Bahlil Lahaladia Menteri Terburuk Versi Celios, SOKSI: Kredibilitas Politik Partai Golkar Tercederai?
DEMOCRAZY News
29 Oktober 2025 6:44 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Hasil survei Lembaga riset ekonomi dan kebijakan publik, Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menempatkan Bahlil Lahadalia dalam daftar ‘menteri terburuk’ direspons kader muda Partai Golkar, Azis Narang.
Wasekjen SOKSI, organisasi pendiri Partai Golkar itu menyatakan hal itu menyebabkan reputasi baik personal hingga partai terguncang.
Sebab selain menjabat Menteri ESDM, tetapi juga Ketua Umum Partai Golkar, dimana jabatan ketum dalam tradisi Golkar bukan sekadar administratif.
“Melainkan simbol moral, wajah politik, dan proyeksi kredibilitas institusi partai di mata rakyat,” katanya kepada wartawan, di Jakarta pada Selasa 28 Oktober 2025 malam.
Penilaian yang merupakan “market signal” dari rakyat itu memicu munculnya pertanyaan publik yang tidak bisa dihindari, ketika Ketua Umum partai melorot ke titik citra terendah dalam kabinet, apakah Partai Golkar telah kehilangan standar meritokrasi?.
“Apakah itu berarti ideologi dan marwah partai ikut merosot? Apakah doktrin ‘karya kekaryaan’ dan ‘build the nation’ yang menjadi DNA Golkar sejak lahir tahun 1964 kini berubah menjadi ironi? Apakah kredibilitas politik Partai Golkat di hati rakyat telah tercederai?” ujar Azis.
Menurutnya, jika pertanyaan ini dibiarkan hidup di ruang publik tanpa respons strategis, maka efek elektoral Golkar, terutama menghadapi Pileg dan Pilkada serentak mendatang bukan lagi potensi, tapi ancaman.
“Karena itu, diam bukan pilihan netral bagi para kader, diam adalah risiko. Bukan hanya beban elektabilitas, tapi potensi delegitimasi moral jangka panjang,” kata dia.
Azis menilai, bagi kader-kader yang paham sejarah dan jatidiri Golkar, fakta ini pahit.
“Sebab Golkar lahir untuk membangun, bukan menjadi beban. Golkar lahir untuk memecahkan masalah, bukan membuat masalah-masalah yang justru memperlemah kepercayaan publik,” ujarnya.
“Jika figur di posisi tertinggi partai kini dengan minus besar begitu, apakah itu telah menjadi simbol kegagalan tata kelola publik? Apa ini sekadar anomali atau ini alarm keras?” imbuhnya.
Dalam kultur politik Indonesia, kata Azis, ketum partai adalah barometer moral dan kapabilitas.
Apalagi Golkar, yang sejak Orde Baru hingga era reformasi selalu menempatkan dirinya sebagai partai negara-bangsa yang menganut politik negara, bukan penganut politik kekuasaan sekadar partai elektoral.
“Maka jika sang ketum, bukan kader lapis dua, melainkan pucuk tertinggi yang memperoleh label menteri dengan kinerja paling buruk, pesan yang sampai ke rakyat sederhana, ‘Apakah Golkar kini kehilangan kualitas dan kompas moral dan ideologisnya?’” tanya Azis.
Dia menegaskan, jika hari ini simbol tertingginya justru menjadi problem bagi partai itu sendiri, maka keberanian untuk melakukan reset atau evaluasi total bukan hanya opsi, melainkan keniscayaan moral dan ideologis.
“Celios memang bukan lembaga politik. Namun angka minus 151 bukan sekadar skor, ia adalah persepsi,” tegasnya.
Azis juga mengingatkan dalam politik modern, persepsi adalah realitas. Maka masalah ini tidak bisa ditanggapi dengan defensif semata.
“Jika Golkar hanya bermain di tataran klarifikasi, membela personal atau menyebut survei sebagai bias, maka Partai Golkar sesungguhnya sedang memperdalam jurang delegitimasi di mata generasi yang lebih kritis,” tegas mantan Ketua Bakornas Fokusmaker dan Wakil Sekjend DPP KNPI itu.
Lantaran itu, kata Azis, demi menyelamatkan Partai Golkar sekaligus mendukung kepemimpinan nasional Presiden Prabowo Subianto dalam membawa visi besar untuk menjawab Paradoks Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, ada tiga langkah simultan strategis, dan Partai Golkar tidak sedang diberi banyak waktu.
Pertama, rekonstruksi citra, bukan pembelaan instan. Golkar, kata dia, harus kembali ke paradigma politik negara dengan narasi pembangunan, inovasi gagasan dan kebijakan, kaderisasi teritorial dan fungsional berbasis PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela) hingga tingkat basis serta meritokrasi.
“Bukan politik kekuasaan yang pragmatisme transaksional dan bukan reaktif, bukan naif dan emosional. Kalangan profesional muda Golkar harus diberi panggung,” ucapnya.
Kedua, evaluasi internal berbasis PDLT yang nyata, bukan seremonial.
“Survei Celios harus dibaca serius sebagai bentuk market warning. Transparansi evaluasi kinerja kader di pemerintahan wajib dilakukan terbuka, terukur, berbasis data, bukan sekadar rapat tertutup penuh basa-basi,” ujarnya.
Ketiga, kembali ke jatidiri atau khitah Partai Golkar dengan mengevaluasi total kepemimpinan berdasarkan AD/ART Partai Golkar.
Bahlil selaku Ketua Umum bisa mengambil langkah besar dan terhormat dengan jiwa besar mengutamakan marwah partai Golkar sebagai legacy saving move.
Terkait sumber rekrutmen untuk kepemimpinan yang kuat dan efektif, Azis berkeyakinan Partai Golkar punya stok kader ideologis.
Stok kader itu disebutnya punya berintegritas dan berkapasitas dari kalangan teknokrat, akademisi, birokrat, purnawirawan, hingga grassroots leader yang memahami bahwa kepemimpinan politik bukan soal bertahan pada jabatan, melainkan bagaimana karya kekaryaan membangun negara untuk menjamin kepercayaan rakyat tidak runtuh, siap mengembalikan kredibilitas partai ke jalur aslinya, Golkar kembali ke khitahnya.
Azis menilai, kasus ini bukan sekadar isu individu melainkan ujian arah sejarah Partai Golkar ke depan yang berkorelasi kuat terhadap masa depan bangsa negara.
“Momentum kasus ini harus direspons dengan sikap negarawan, agar Partai Golkar bisa bangkit menjadi partai yang kembali dipercaya dan dihormati publik lintas generasi,” katanya.
“Sebaliknya jika justru direspons dengan sikap defensif-feodalistik, ancaman kehilangan relevansi bukan lagi wacana, tetapi konsekuensi,” pungkasnya.
Sumber: Konteks
Artikel terkait lainnya
