

DEMOCRAZY.ID – Parlemen Filipina resmi mengumumkan persetujuan terkait pemakzulan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Sara Duterte, Senin (11/5/2026).
Dikutip dari Reuters, sebanyak 257 anggota parlemen setuju anak dari mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte itu dicopot dari jabatannya.
Sementara, 25 lainnya menyatakan menolak dan sembilan anggota memutuskan untuk abstain.
Dalam keputusan pemakzulan ini, DPR Filipina menganggap Sara telah melakukan gratifikasi, korupsi, hingga dugaan rencana pembunuhan terhadap Presiden Filipina saat ini, Ferdinan Marcos Jr.
Pasca putusan di tingkat parlemen ini, maka selanjutnya putusan tersebut akan dibawa ke Senat.
Apabila dalam sidang dinyatakan bersalah, maka jabatannya sebagai orang nomor dua di Filipina akan dicopot.
Bahkan, ia juga berpotensi tidak bisa mencalonkan diri sebagai pejabat publik seumur hidup. Padahal, Sara dijagokan untuk menggantikan Ferdinand Marcos Jr pada tahun 2028.
Salah satu anggota parlemen yang mendukung pemakzulan Sara, Bienvenido Abante, mengatakan keputusan ini berkaitan dengan hati nurani, kewajiban, dan masa depan negara.
“Rakyat Filipina berhak atas persidangan yang adil, imparsial, dan berlandaskan pada supremasi hukum,” katanya.
“Ini bukan soal 2028, ini bukan soal aliansi politik, ini soal apakah kita masih percaya bahwa tidak ada yang berada di atas hukum,” sambung Abante, dikutip dari ABC News.
Sementara, tim kuasa hukum Sara meminta DPR Filipina untuk membuktikan segala tuduhan terhadap kliennya sehingga diketoklah putusan untuk pemkazulan tersebut.
“Kami sepenuhnya siap membela Wakil Presiden di hadapan Senat yang bertindak sebagai pengadilan pemakzulan, di mana pihak penuntut wajib memenuhi beban pembuktian,” katanya.
Di sisi lain, usulan pemakzulan terhadap Sara terjadi setelah ia secara terbuka bakal membunuh Presiden Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos dalam konferensi pers yang digelar pada 23 November 2024 lalu.
Tak cuma Marcos, ancaman pembunuhan juga ditujukan kepada istrinya dan Ketua DPR Filipina, Martin Romualdez.
Bahkan, Sara mengaku sudah menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi mereka.
“Saya telah berbicara dengan seseorang. Saya berkata, jika saya terbunuh, bunuhlah BBM (Ferdinand Marcos), (istri Bongbong) Liza Araneta, dan (Ketua DPR Filipina) Martin Romuladez. Ini tidak main-main, tidak main-main,” ujarnya.
“Saya berkata, jangan berhenti sampai Anda (pembunuh bayaran) membunuh mereka, dan kemudian dia mengiyakan,” sambung Sara.
Pasca ancaman itu, Komando Keamanan Presiden kala itu langsung memperkuat protokol keamanan.
“Kami juga berkoordinasi erat dengan lembaga-lembaga penegak hukum untuk mendeteksi, menghalangi, dan mempertahankan diri dari setiap dan semua ancaman terhadap presiden dan keluarga pertama,” ujarnya.
Sementara, Kepala Polisi Filipina, Rommel Francisco Marbil, menuturkan dirinya telah memerintahkan penyelidikan segera usai pernyataan Sara tersebut.
“Setiap ancaman langsung atau tidak langsung terhadap nyawa Presiden harus ditangani dengan tingkat urgensi tinggi,” jelasnya.
Senada, pihak dari Kantor Komunikasi Presiden menuturkan setiap ancaman terhadap nyawa Marcos harus selalu ditanggapi dengan serius.
Di sisi lain, profesor ilmu politik dari University of the Philippines, Jean Encinas-Franco menilai pernyataan keras Sara seperti ini tidak akan mengurangi dukungan politik terhadapnya.
“Jika ada, retorika seperti ini membuatnya semakin mendekat dengan apa yagn disukai oleh para pendukung ayahnya,” tuturnya.
Pasca pernyataan bernada ancaman dari Sara, Ketua DPR Filipina langsung mengumumkan pemangkasan anggaran Kantor Wakil Presiden hingga hampir dua pertiganya.
Konflik antara mereka pun terus berlanjut hingga pada bulan Oktober 2024 di mana Sara menyebut Marcos tidak kompeten dan mengaku telah membayangkan untuk memenggal kepala Presiden Filipina tersebut.
Kendati demikian, sebenarnya kedua keluarga ini sudah berselisih sejak Rodrigo Duterte memerangi narkoba dengan cara brutal saat menjabat sebagai Presiden Filipina.
DPR Filipina sebenarnya sudah memutuskan untuk memakzulkan Sara pasca pernyataan kontroversialnya tersebut.
Namun, Mahkamah Agung Filipina membatalkan putusan tersebut karena masalah prosedural.
Sumber: Tribun