Bengkak Anggaran Kereta Cepat Whoosh Tembus 22 Persen, Menteri BUMN Era Megawati: Sangat Tak Wajar!

DEMOCRAZY.ID – Gaduh proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang sekarang bernama Kereta Whoosh, menarik banyak pihak untuk buka mulut.

Termasuk mantan Menteri BUMN era Megawati, Laksamana Sukardi.

Dalam sebuah tulisan bertajuk ‘Debat Kusir Whoosh’, dia menyebut, pro-kontra proyek Kereta Whoosh cenderung emosional, tidak berdasar kepada data maupun nalar.

Idealnya, polemik Kereta Whoosh menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pembangunan infrastruktur nasional di masa depan.

Di sisi lain, pendiri Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) yang sebelumnya kader PDIP tulen itu, menyebut adanya pembengkakan biaya proyek atau cost overrun hingga 22 persen, dari US$6 miliar menjadi US$7,3 miliar, adalah hal tak biasa.

Ditambah lagi molornya penyelesaian proyek yang dibuat China itu, membuat banyak pihak semakin curiga.

Pertanda perencanaan awal dan manajemen risiko yang sangat lemah. Atau memang sengaja dibuat lemah.

“Dalam proyek berskala besar, cost overrun yang wajar hanya 5 persen. Kenaikan hingga 22 persen. menunjukkan perencanaannya tidak matang,” tulisnya.

Rute Sulit Kereta Whoosh

Di sisi lain, Laks, sapaan akrabnya, menilai, membandingkan biaya pembangunan Kereta Whoosh dengan proyek kereta cepat di China, acapkali tidak tepat.

Misalnya, biaya pembangunan Kereta Whoosh mencapai US$51,3 juta per kilometer (km), lebih pas jika dibandingkan dengan proyek Chuo Shinkansen (Maglev) di Jepang.

“Kereta Whoosh yang biayanya sekitar 51,3 juta dolar AS per kilometer, harus dibandingkan dengan proyek Chuo Shinkansen Jepang yang biayanya 100 juta dolar AS per kilometer. Karena, karakteristik medannya sama. Didominasi terowongan dan viaduk,” jelasnya.

Ia juga mempertanyakan alasan pemilihan jalur dengan medan berat untuk Kereta Whoosh, yang menurutnya perlu dikaji ulang untuk proyek-proyek mendatang agar lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.

Restrukturisasi Utang

Untuk menyelesaikan beban utang proyek Kereta Whoosh, Laksamana mengusulkan tim negosiasi fokus kepada penurunan bunga dan perpanjangan tenor.

Dia juga mendorong kelanjutan jalur kereta cepat hingga Surabaya, guna meningkatkan jumlah penumpang dan efektivitas investasi.

“Informasi terakhir cukup menggembirakan. Pendapatan PT KCIC (Ker4eta Cepat Indonesia China) sudah melampaui biaya operasional. Masalahnya hanya restrukturisasi utang dan pengembangan jalur lanjutan,” kata Laksamana.

Dia juga menekankan pentingnya reformasi kebijakan pertanahan agar pembangunan infrastruktur di era Prabowo tidak lagi terhambat.

Kalau perlu dibentuk Undang-undang Patriotik yang memberikan penghargaan bagi warga yang bersedia melepas tanahnya untuk proyek nasional.

Dia bilang, pembangunan besar harus diiringi dengan fungsi pengawasan (check and balance) yang sehat.

“Tanpa oposisi di parlemen, kontrol terhadap pemerintah akan lemah. Kualitas demokrasi dan pembangunan bergantung pada kualitas oposisi,” tegasnya.

Sumber: Inilah

Artikel terkait lainnya