Plus Minus Sufmi Dasco Jika Jadi Cawapres Pengganti Gibran

DEMOCRAZY.ID — Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, membedah secara komprehensif peluang, kelebihan, hingga sejumlah risiko strategis apabila Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad diusulkan menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Jamiluddin, sebagai kader utama Partai Gerindra, Dasco memiliki modal politik yang kuat untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Namun, penunjukannya ke eksekutif juga membawa konsekuensi serius bagi stabilitas parlemen maupun konstelasi koalisi.

Tiga Keunggulan Utama Sufmi Dasco Ahmad

Dari sisi positif, Jamiluddin memetakan tiga kelebihan utama yang dimiliki Dasco jika dipercaya mengemban jabatan RI-2:

  • Loyalitas dan Kesamaan Garis Politik: Sebagai figur yang berada di lingkaran terdekat Prabowo, Dasco dinilai memiliki loyalitas yang teruji serta kesamaan visi.

    Kondisi ini diyakini dapat meminimalkan risiko gesekan internal pemerintahan sekaligus mencegah munculnya fenomena “matahari kembar”.

  • Kemampuan Komunikasi dan Menjembatani Berbagai Pihak: Dasco dinilai sebagai sosok yang tenang dan piawai merangkul beragam kelompok.

    Kemampuan ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas politik nasional pascapergantian kepemimpinan serta menjadi jembatan bagi program strategis pemerintah.

  • Dukungan Kuat Kader Internal: Menguatnya arus dukungan dari berbagai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra menunjukkan adanya modal legitimasi internal yang solid dari akar rumput partai.

Tiga Risiko Strategis Penunjukan Dasco

Di balik berbagai kelebihannya, Jamiluddin mengingatkan adanya tiga risiko besar yang patut diwaspadai jika Dasco beralih posisi dari parlemen ke kursi eksekutif:

1. Kehilangan Operator Politik Utama di Parlemen

Saat ini, Dasco memegang peran sentral dalam mengonsolidasikan kekuatan politik dan mengamankan proses legislasi di DPR RI.

Jika ia ditarik ke eksekutif, pemerintah berisiko kehilangan jembatan penengah yang paling efektif antara kepentingan Istana dan Senayan.

2. Ruang Gerak Politik yang Semakin Terbatas

Jabatan wakil presiden dibatasi oleh protokoler dan agenda seremonial yang padat.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi keleluasaan manuver politik Dasco dibandingkan ketika ia memegang kendali sebagai pimpinan legislatif untuk membangun komunikasi informal dengan berbagai lapisan masyarakat.

3. Ketidakseimbangan Koalisi dan Dampak Menuju 2029

Penempatan posisi presiden dan wakil presiden dari satu partai politik yang sama berpotensi mengganggu harmoni pembagian kekuasaan dengan partai-partai mitra koalisi.

Jamiluddin memperingatkan bahwa potensi kekecewaan dari parpol pendukung dapat memengaruhi soliditas Kabinet Merah Putih hingga berdampak pada peta dukungan menuju Pemilu 2029 mendatang.

Artikel terkait lainnya