One Way Ticket: Jalan Politik Prabowo untuk Selamatkan Ekonomi – “Adili Jokowi”

‘ADILI JOKOWI’

Oleh: Damai Hari Lubis | Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

Ada sebuah solusi pemikiran hukum dan politik yang bisa membuat pembangunan di semua sektor negeri ini kembali lancar — terutama di bidang ekonomi.

Bila sektor ekonomi pulih, maka sektor lain seperti politik, hukum, dan budaya akan ikut bergerak positif, atau setidaknya tidak semakin memburuk seperti sekarang.

Solusi dimaksud ialah Presiden Prabowo Subianto harus berani mengambil langkah manuver politik dengan pola “One Way Ticket” — yakni mengadili Jokowi.

Baca Juga

Enam “Tusukan Harakiri” Rismon Sianipar Dalam Polemik Ijazah Jokowi

Langkah ini bukan sekadar upaya penegakan hukum, melainkan strategi politik yang cerdas.

Dalam proses hukum terhadap Jokowi—yang diyakini akan menyingkap banyak dugaan pelanggaran—tempo penyidikan dan persidangan yang panjang justru bisa menjadi “ruang waktu strategis” bagi pemerintahan Prabowo untuk melakukan pembenahan ekonomi secara mendasar.

Ketika publik menyaksikan proses hukum itu berjalan, fokus rakyat otomatis teralihkan dari kesulitan hidup menuju rasa puas dan lega karena keadilan mulai ditegakkan.

Terbangunlah “psikologi massa positif”, yakni euforia rakyat yang merasa menang atas kebohongan, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini mereka benci.

Baca Juga

Blak-Blakan! Refly Harun Ungkap Alasan Rismon Sianipar ‘Membelot’ dari Roy Suryo dan Dokter Tifa

Dalam situasi itu, pemerintahan Prabowo akan mendapat keuntungan politik besar.

Rakyat akan menilai Presiden berpihak kepada mereka, bukan kepada oligarki atau dinasti politik yang selama ini menggerogoti negara.

Sebab publik telah lama muak terhadap perilaku Jokowi dan kroninya—termasuk anak-anaknya, Gibran dan Kaesang, serta menantunya, Bobby—yang telah disebut-sebut dalam berbagai laporan hukum dan catatan KPK.

Jika langkah hukum terhadap Jokowi dan dinastinya benar-benar dilakukan hingga tuntas, termasuk vonis atas segala kebohongan, nepotisme, obstruksi hukum, dan pelanggaran moralnya, maka Prabowo akan tampil sebagai pemimpin yang tegas, adil, dan berpihak pada rakyat.

Baca Juga

Prabowo Kecam Keras Laporan Palsu, Rocky Gerung: Beberapa Menteri Ketahuan Ngibul!

Dalam konteks hukum, “One Way Ticket” bukan pelanggaran, melainkan bentuk pengabdian negara kepada keadilan.

Ia merupakan penerapan prinsip due legal process—wujud pertanggungjawaban moral dan kewajiban aparatur hukum untuk bertindak terhadap siapa pun yang melanggar hukum, tanpa pandang bulu.

Langkah ini bahkan memiliki preseden historis. Meksiko pernah menerapkan strategi serupa di era krisis 1980-an.

Saat rakyatnya terhimpit inflasi dan utang luar negeri, pemerintah justru mengalihkan fokus publik dengan langkah berani: mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 1986.

Baca Juga

Sederet Hal ‘Janggal’ dari Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Yang Mirip Kasus Novel Baswedan

Meski ekonomi mereka hancur, euforia publik terhadap event besar itu menumbuhkan optimisme nasional.

Hasilnya, tekanan politik mereda, rakyat bersatu dalam kebanggaan, dan ekonomi Meksiko berangsur pulih pada awal 1990-an.

Dari sini kita belajar: politik bukan sekadar permainan kekuasaan, tapi juga seni mengelola psikologi publik.

Maka, pola politik “One Way Ticket”—kejar dan adili Jokowi beserta kroninya sesuai hukum—dapat menjadi langkah Prabowo untuk memulihkan kepercayaan publik, menegakkan hukum, dan menghidupkan kembali ekonomi bangsa.

Baca Juga

Ditanya Prabowo Soal Utang RI, Menko Airlangga: Masih Terendah di Dunia!

Dengan cara itu, Indonesia tidak hanya keluar dari krisis ekonomi, tapi juga dari krisis moral dan keadilan yang telah menumpuk selama satu dekade terakhir. ***