Pengamat Sentil Prabowo: Mau Jadi Presiden atau ‘Kacung’ Amerika-Israel?
DEMOCRAZY News
6 Maret 2026 12:30 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Desakan agar Indonesia menarik diri dari Board of Peace (BoP) terus mengalir beberapa hari terakhir.
Seperti Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah, ia kembali bicara terkait posisi Indonesia.
Ia melihat, keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan serius bagi arah politik luar negeri nasional.
Dikatakan Rizal, keberadaan Indonesia di dalam BoP dinilai tidak sejalan dengan prinsip dasar politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan diplomasi Indonesia.
“Sudah banyak aspirasi atau desakan agar Prabowo atau Indonesia segera keluar dari BoP karena hal itu bertentangan dengan prinsip luar negeri bebas aktif, kebersamaan dalam gerakan non blok, preambule UUD 1945, serta ideologi Pancasila,” ujar Rizal, Kamis (5/3/2026).
Ia menegaskan bahwa selama ini Indonesia dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam berbagai bentuk penjajahan, termasuk yang dilakukan Israel.
“Demikian juga dengan dukungan konsisten selama ini untuk kemerdekaan bangsa Palestina serta mengecam pendudukan dan genosida Israel. Keanggotaan dalam BoP jelas merupakan kekeliruan dan kebodohan fatal,” sebutnya.
Membuat Prabowo dalam Posisi Dilematis
Lanjut Rizal, keputusan bergabung dalam BoP membuat Presiden Prabowo Subianto berada dalam posisi yang tidak mudah.
“Prabowo dalam keadaan dilematis atas sikap yang diambil tanpa pertimbangan matang dan persetujuan rakyat. Ancaman BRICS dan jebakan BoP harus menjadi bahan evaluasi serius,” tukasnya.
Ia juga menyinggung konflik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran sebagai indikator bahwa BoP tidak benar-benar berorientasi pada perdamaian.
“Serangan Israel dan Amerika atas Iran penting bagi penilaian. Bukan damai yang ada dalam benak Amerika dan Israel akan tetapi perang. BoP hanya wadah akal-akalan damai Amerika dan Israel,” katanya.
MUI Juga Minta Indonesia Cabut Keanggotaan
Selain kelompok masyarakat sipil, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menyampaikan sikap resmi terkait isu tersebut.
MUI meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keanggotaan dalam BoP.
“Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyikapi dengan tegas agar Indonesia mencabut keanggotaan BoP mengingat badan ini tidak akan efektif untuk jalan kemerdekaan Palestina,” Rizal menuturkan.
Ia menyebut pernyataan tersebut tertuang dalam Tausiyah MUI Nomor 28/DP-MUI/III/2026 yang ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal Buya Amirsyah Tambunan pada 1 Maret 2026 di Jakarta.
Peringatan untuk Pemerintah
Dijelaskan Rizal, berbagai aspirasi yang muncul dari masyarakat dan organisasi keagamaan seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
“Desakan MUI dan berbagai kelompok masyarakat lainnya patut untuk menjadi perhatian serius Prabowo. Mengabaikannya, apalagi menolak, hanya menyebabkan kerja dan kinerja pemerintahan Prabowo berada dalam tekanan rakyat,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan dalam mengambil keputusan justru bisa memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
“Memperlambat keputusan sama saja dengan mempercepat ketidakpercayaan dan kejatuhan. Sopir yang mengabaikan peringatan dan menjalankan kendaraan dengan ugal-ugalan pasti membahayakan keselamatan,” tegasnya.
Tidak berhenti di situ, Rizal menyampaikan kritik keras terhadap arah kebijakan politik luar negeri pemerintah.
“Ultimatum rakyat adalah keluar dari BoP atau keluar dari istana,” tandasnya.
Rizal bilang, pilihan tersebut akan menentukan masa depan kepemimpinan nasional.
“Jika ambisi Prabowo ingin tetap menjadi Presiden maka pilihannya adalah keluar dari BoP. Sebaliknya jika lebih rela menjadi kacung Amerika dan Israel, maka segera bersiap-siap untuk tinggalkan istana,” kuncinya.
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
