Udara Politik Jakarta Makin Panas: Pertarungan Jokowi vs Prabowo Makin Dahsyat!
DEMOCRAZY News
17 Oktober 2025 2:34 am
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Udara politik Jakarta tampak seperti tidak ada gejolak. Adem ayem. Tak gaduh. Padahal, sesungguhnya udara politik Jakarta makin panas. Sedang ada ‘pertarungan’ politik yang dahsyat.
Sekaligus menandakan politik bulan madu presiden dan mantan presiden, Prabowo dan Jokowi telah berakhir. Banyak indikasi yang memperkuat opini itu.
Posisi Jokowi dan putra sulungnya yang kini menjadi wakil presiden terancam. Jokowi dan anak haram konstitusi sedang berada diujung tanduk.
Kasus ijazah palsu Jokowi dan anak haram konstitusi tidak tamat SMA makin menemui titik terang. Bapak dan anak sama-sama dalam situasi kritis. Jokowi terancam masuk penjara.
Sementara anak haram konstitusi berpotensi dimakzulkan MPR bila Kementerian Dikdasmen mencabut surat penyetaraan Gibran Rakabuming Raka si anak haram konstitusi yang hanya tamat SMP.
Bukan hanya soal ijazah palsu yang bakal menyeret Jokowi. Jokowi juga sedang dikorek-korek dugaan korupsi triliunan rupiah.
Temuan OCCRP yang menyebut Jokowi peraih runner up pemimpin dunia terkorup bakal terungkap ke publik.
Setahun menjelang Jokowi lengser ada perputaran uang yang tak wajar. Nilainya fantastis.
Perputaran dana besar senilai Rp 984 triliun seperti diungkap oleh Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
Dalam laporannya, Ivan Yustiavandana menyampaikan laporan pada 2024 yang menunjukkan transaksi terkait tindak pidana korupsi mencapai Rp984 triliun.
Menurut Ivan, transaksi yang diidentifikasi terkait dugaan tindak pidana sebesar Rp1.459 triliun dan nominal transaksi terkait dugaan tindak pidana korupsi mencapai Rp984 triliun.
Belum lagi dugaan korupsi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang menyeret nama Jokowi.
Mark up proyek KCJB. Orientasinya tentu saja untuk kepentingan Jokowi, LBP dan kroni-kroninya.
Ekonom Anthony Budiawan dari Political Economy and Policy Studies menilai biaya per kilometer KCJB jauh lebih tinggi dibandingkan proyek sejenis di Tiongkok.
“Di China biaya per kilometernya hanya 17–30 juta dolar AS, sedangkan di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS. Ini indikasi kuat adanya mark-up dan kesalahan perencanaan sejak awal,” kata Anthony Budiawan.
Pembiayaan KCJB 75 persen berasal dari pinjaman luar negeri dengan bunga 2 persen dan cost overrun 3,4 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan pinjaman Jepang yang hanya 0,1 persen.
“Bunga tahunan saja hampir Rp2 triliun, sementara pendapatan dari tiket hanya sekitar Rp1,5 triliun. Ini tidak seimbang,” lanjut ekonom senior Anthony Budiawan.
Wajar bila Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa tidak mau bayar utang KCJB atau Whoosh dari APBN.
Ada indikasi kuat Jokowi dan kroni-kroninya melakukan mark up atas proyek pembangunan KCJB.
Kita dapat membaca peran yang dimainkan Purbaya Yudhi Sadewa dengan gaya khasnya berani “melawan” Jokowi dan LBP soal utang KCJB. Padahal, dulunya Purbaya Yudhi Sadewa deputinya LBP di Kantor Staf Presiden.
Harapan publik kembali terbuka melalui gebrakan Purbaya Yudhi Sadewa yang dikenal dekat dengan Hatta Rajasa, calon wakil presidennya Prabowo di 2014 yang lalu.
Pengungkapan kasus ijazah palsu Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang tidak lulus SMA dan peran yang dimainkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang ogah bayar utang KCJB dari APBN dan peran Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin berkomunikasi dengan pimpinan partai politik yang tidak bergabung di Koalisi Indonesia Maju.
Dari sinilah kita dapat memahami politik Jakarta akhir-akhir ini makin panas. Pergantian Kapolri, Listyo Sigit Prabowo (LSP) menjadi rumit dan alot. LSP dianggap benteng pertahanan terakhir Jokowi.
Bila pergantian Kapolri LSP berjalan mulus, maka diprediksi kasus ijazah palsu Jokowi, status Gibran Rakabuming Raka yang tidak tamat SMA serta dugaan korupsi perputaran uang Rp984 triliun di tahun 2024 yang menyeret nama Jokowi bakal terungkap.
Perlawanan mati-matian LSP dan Geng Jokowi terkait rencana reformasi Polri yang digaungkan Presiden Prabowo akan mempertaruhkan reputasi Presiden Prabowo dan mantan presiden Jokowi.
Sehingga muncul spekulasi melalui Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin sedang menggalang kekuatan untuk memenangkan ‘pertempuran’ terutama dalam pergantian Kapolri sebagai pintu gerbang mengungkap beberapa skandal korupsi dan ijazah Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka.
Hari ini, Rabu 15 Oktober 2025 loyalis Presiden Prabowo, Sjafrie Sjamsoeddin bertemu Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Sjafrie juga direncanakan akan bertemu Presiden PKS, Al-Muzammil Yusuf.
Hanya saja kita belum bisa menebak dimana posisi PDIP pasca orang dekat Megawati Soekarnoputri, Budi Gunawan dicopot dari Menko Polkam.
‘Pertempuran’ antara Prabowo dan Jokowi diprediksi akan makin terbuka ke publik. Prabowo dan Jokowi sama-sama dalam ancaman serius.
Kita sedang menanti pemenang ‘pertempuran’ ini. Sedangkan pergantian Kapolri LSP pertanda kemenangan Prabowo dan berakhirnya Prabowo dalam bayang-bayang Jokowi. ***
Artikel terkait lainnya
