Mahfud MD: Langkah Gibran Mundur Saja Tidak Cukup, Proses Pidananya Harus Tetap Dikejar!

DEMOCRAZY.ID — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan hukum yang melingkupinya.

Menurut Mahfud, aparat penegak hukum harus menelusuri dan mengejar pertanggungjawaban pidana terkait proses pencalonan yang sebelumnya telah dinyatakan cacat hukum.

Dalam siniar di kanal YouTube pribadinya yang diunggah pada Selasa (17/11/2026), Mahfud mengakui bahwa konstitusi tidak mengatur sanksi khusus bagi seorang wakil presiden yang mengundurkan diri.

Namun, ia menilai rasa keadilan masyarakat menuntut adanya proses hukum lanjutan apabila ditemukan unsur pelanggaran pidana.

“Apakah itu adil menurut rasa keadilan masyarakat? Tidak dong, masuknya curang, tapi hukumnya tidak ada. Kecuali sekarang dicari pidananya,” ujar Mahfud.

Konsekuensi Pidana, Pencabutan Hak Politik, hingga Class Action

Mahfud menjelaskan bahwa apabila unsur tindak pidana berhasil dibuktikan di persidangan, pengadilan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik serta mewajibkan pengembalian keuangan negara yang telah digunakan selama menjabat.

“Kalau orang bilang ini tidak adil karena dia mundur tanpa pertanggungjawaban, maka kejar pidananya,” tegasnya.

Selain jalur pidana, Mahfud juga memaparkan konsekuensi hukum perdata maupun tata usaha negara yang dapat ditempuh masyarakat.

Dengan dicabutnya surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran oleh pemerintah, status jabatan yang pernah diemban menjadi dipersoalkan secara legalitas.

Menurut Mahfud, kelompok masyarakat sipil, perhimpunan politik, maupun pemerhati ketatanegaraan berpeluang mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) untuk menuntut pengembalian seluruh fasilitas dan anggaran negara yang telah dipakai.

Di samping itu, jika kelak Gibran berniat kembali maju dalam kontestasi pemilu berikutnya, ia tetap diwajibkan melampirkan ijazah atau dokumen penyetaraan yang sah secara hukum.

Kilas Balik Polemik Hukum dan Alasan Menolak Jalur Pemakzulan

Dalam paparannya, Mahfud turut mengulas kembali akar persoalan pencalonan Gibran yang bermula dari kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90—yang berujung pada sanksi pelanggaran etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)—hingga keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan keabsahan penyetaraan ijazah.

Mahfud menggambarkan dinamika peradilan tersebut sebagai pertarungan “hukum melawan hukum” yang pada akhirnya dimenangkan oleh penegakan aturan yang benar.

Terkait dinamika politik sebelum pengunduran diri terjadi, Mahfud mengaku sempat meminta agar opsi pemakzulan terhadap Gibran tidak ditempuh.

Ia menilai mekanisme pemakzulan melalui parlemen dan MK akan memakan waktu panjang hingga sekitar 70 hari, yang justru berpotensi membuka ruang manuver politik untuk mengulur waktu.

“Gibran itu cerdik, dari pagi sampai sore bermanuver untuk menunda,” pungkas Mahfud.

Artikel terkait lainnya