Politik Dua Kaki Jokowi: Dukungan Palsu, Loyalitas Semu!
DEMOCRAZY News
3 Februari 2026 12:54 pm
.
3 menit membaca
Politik Dua Kaki Jokowi Dukungan Palsu, Loyalitas Semu!
Oleh: M. Isa Ansori | Wakil Ketua ICMI Jatim
Pernyataan Joko Widodo bahwa pasangan Prabowo–Gibran bisa memimpin dua periode semestinya dibaca sebagai restu politik paling kuat dari seorang presiden kepada penerusnya.
Namun pernyataan itu segera kehilangan bobot ketika Jokowi, di panggung Rakernas PSI, menyatakan sumpah politik untuk bekerja memenangkan PSI—sebuah partai yang secara elektoral tidak memperkuat Prabowo, bahkan hidup dari ceruk pemilih yang sama.
Kontradiksi ini mencapai puncaknya ketika elite PSI dengan enteng menyebut Gibran sebagai calon presiden kuat 2029.
Ini bukan lagi soal kekeliruan komunikasi. Ini adalah ketidakjujuran politik yang disengaja.
Jokowi sedang memainkan politik dua kaki secara terang-terangan: satu kaki berpijak pada kekuasaan formal Prabowo, kaki lain menyiapkan jalur alternatif melalui PSI dan Gibran.
Dalam praktik demokrasi mana pun, ini bukan strategi keberlanjutan, melainkan strategi pengendalian. Jokowi ingin Prabowo berkuasa, tetapi tidak sepenuhnya berdaulat.
Masalahnya bukan pada hak Jokowi untuk berpolitik setelah lengser. Masalahnya adalah pengaburan batas etika transisi kekuasaan.
Baca Juga
Dukungan kepada Prabowo dipasarkan sebagai kepentingan negara, sementara dukungan kepada PSI dikemas sebagai urusan pribadi.
Padahal dampaknya sangat politis: Jokowi sedang memastikan bahwa apa pun yang terjadi, ia tetap menjadi variabel penentu.
PSI dalam skema ini tidak pernah dimaksudkan sebagai partai pemenang pemilu. Ia adalah instrumen cadangan kekuasaan—asuransi politik jika relasi dengan Prabowo memburuk.
Karena itu, pernyataan elite PSI soal Gibran 2029 tidak boleh dianggap spontan.
Baca Juga
Itu adalah sinyal yang dilepas dengan sengaja: untuk menguji reaksi publik, sekaligus mengingatkan Prabowo bahwa ada opsi lain di luar dirinya.
Di titik ini, publik berhak menyebut apa adanya: inkonsistensi Jokowi bukan kebetulan, melainkan metode. Ia tidak merasa terikat pada konsistensi nilai, hanya pada efektivitas kekuasaan.
Hari ini bicara keberlanjutan, besok menyiapkan pengganti. Hari ini memuji presiden terpilih, besok memelihara partai yang berpotensi melemahkannya.
Apakah ini berarti Jokowi sedang berperang terbuka dengan Prabowo? Belum. Tapi ini jelas bukan loyalitas.
Ini adalah politik sandera: dukungan diberikan sambil menyimpan alat tekanan.
Selama Prabowo patuh, PSI akan jinak. Begitu Prabowo terlalu mandiri, narasi regenerasi dan Gibran 2029 siap diaktifkan.
Demokrasi tidak mati karena oposisi keras. Demokrasi mati karena mantan presiden yang menolak menjadi mantan presiden, yang ingin tetap menentukan arah tanpa mandat rakyat dan tanpa tanggung jawab konstitusional.
Ketika kekuasaan dipelihara lewat ambiguitas dan sinyal ganda, yang dirusak bukan hanya etika politik, tetapi kepercayaan publik itu sendiri.
Maka pertanyaan utamanya bukan lagi: apakah Jokowi inkonsisten?
Melainkan: sampai kapan publik mau menerima politik yang mengatakan satu hal, sambil menyiapkan kebalikannya? ***
Artikel terkait lainnya
