DEMOCRAZY.ID – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merilis hasil pendataan terbaru terkait maraknya kasus keracunan makanan bergizi (MBG) yang terjadi di berbagai daerah.
Dalam survei yang dilakukan pada 29 September hingga 3 Oktober 2025, JPPI mencatat lima provinsi dengan jumlah korban terbanyak.
Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding rata-rata korban mingguan pada September, yang mencapai 1.531 anak per minggu.
Dengan tambahan data tersebut, total korban keracunan MBG hingga 4 Oktober 2025 telah mencapai 10.482 anak.
Adapun lima provinsi dengan jumlah kasus tertinggi adalah Jawa Timur di posisi pertama dengan 620 anak terdampak disusul Jawa Barat (555 anak).
Berikutnya Jawa Tengah (241 anak), Sumatra Barat (122 anak), dan Nusa Tenggara Timur (100 anak).
Selain itu, kasus juga mulai ditemukan di dua provinsi baru, yaitu Sumatra Barat dan Kalimantan Tengah, yang masing-masing mencatat 122 dan 27 korban.
JPPI juga mengungkap sejumlah guru turut menjadi korban setelah mencicipi dan mengawasi makanan MBG di sekolah.
Insiden semacam ini dilaporkan terjadi di beberapa wilayah, antara lain Cianjur, Ketapang, Sleman, Garut, Agam, dan Bandung Barat.
Menanggapi hal ini, JPPI kembali menyoroti langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menonaktifkan sejumlah Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG) pada 29 September 2025.
Menurut JPPI, kebijakan tersebut tidak menyentuh akar persoalan karena hanya menutup sebagian kecil dapur yang terindikasi terlibat langsung dalam kasus keracunan, sementara ribuan dapur lain masih tetap beroperasi.
Sejak awal, JPPI mendesak agar seluruh SPPG dihentikan sementara hingga ada evaluasi menyeluruh.
Mereka menilai akar masalah program MBG jauh lebih dalam, mulai dari lemahnya pengawasan, distribusi bahan pangan yang tidak layak, hingga manipulasi dalam pelaporan data.
“Temuan-temuan ini memperkuat bukti MBG bukan sekadar program bermasalah, tetapi kegagalan sistemik dalam tata kelola gizi nasional,” kata Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI.
Sumber: Konteks