‘Whoosh dan Bayang Jokowi di Rel Kekuasaan Baru’
DEMOCRAZY News
8 November 2025 1:14 pm
.
4 menit membaca
Whoosh dan Bayang Jokowi di Rel Kekuasaan Baru
Oleh: Ady Amar | Kolumnis
“Ya Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan… ketika itu saya dan Pak Jonan sudah mengingatkan kalau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak visible.” – Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik
Pernyataan Prabowo Subianto tentang proyek kereta cepat Whoosh menimbulkan gelombang tafsir politik yang tak sederhana.
Ketika ia berkata, “Jangan dihitung untung rugi, saya akan tanggung jawab,” publik membaca bukan hanya kalimat ekonomi, tetapi juga sinyal politik yang dalam, bahwa pemerintahan baru ini tidak sedang berjarak dari warisan Joko Widodo, melainkan tengah meneguhkannya.
Dengan keputusan itu, Whoosh proyek yang sejak awal menjadi simbol ambisi Jokowi, kini secara resmi berpindah tangan, namun tidak berpindah arah. Relnya masih sama, hanya masinisnya yang berganti.
Kalimat “saya akan tanggung jawab” terdengar gagah di permukaan, tetapi menimbulkan pertanyaan mendasar, tanggung jawab siapa yang sesungguhnya sedang diambil alih, tanggung jawab negara, atau tanggung jawab politik atas kelanjutan sebuah warisan kekuasaan?
Whoosh sejak awal bukan proyek ringan. Ia dibangun dengan pinjaman besar dari lembaga pembiayaan Tiongkok, dengan skema konsorsium BUMN yang kini menanggung beban utang cukup berat.
Biaya membengkak, proyeksi penumpang tidak sesuai harapan, dan nilai komersialnya masih belum jelas. Pertanyaan pun mengemuka, apakah utang ini kelak akan dibayar oleh APBN, alias oleh rakyat?
Para ekonom menjawab tegas, seharusnya tidak. Karena proyek ini bersifat business-to-business antara konsorsium Indonesia dan pihak Tiongkok.
Jika beban utang dialihkan ke APBN, artinya negara menanggung risiko dari keputusan bisnis yang diambil oleh kelompok terbatas.
Dalam bahasa fiskal, itu menciptakan preseden buruk, bahwa setiap proyek besar akan mengandalkan asumsi bahwa negara akan turun tangan bila gagal.
Namun di sinilah paradoks kekuasaan bekerja. Pemerintah ingin melanjutkan proyek atas nama kesinambungan pembangunan, tetapi di sisi lain enggan mengakui konsekuensi finansialnya.
Ketika Prabowo berkata tak perlu menghitung untung rugi, kalimat itu terdengar idealis, namun berbahaya.
Sebab negara bukan sedang menjalankan proyek filantropi, melainkan kebijakan publik yang harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah kepada rakyat.
Dari sisi politik, keputusan Prabowo untuk memeluk warisan Jokowi mempertegas apa yang selama ini menjadi bisik publik, bahwa pemerintahan hari ini tidak sepenuhnya baru.
Banyak orang menyebutnya era Jokowi tiga periode tanpa Jokowi di kursi presiden.
Baca Juga
Bukan karena konstitusi dilanggar, tetapi karena roh kebijakan dan pengaruh politik Jokowi tetap menuntun arah kekuasaan.
Sulit membayangkan Prabowo mengambil jarak dari Jokowi, sebab terpilihnya Prabowo di Pilpres 2024 tak lepas dari peran tangan Jokowi sendiri.
Dukungan struktural dan restu politik dari presiden petahana memberi jalan lapang bagi kemenangan itu.
Karena itu, sikap Prabowo terhadap Jokowi bukan lagi relasi antara mantan rival 2019, melainkan relasi antara penerima mandat dan pemberi legitimasi.
Dalam kerangka itu, wajar bila banyak keputusan politiknya mencerminkan kehendak kesinambungan.
Prabowo tampak memilih menegakkan loyalitas, bukan jarak; melindungi warisan Jokowi, bukan meninjau ulangnya.
Dan di titik inilah kesan “tiga periode” menemukan maknanya yang paling konkret: kekuasaan mungkin telah berganti nama, tetapi sumber pengaruhnya tetap sama.
Loyalitas politik semacam ini bisa dibaca dua arah. Di satu sisi, menunjukkan stabilitas. Tapi di sisi lain, memperlihatkan bahwa pergantian kekuasaan di Indonesia kerap bersifat kosmetik, bukan substantif.
Perubahan hanya terjadi pada wajah, bukan pada isi kebijakan. Sementara sistem tetap digerakkan oleh tangan-tangan lama yang mengatur arah dari balik layar.
Persoalan Whoosh menguji apakah pemerintah Prabowo berani menegakkan disiplin fiskal di tengah tekanan simbol politik.
Jika proyek ini terus disubsidi atau diselamatkan menggunakan dana publik, maka pesan yang muncul adalah pemerintah masih berpikir seperti rezim sebelumnya, bahwa setiap proyek besar, betapapun boros atau salah arah, harus diselamatkan demi citra kemajuan.
Padahal kemajuan sejati tidak diukur dari kecepatan kereta, melainkan dari ketegasan moral untuk berkata tidak pada beban yang tidak adil. Rakyat tidak seharusnya menjadi penanggung risiko atas keputusan yang tidak mereka buat.
Negara boleh membangun ambisi, tapi ambisi yang ditopang oleh akal sehat dan tanggung jawab fiskal. Ketika utang mulai dibungkus sebagai “investasi sosial,” maka garis antara kebijakan publik dan pembenaran politik mulai kabur. Dan di situlah bahaya bermula.
Whoosh seharusnya menjadi simbol inovasi transportasi, bukan monumen beban fiskal.
Ia seharusnya menjadi pelajaran tentang kehati-hatian, bukan bukti tentang kesinambungan politik tanpa evaluasi.
Sebab jika setiap presiden hanya menjadi penerus dari proyek yang belum selesai, tanpa keberanian membedakan mana warisan dan mana kesalahan, maka sejatinya negara ini sedang berlari cepat di rel yang berputar pada dirinya sendiri.
Dan mungkin benar, seperti yang dikatakan banyak orang dengan nada getir: Indonesia belum benar-benar berganti presiden; yang berganti hanya tangan yang memegang kemudi. ***
Artikel terkait lainnya
