DEMOCRAZY.ID – Kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo kembali berada di titik panas.
Penetapan Roy Suryo dan beberapa aktivis lain sebagai tersangka justru dianggap membuka babak baru yang selama ini paling dihindari oleh mantan presiden itu.
Rocky Gerung menilai langkah ini menjamin satu hal, perkara yang sejak bertahun-tahun digantung akhirnya akan berlabuh di pengadilan.
Dalam tayangan terbarunya di YouTube, Rocky menggambarkan suasana “lega” di kubu Roy Suryo Cs.
Menurutnya, status tersangka itu justru dipandang sebagai tiket menuju ruang sidang tempat mereka berharap bisa bertemu langsung dengan Jokowi sebagai pelapor.
“Ini bukan soal kalah atau menang. Ini soal akhirnya publik mendengar penjelasan langsung dari Jokowi tentang status ijazahnya,” ujar Rocky.
Rocky menyebut sidang nanti bukan sekadar proses hukum.
Ia melihatnya sebagai momen ketika kepala negara—meski sudah tidak menjabat—harus menjawab pertanyaan yang selama ini ditahan: apakah ijazah itu benar adanya atau tidak.
“Ini bukan lagi soal hukum acara. Ini pertanyaan warga negara yang tak pernah dijawab bertahun-tahun,” katanya.
Ia menilai situasinya menjadi rumit karena keberatan publik muncul ketika Jokowi masih menjabat.
Ketika itu, dokumen pendidikan seorang pejabat, menurut Rocky, otomatis berubah dari urusan pribadi menjadi urusan publik.
Karena itu ia menilai penundaan memperlihatkan ijazah secara terbuka justru menimbulkan dugaan yang makin besar.
“Kalau memang asli, dari awal saja ditunjukkan. Tidak ada drama, tidak ada penghukuman psikologis kepada publik,” ucapnya.
Rocky bahkan menilai persoalan ini tak lagi berdiri sendiri. Ia menyebut isu dugaan ijazah palsu Gibran ikut menjadi beban psikologis tersendiri bagi Jokowi.
“Kepanikan itu terlihat. Ini akhirnya menjadi rangkaian simptom, dari moral politik sampai psikologi kekuasaan,” katanya.
Ketika Roy Suryo Cs diproses, Rocky menilai panggung pengadilan justru akan melebar.
Saksi ahli, menurutnya, berpotensi mengaitkan dugaan pemalsuan ijazah dengan pola kebohongan yang selama ini dituduhkan kepada Jokowi.
Bahkan, isu-isu lain seperti kereta cepat yang disebut tak memakai APBN hingga berbagai kebijakan strategis disebut Rocky mungkin ikut terseret.
“Begitu dibuka, semua file lama akan ikut keluar,” katanya.
Ia menilai dinamika ini bisa menjadi pukulan balik bagi Jokowi.
Selama satu dekade kekuasaan, kata Rocky, publik menyimpan banyak pertanyaan tentang konsistensi, integritas, dan motif-motif politik yang tak pernah dijelaskan secara tuntas.
Persidangan nanti, menurutnya, berpotensi menjadi ruang bagi berbagai pihak untuk menyampaikan apa yang terjadi “di belakang layar.”
Mengenai pembelaan pendukung Jokowi yang meminta publik menghormati asas praduga tak bersalah, Rocky menegaskan bahwa prinsip itu berlaku di pengadilan, bukan di ruang publik.
“Semakin sesuatu ditutupi, semakin besar dugaan ada perencanaan kejahatan politik,” ujarnya.
Di tengah semua itu, Rocky melihat ada satu pihak yang justru diuntungkan: Prabowo Subianto.
Dengan kasus ini masuk jalur hukum, ia menilai Presiden Prabowo punya alasan untuk tidak ikut campur meski publik sering menyoroti kedekatannya dengan Jokowi.
“Presiden tidak mungkin lagi mengangkat yel-yel ‘hidup Jokowi’ ketika Jokowi sudah masuk dalam proses hukum. Itu tidak etis dan bisa dianggap intervensi,” kata Rocky.
Menurutnya, penetapan tersangka terhadap Roy Suryo Cs justru memudahkan Prabowo keluar dari bayang-bayang politik era Jokowi. B
eban untuk menjaga jarak kini secara otomatis disediakan oleh proses hukum itu sendiri.
Rocky menyebut fase ini sebagai awal dari “sejarah baru” yang penting bagi kesehatan demokrasi.
Ia berharap pengadilan nanti tidak menjadi panggung politik yang manipulatif, tetapi menjadi tempat di mana publik akhirnya bisa melihat kejelasan dan kejujuran yang selama ini ditunggu.
“Ini soal membersihkan ruang politik dari kebiasaan menutup-nutupi. Jangan ada dusta di antara para pemimpin,” tutup Rocky.
Sumber: Herald