DEMOCRAZY.ID – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025.
Namun, masa setahun ini justru dinilai banyak pihak sebagai periode penuh kekecewaan.
Alih-alih menunjukkan gebrakan besar yang menjanjikan perubahan, Presiden Prabowo dianggap masih terjebak dalam bayang-bayang rezim sebelumnya.
Peneliti media, budaya, dan politik Asia Tenggara, Buni Yani, menyebut bahwa publik awalnya memberikan masa tenggang panjang kepada Prabowo.
Hal ini karena masyarakat memahami kondisi negara yang diwariskan penuh masalah pasca kepemimpinan Jokowi.
Namun, setelah satu tahun berjalan, kepercayaan itu mulai terkikis.
“Kalau menggunakan kriteria baku sebagai tolok ukur keberhasilan, maka nilai Prabowo pasti merah semua. Tidak ada gebrakan berarti, banyak keputusannya masih dihantui oleh bayang-bayang Jokowi,” ujar Buni Yani dalam pernyataan, Selasa (21/10/2025).
Dalam sektor hukum, Prabowo dinilai gagal mengambil langkah tegas terhadap kasus-kasus besar peninggalan era sebelumnya.
Kasus dugaan pelanggaran hukum oleh Jokowi dan kelompok oligarki yang dikenal dengan sebutan “geng Solo” disebut tak kunjung disentuh aparat penegak hukum.
“Prabowo kelihatan sangat lemah dan cenderung bertindak sebagai pelindung Jokowi. Jangankan menyentuh Jokowi dan Gibran, buzzer Jokowi saja yang kasusnya inkrah enam tahun lalu tidak kunjung dieksekusi,” paparnya.
Buni juga menyoroti masih bercokolnya figur-figur bermasalah di kabinet Prabowo.
Sejumlah pejabat disebut tidak memiliki kapasitas bahkan cacat moral, namun tetap dipertahankan demi kompromi politik.
Dalam bidang ekonomi, kondisi masyarakat disebut tak banyak berubah.
Harga kebutuhan pokok masih tinggi, lapangan kerja sulit, dan daya beli rakyat terus menurun.
Buni menyinggung peristiwa tragis seorang ibu di Jawa Barat yang bunuh diri karena tekanan ekonomi, sebagai cerminan betapa buruknya kondisi sosial saat ini.
“Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi bila sumber daya hanya beredar di lingkaran tertentu,” ujarnya.
Menurutnya, hingga kini belum ada langkah konkret dari Presiden Prabowo untuk mewujudkan sistem ekonomi berkeadilan yang menyejahterakan rakyat kecil.
Lebih jauh, Buni Yani menilai akar dari berbagai kekecewaan publik terletak pada lemahnya dasar moral dan etika dalam kepemimpinan Prabowo.
Slogan “Endasmu etik!” yang pernah diucapkan Prabowo kala kampanye disebut menjadi simbol runtuhnya orientasi moral dalam kebijakan pemerintahan.
“Rakyat terhenyak menemukan sikap rendah ini karena Prabowo dikenal lahir dari keluarga terdidik,” tegas Buni.
Meski begitu, Buni masih menyisakan harapan. Menurutnya, Prabowo masih memiliki waktu empat tahun untuk memperbaiki keadaan dan membuktikan diri sebagai presiden yang berpihak pada rakyat serta menegakkan kebenaran.
“Masih ada waktu empat tahun lagi bila Prabowo ingin dikenang sebagai presiden yang berpihak kepada rakyat—dan tentu juga berpihak kepada kebenaran dan keadilan,” pungkasnya.
Sumber: RadarAktual