

DEMOCRAZY.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik media internasional The Economist yang menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berpotensi membebani fiskal Indonesia.
Purbaya menegaskan kesimpulan tersebut tidak bisa diterima mentah-mentah.
Ia memastikan pengelolaan kas negara tetap disiplin dengan menjaga defisit APBN berada di bawah batas aman 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Kan fiskal kita masih bisa dikendalikan di bawah 3 persen dari PDB. Tahun lalu bukan 2,9 persen lho, tapi 2,8 persen dari PDB defisitnya. Jadi enggak ada masalah,” kata Purbaya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Lebih lanjut, Purbaya menilai sorotan tersebut justru kurang tepat. Menurutnya, kondisi fiskal Indonesia saat ini relatif lebih stabil dibanding sejumlah negara maju.
“Sekarang pun kami hitung defisitnya berapa. Jadi kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh lihat kebijakan negara-negara Eropa berapa defisitnya,” ucapnya.
“Utangnya berapa. Itu mendekati 100 persen dari PDB, sementara utang kita masih sekitar 40 persen. Kita masih bagus, harusnya ekonom memuji kita,” tegas Purbaya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, menilai akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun membantu menjaga permintaan domestik.
“Belanja bantuan sosial (bansos), proyek pemerintah, hingga program prioritas menjadi faktor utama yang menopang permintaan dalam negeri di triwulan I-2026,” ujarnya di Jakarta, Jumat (15/5/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), belanja pemerintah tumbuh 21,81 persen dan berkontribusi 1,26 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) triwulan I-2026 yang tumbuh 5,61 persen.
“Belanja pemerintah pada triwulan I menjadi penopang penting pertumbuhan ekonomi di tengah lemahnya konsumsi kelas menengah dan perlambatan manufaktur,” ujar Rizal.
Namun, ia menyoroti efektivitas belanja pemerintah yang dinilai belum optimal karena masih didominasi belanja rutin.
Sumber: Inilah