Utang Whoosh Membengkak: Jokowi Cuma Senyum, Wantimpres Beri Kode Setop Bicara!
DEMOCRAZY News
17 Oktober 2025 4:53 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Sembilan tahun lalu, Istana Bogor menjadi saksi lahirnya keputusan strategis yang mengubah arah megaproyek transportasi Indonesia.
Agus Pambagio, analis kebijakan publik sekaligus salah satu dari sedikit suara yang kala itu menolak proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, menceritakan kembali kisahnya saat dipanggil ke Istana bertemu Presiden Joko Widodo.
“Saya dipanggil urusan kereta cepat. Presiden waktu itu bilang, ‘Ini ide saya. Ini tidak akan rugi, ini pasti baik buat bangsa ini,’” kenang Agus dalam perbincangan bersama jurnalis senior Margi Syarif di podcast Forum Keadilan TV.
Padahal, tutur Agus, proyek tersebut awalnya merupakan hasil studi Jepang melalui skema kerja sama government to government (G2G) dengan bunga pinjaman hanya 0,1 persen.
Namun tanpa perundingan terbuka, proyek itu dialihkan ke Cina dengan bunga 2 persen—yang kemudian membengkak menjadi 3,4 persen akibat biaya konstruksi yang melonjak.
“Saya bilang, gila, dari 0,1 persen jadi 2 persen. Mampukah republik ini membayar 40 tahun?” ujarnya.
Pertemuan dua jam dengan Presiden Jokowi berlangsung dalam suasana santai, namun keputusan sudah bulat.
“Waktu saya bilang proyek ini tidak visibel, beliau hanya tersenyum. Tipikal Pak Jokowi,” kata Agus. Saat itu Wantimpres memberi kode agar Agus tak memperpanjang perdebatan.
Peralihan dari Jepang ke Cina, menurut Agus, bukan sekadar soal pembiayaan.
Jepang telah menyelesaikan studi kelayakan hingga Surabaya, sementara Cina menawarkan proses yang lebih cepat namun konsekuensi finansialnya berat.
“Jepang itu ribet di depan, gampang di belakang. Cina kebalikannya—gampang di depan, susah di belakang. Itu yang sekarang kita hadapi,” ujarnya tajam.
Agus juga mengungkapkan, sejak awal, klaim proyek tanpa uang negara tidak sepenuhnya benar.
“Ada penyertaan modal negara Rp4,1 triliun ke PT KCIC. Jadi kalau bilang tidak ada uang negara, itu bohong,” tegasnya.
Kini, setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk menutup utang proyek yang mencapai Rp116 triliun dengan bunga Rp2 triliun per tahun, konsekuensi besar menghantui.
Agus mengingatkan, gagal bayar bisa membuka ruang bagi Cina untuk menekan Indonesia lewat jalur geopolitik—mirip dengan kasus Sri Lanka yang kehilangan pelabuhan akibat utang.
“Pemerintah, DPR, dan semua pihak harus segera duduk bersama. Ini bukan sekadar proyek kereta, ini menyangkut kedaulatan,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar aspek geopolitik dikaji serius, termasuk kemungkinan negosiasi ulang skema pinjaman atau restrukturisasi utang.
Di penghujung percakapan, Agus menutup dengan nada getir namun realistis: “Kalau dulu saya cerewet dan enggak didengar, ya sekarang tinggal lihat akibatnya. Tapi saya tetap warga negara—tugas saya mengingatkan.”
Proyek kereta cepat yang awalnya dipromosikan sebagai simbol kemajuan kini menjelma menjadi beban strategis dan fiskal yang harus segera diurai dengan kepala dingin dan keberanian politik.
Sumber: Herald
Artikel terkait lainnya
