.
“Iya dong (pemaksaan). Ini kalau dipaksakan dibayar pakai APBN, sekali lagi ini ada risiko hukum. Ini kan semacam mem-bail out,” imbuhnya.
Saat ditanya mengenai siapa yang bakal terkena risiko hukum jika APBN kemudian digunakan untuk membayar utang proyek Whoosh, Zaenur menyebut pihak yang memberi dana talangan atau bail out.
“Kalau bail out-nya tentu yang memberikan bail out. Tapi kalau untuk presiden sebelumnya, bagaimana proses pengambilan keputusan proyek Whoosh itu diambil.”
“Kedua, saya pikir tidak hanya sekadar proses pengambilan keputusannya ya, bagaimana proses konstruksi yang mungkin diawali dengan pengadaan lahannya,” jelasnya.
Ia menegaskan tidak menuduh bahwa terjadi korupsi dalam proyek tersebut. Tetapi, kata Zaenur, dugaan semacam itu akan terjawab setelah dilakukan audit.
“Itu semua baru akan terjawab kalau ada audit, sehingga nanti kelihatan apakah persoalannya ada di perencanaan yang buruk, atau proses pembangunan yang buruk, atau ada mark up atau seperti apa.”
“Jadi, menurut kami, sebelum bicara soal ini akan di-bail out, ini akan dilanjutkan sampai Banyuwangi, terlebih dahulu harus diawali dengan audit menyeluruh, agar pemerintah punya basis dasar untuk pengambilan kebijakan langkah selanjutnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kompas.TV memberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan akan bertanggung jawab atas keberlanjutan proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau dikenal Whoosh.
Ia menyampaikan hal itu dalam sambutannya di acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Prabowo menilai sorotan publik terhadap kondisi finansial kereta cepat Whoosh tidak perlu dibesar-besarkan.
Ia memastikan, proyek strategis nasional itu merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan publik yang layak dan modern bagi rakyat Indonesia.
“Ramai-ramai soal Kereta Cepat Whoosh, saya tegaskan itu tidak masalah. Saya tanggung jawab Whoosh itu semuanya. Indonesia negara hebat, sudah saya hitung-hitung, tidak ada masalah. PT KAI tidak usah khawatir,” ujar Prabowo.
Menurutnya, pembiayaan proyek semacam itu berasal dari dana publik yang dikumpulkan melalui beberapa sumber, termasuk pajak, sehingga tanggung jawab utama pemerintah adalah memastikan tidak ada kebocoran dan praktik korupsi dalam pengelolaannya.
“Uang itu dari pajak. Maka kita harus cegah kebocoran, cegah korupsi. Uang rakyat tidak boleh dicuri. Kita kembalikan untuk pelayanan rakyat,” ujarnya.
Sumber: Kompas
Artikel terkait lainnya
