DEMOCRAZY.ID — Sorotan tajam terhadap penggunaan anggaran negara untuk pembiayaan jasa influencer kembali mencuat dan memperluas diskursus publik.
Setelah sebelumnya ICW membongkar kontrak pengadaan senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad (PT Rans Animasi Indonesia) di lingkungan Kemendikbudristek dan KKP, kini publik kembali dihebohkan dengan beredarnya data lama pengadaan LPSE Kemendikbud tahun 2020.
Berdasarkan data yang bersumber dari LPSE Kemendikbud tahun 2020, terdapat sejumlah nama artis dan figur publik terkenal yang tercantum dalam proyek pengadaan penayangan sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Nilai kontrak pengadaan untuk masing-masing pasangan atau individu figur publik tersebut bervariasi antara Rp114,4 juta hingga Rp136,95 juta.
Berikut rincian daftar nama figur publik beserta nilai pengadaan yang tercantum dalam data tersebut:
Gritte Agatha dan Ayushita W.N.: Rp114.400.000
Brisia Jodie dan Ghea Indrawan: Rp114.400.000
Ahmad Jalaluddin Rumi dan Ali Syakieb: Rp114.400.000
Arif Muhammad dan Bastian Steel: Rp114.400.000
Salsabila Adriani: Rp124.300.000
Yasmine Leeds Wildblood: Rp120.450.000
Zaskia Mecca dan Tasya K.: Rp129.800.000
Atta Halilintar dan Citra Kirana: Rp136.950.000
Meskipun pencantuman nama-nama tersebut dalam data LPSE tidak serta-merta mengindikasikan adanya pelanggaran hukum, kemunculannya kembali di tengah polemik anggaran memperpanjang perdebatan publik mengenai efektivitas dan transparansi alokasi dana negara untuk jasa promosi digital.
Isu ini menguat seiring dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyoroti kontrak jasa influencer PT Rans Animasi Indonesia melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dari penelusuran tersebut, tercatat ada delapan paket pengadaan yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad, yang terbagi dalam dua periode instansi:
Tahun 2024: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengontrak lima paket pengadaan.
Tahun 2025–2026: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pengadaan.
Kritik publik pun diarahkan pada urgensi penggunaan anggaran negara berskala besar demi menggandeng para pesohor, di tengah sorotan terhadap tata kelola anggaran publik yang dituntut semakin akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.