DEMOCRAZY.ID – Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara menanggapi sorotan publik terkait proyek Kereta Cepat Whoosh yang dinilai membebani keuangan negara karena besarnya utang yang ditanggung.
Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan kereta cepat bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bentuk investasi jangka panjang yang diharapkan membawa dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Menurutnya, kemacetan yang parah di kawasan metropolitan Jakarta dan Bandung menelan kerugian produktivitas yang jauh lebih besar dibandingkan biaya proyek.
Ia menilai kehadiran moda transportasi massal modern seperti Whoosh adalah langkah strategis untuk mengatasi masalah tersebut.
Namun, pandangan Jokowi itu mendapat kritik tajam dari ekonom Dipo Satria Ramli.
Ia menilai penyebutan proyek yang rugi sebagai “investasi” merupakan bentuk pembenaran yang menyesatkan.
“Akal-akalan kelas berat! Proyek rugi dibilang ‘investasi sosial’. Lah, yang nikmatin pejabat dan kroni, yang bayar bunganya rakyat,” sindir Dipo lewat akun media sosialnya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.
Ia menambahkan, retorika seperti itu justru memperlihatkan cara pandang elitis terhadap keuangan publik.
“Hebat, rugi pun bisa dibungkus jadi kebajikan. Kalau gitu, korupsi sekalian aja disebut ‘amal kebangsaan’,” pungkasnya dengan nada satir.
Akal-akalan kelas berat! Proyek rugi dibilang “investasi sosial”. Lah, yang nikmatin pejabat & kroni, yang bayar bunganya rakyat. Hebat, rugi pun bisa dibungkus jadi kebajikan.
Kalau gitu, korupsi sekalian aja disebut ‘amal kebangsaan’. https://t.co/OZ5oEgOK4k
— Dipo Satria Ramli (@DipoSatriaR) October 28, 2025
Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penyelidikan terkait dugaan mark up atau penggelembungan anggaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung alias Whoosh didukung penuh Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah.
Menurut Abdullah, langkah KPK tersebut sangat penting untuk menjawab keresahan publik.
Sebab, Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut kini tengah menjadi polemik di tengah masyarakat.
Terutama karena besarnya beban utang yang harus ditanggung Indonesia serta munculnya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggarannya.
“KPK tidak boleh takut dalam menangani kasus ini. Dugaan mark up anggaran dalam proyek kereta cepat harus diusut secara tuntas dan transparan,” kata Abdullah kepada wartawan, Selasa 28 Oktober 2025.
Legislator PKB ini mengatakan, jika ditemukan tindak pidana dalam kasus tersebut, KPK harus bertindak tegas.
Menurutnya, siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi, baik dari kalangan pemerintah, BUMN, maupun pihak swasta, harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
“KPK tidak boleh pandang bulu. Jika dalam penyelidikan ditemukan tindak pidana korupsi, para pelakunya harus diseret ke jalur hukum tanpa pengecualian,” kata Abdullah.
Lebih lanjut, Abdullah berharap penyelidikan yang dilakukan KPK dapat dilakukan secara profesional dan independen, sehingga hasilnya bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di sektor infrastruktur.
“Proyek sebesar Kereta Cepat Whoosh seharusnya menjadi kebanggaan nasional, bukan malah menjadi beban akibat penyimpangan anggaran. Karena itu, kita harus dukung penuh KPK agar bisa menuntaskan kasus ini,” pungkas Abdullah.
Sumber: RMOL