DEMOCRAZY.ID – Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS), Dino Patti Djalal menanggapi inisiatif Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menjadi mediator antara AS-Israel dan Iran.
Prabowo diketahui berencana akan terbang ke Teheran, Iran dalam waktu dekat.
Menurutnya, inisiatif Prabowo itu sangat mustahil dan tidak realistis.
Lewat instagramnya, @dinopattidjalal pada Minggu (1/3/2026), Dino menyebut konflik yang terjadi di Timur Tengah dapat memicu Perang Dunia Ketiga.
Oleh karena itu, Dino menyampaikan tiga poin, termasuk mengenai posisi Indonesia mengenai konflik AS-Israel dan Iran.
Poin pertama disebutkan Dino Patti Djalal, target operasi militer disebutnya tidak lagi sebatas membatasi kapasitas nuklir Teheran, melainkan mengarah pada upaya menumbangkan pemerintahan Iran.
“Segala aksi militer, oposisi politik, mobilisasi massa, upaya agen Mossad di Iran, instrumen sosial, ekonomi, dan lain sebagainya akan dikerahkan untuk menumbangkan pemerintah Iran. Dan pada saat yang bersamaan, pemerintah Iran juga tidak akan tinggal diam, dan mereka juga akan melakukan segala cara untuk melawan intervensi luar,” ungkap Dino Patti Djalal.
“Dan mengingat Iran berbeda dari Venezuela, mempunyai jaringan politik dan militer yang cukup signifikan di beberapa wilayah di luar Iran, di Timur Tengah, maka dapat dipastikan bahwa perang ini juga akan menyeret pihak-pihak luar,” bebernya.
Beragam kemungkinan diungkapkan Dino Patti Djalal dapat terjadi, termasuk tumbangnya pemerintahan Iran.
Sikap Pemerintah Indonesia yang justru menjadi penengah katanya secara tidak langsung membenarkan agresi militer AS-Israel terhadap Iran.
Hal ini tentunya akan memicu Indonesia terjerumus dalam konflik dalam Perang Dunia Ketiga.
“Dan kalaupun pemerintah di Teheran tumbang, dan kemungkinan ini juga ada, maka ini juga tidak otomatis, baik secara moral, secara hukum internasional, memberikan pembenaran terhadap aksi militer yang dilakukan AS dan Israel,” jelas Dino Patti Djalal.
“Mengapa? Karena kalau aksi intervensi ugalan-ugalan seperti ini (mediasi) dilakukan oleh negara-negara lain dalam konteks yang berbeda juga, maka dunia akan segera terjurumus dalam perang dunia ketiga,” tegasnya.
Dalam konteks ini, Dino Patti Djalal menegaskan Iran merupakan pihak yang diserang, bukan pihak yang memulai agresi terhadap AS-Israel.
Kebuntuan perundingan antara Washington dan Teheran, menurutnya, tidak dapat dijadikan legitimasi atas serangan militer.
Apalagi, pemerintah Oman yang selama ini berperan sebagai mediator, sebelumnya menyatakan terdapat kemajuan signifikan dalam proses diplomasi kedua negara.
“Kedua, kita harus jelas, sejelas-jelasnya, bahwa dalam konflik ini, Iran adalah pihak yang diserang oleh AS dan Israel, bukan pihak yang menyerang AS atau Israel,” ungkap Dino Patti Djalal.
“Dan bahwasannya perundingan antara AS dan Iran belum berhasil, ini tidak memberikan pembenaran bagi AS untuk melakukan serangan militer terhadap Iran, apalagi pemerintah Oman yang selama ini menjadi mediator dalam perundingan damai antara keduanya, menyatakan sudah ada kemajuan yang signifikan dalam proses perundingan AS dan Iran,” bebernya.
Eskalasi ini juga dipandang mencerminkan kecenderungan baru dalam kebijakan luar negeri AS di bawah kepemimpinan Donald Trump.
Pendekatan yang mengedepankan tekanan dan kekuatan militer terhadap pihak yang dianggap tidak sejalan dinilainya sangat berbahaya bagi stabilitas global.
“Serangan militer terhadap Iran menandakan adanya suatu tren yang mengkhawatirkan di AS bahwa segala perselisihan yang tidak sesuai dengan kemauan Trump akan diselesaikan dengan cara perang atau kekerasan. Dan pendekatan seperti ini sangat berbahaya sekali bagi stabilitas dan perdamaian internasional,” jelasnya.
Menurutnya, langkah Prabowo Subianto yang bersedia terbang ke Teheran untuk menjadi penengah konflik sangat tidak realistis.
Setidaknya ada empat alasan hal tersebut tidak mungkin dilakukan.
Pertama, secara historis, AS jarang menerima mediasi pihak ketiga ketika tengah melancarkan operasi militer.
Statusnya sebagai negara adidaya membuat ruang kompromi semacam itu relatif sempit.
