Gegara Purbaya dan Whoosh, Jokowi-Luhut Panas Dingin!
DEMOCRAZY News
14 Oktober 2025 4:31 am
.
4 menit membaca
Gegara Purbaya dan Whoosh, Jokowi-Luhut Panas Dingin!
Oleh: Edy Mulyadi | Wartawan Senior
Pernyataan tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) pantas diapresiasi.
Setidaknya, masih ada pejabat yang berani berkata jujur di tengah tumpang-tindih kebijakan yang diwariskan rezim sebelumnya.
Purbaya benar. Sejak awal, proyek kereta cepat memang dijanjikan tidak akan menggunakan sepeser pun uang rakyat.
Jokowi bahkan berkali-kali menegaskan proyek ini murni business to business (B2B). Artinya, risiko dan tanggung jawab finansial sepenuhnya berada di pundak konsorsium. Bukan negara.
Namun faktanya, sejarah mencatat lain. Ketika biaya membengkak (cost overrun) hingga lebih dari Rp 30 triliun, siapa yang turun tangan? Pemerintah juga.
Melalui skema penyertaan modal negara (PMN), pemerintah menyuntikkan dana ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) lewat PT KAI.
Jadi, janji tanpa APBN sejak awal hanyalah ilusi politik. Kini ketika bunga utang dan kewajiban pembayaran mulai menekan, Purbaya tampak berusaha menarik rem darurat. Tapi rem itu baru ditarik setelah kereta melaju terlalu jauh.
Yang paling tragis, proyek ini bukan hanya gagal menambah nilai ekonomi, tapi justru mencekik keuangan PT KAI sendiri.
Data terakhir menunjukkan KAI mencatat kerugian hingga sekitar Rp 3,4 triliun pada 2024.
Salah satunya akibat beban operasional dan pembiayaan proyek Whoosh yang tak kunjung menutup biaya.
Padahal, KAI selama ini dikenal sebagai BUMN yang cukup sehat dengan portofolio usaha yang stabil.
Kini, demi ambisi politik segelintir orang, perusahaan strategis itu dipaksa menanggung proyek mewah yang tak realistis secara bisnis.
Ironinya belum berhenti di situ. Demi menopang okupansi kereta cepat, Luhut Binsar Pandjaitan menutup rute legendaris Kereta Argo Parahyangan Jakarta–Bandung.
Rute ini yang selama puluhan tahun justru menguntungkan bagi KAI. Parahyangan juga jadi pilihan rakyat menengah.
Penutupan itu adalah bukti lain bahwa proyek Whoosh memang dipaksakan.
Alih-alih membuka alternatif transportasi baru, pemerintah justru membunuh layanan lama yang terbukti efisien. Ini bukan reformasi transportasi. Ini penghapusan warisan rasional demi pencitraan proyek mercusuar.
Selama ini, pembayaran utang proyek dilakukan melalui dua jalur.
Pertama, konsorsium Indonesia (melalui PT KAI dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia) kepada China Development Bank (CDB).
Kedua, pembiayaan lanjutan untuk menutup cost overrun yang sebagian ditanggung pemerintah.
Bahkan, ngawurnya lagi, pemerintah sudah mengeluarkan surat jaminan implisit terhadap sebagian kewajiban proyek.
Artinya, kalau konsorsium gagal bayar, risiko tetap berujung ke negara.
Jadi, pernyataan Purbaya bahwa APBN tidak boleh menanggung utang KCJB memang ideal secara prinsip, tapi terlambat secara praktik.
Suruh Jokowi dan Luhut bayar
Lalu bagaimana penyelesaiannya? Kalau APBN benar-benar tak dipakai lagi, maka konsorsium BUMN, terutama PT KAI, harus mencari pendanaan baru.
Bisa lewat penerbitan obligasi, restrukturisasi pinjaman, atau menjual sebagian aset
Masalahnya, proyek ini belum cashflow positive. Penumpang masih jauh di bawah proyeksi. Sementara biaya operasional dan cicilan utang terus berjalan.
anpa intervensi negara, risiko gagal bayar sangat mungkin terjadi. Dan jika itu terjadi, reputasi keuangan BUMN dan kredibilitas Indonesia di mata investor akan terguncang.
Dalam situasi seperti ini, publik wajar menunjuk dua nama: Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya adalah arsitek utama proyek ambisius ini.
Jokowi yang menandatangani izin. Luhut yang menjadi “pengawal politik dan ekonomi”-nya. Mereka berdua yang ngotot memilih skema kerja sama dengan Tiongkok, bahkan mengesampingkan banyak masukan teknis dan peringatan ekonom.
Kini, ketika masalah membesar, beban justru diarahkan ke negara. Maka, suara publik yang sinis—“biar Jokowi dan Luhut saja yang bayar”—bukan tanpa alasan.
Masalah KCJB ini bukan semata soal utang dan proyek gagal. Ia adalah cermin dari politik pembangunan yang ugal-ugalan, yang mengabaikan prinsip tata kelola dan rasionalitas fiskal.
Negara ini tak butuh proyek mercusuar yang membebani generasi berikutnya. Ia butuh kebijakan yang jujur, realistis, dan berpihak pada rakyat banyak.
Langkah Purbaya layak didukung. Tapi keberanian itu harus konsisten: jangan berhenti di wacana. Pemerintah mesti buka seluruh data ke publik.
Berapa sebenarnya total utang? Siapa penanggung jawab hukumnya. Bagaimana status PMN yang sudah disuntikkan. Transparansi adalah langkah pertama menuju pemulihan kepercayaan.
Kalau ini dibiarkan mengendap seperti proyek “istana hantu” lain, bangsa ini akan terus menanggung beban utang politik masa lalu.
Dan Purbaya, bila sungguh-sungguh ingin bersih, harus memastikan satu hal: rakyat tidak lagi dipaksa membayar kesalahan para penguasa yang rakus pencitraan. ***
Artikel terkait lainnya