“Sebagai political scientist yang independent dan juga sebagai mantan diplomat Indonesia, saya heran kenapa ide ini tidak di-filter dulu sebelum diumumkan karena sangat tidak realistis. Kenapa? Pertama, dalam melakukan serangan militer kepada musuhnya, AS itu jarang sekali mau ditengahi atau dimediasikan oleh pihak ketiga,” ungkap Dino Patti Djalal.
“Ego AS sebagai negara super power terlalu tinggi untuk menerima itu. Dan saya juga meyakini Presiden Trump kali ini tidak mau Indonesia ikut campur karena moodnya pada saat ini sedang gelap mata untuk menumbangkan pemerintah Iran,” bebernya.
Selain itu, berdasarkan sejumlah sumbernya di Washington DC, Trump menyebut serangan terhadap Iran tidak sepenuhnya terlepas dari dinamika politik domestik AS, tetapi juga merupakan pengalihan perhatian dari kasus Epstein Files yang sekarang semakin merongrong pribadi Presiden Donald Trump.
Epstein Files merujuk pada ribuan dokumen pengadilan dan arsip penyelidikan yang merekam kejahatan Jeffrey Epstein serta jejaring sosial dan politik di sekelilingnya.
Sejak kematian Epstein di sel tahanan federal pada Agustus 2019, ‘Epstein Files’ menghebohkan Amerika Serikat karena membuka kembali persoalan kejahatan seksual dan perlakuan istimewa terhadap elite berpengaruh, di antaranya Donald Trump.
Kedua, hubungan Jakarta–Teheran belakangan dinilai tidak menunjukkan kedekatan khusus.
Dalam lebih dari satu tahun terakhir, belum tercatat pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Iran, baik di dalam negeri masing-masing maupun di forum internasional
“Dengan kata lain, belum ada suatu kedekatan atau trust dari pemerintah Iran terhadap pemerintah Indonesia sekarang ini,” imbuh Dino Patti Djalal.
Ketiga, mediasi antara AS-Iran termasuk Israel sangat tidak mungkin dilakukan.
Alasannya Donald Trump tidak akan bersedia berkunjung ke Teheran, Iran pasca penyerangan.
“Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi,” imbuh Dino Patti Djalal.
“Kita harus jujur mengenai hal ini,” tambahnya.
Keempat, dalam upaya mediasi berarti Presiden Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu sebagai pihak yang paling utama menyerang Iran.
Secara politik, diplomatik, dan juga logistik katanya tidak mungkin terjadi.
“Dan ini akan menjadi political suicide atau bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri,” ungkap Dino Patti Djalal.
“Jadi saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini,” jelasnya.
Dino Patti Djalal menilai langkah paling penting bagi Indonesia di tengah eskalasi konflik Amerika Serikat–Israel dengan Iran bukanlah mengejar peran sebagai mediator, melainkan menegaskan posisi secara jelas dan konsisten.
“Menurut saya yang paling penting bagi Indonesia bukan mencari peran sebagai jurudamai dalam konflik ini karena tidak realistis, tapi justru menegaskan posisi Indonesia secara jelas, tegas, dan lugas,” ujar Dino.
Ia menekankan, Indonesia harus berani menyatakan secara terbuka mana yang benar dan mana yang keliru, apa pun risikonya.
Serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, menurut dia, bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun lalu.
“Indonesia harus konsisten menegakkan prinsip perdamaian dan norma hukum internasional,” kata Dino.
Dino mengingatkan, sejarah diplomasi Indonesia mencatat sejumlah momen ketika Jakarta tidak ragu berbeda pendapat dengan Washington.
Sikap tersebut, tegas dia, tidak pernah identik dengan permusuhan.
Indonesia, lanjutnya, pernah menyatakan sikap berbeda dalam kasus invasi AS ke Irak, perdebatan Konvensi Hukum Laut PBB, hingga isu keanggotaan Republik Rakyat Tiongkok di PBB.
“Berbeda pendapat itu tidak berarti bermusuhan. Bermitra juga tidak berarti kita nurut atau tunduk,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar sejarah tidak mencatat Indonesia sebagai negara yang selalu menghindari kritik terhadap negara adidaya.
Jika itu terjadi, menurut Dino, politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan Indonesia akan kehilangan makna substantifnya.
Dalam konteks kebijakan konkret, Dino menganjurkan agar Presiden Prabowo mempertimbangkan untuk menyurati Presiden Donald Trump.
Isi surat tersebut, menurut dia, adalah pemberitahuan bahwa Indonesia menangguhkan pengiriman pasukan perdamaian untuk International Stabilization Force (ISF) di Gaza, sambil mengkaji ulang perkembangan situasi di Timur Tengah.
Langkah tersebut, kata Dino, akan menjadi pesan diplomatik Indonesia adalah negara berprinsip dan tidak mudah diperlakukan sebagai pihak yang selalu menyetujui kebijakan negara lain.
Ia juga mengingatkan adanya risiko jika pasukan Indonesia ditempatkan di bawah komando yang dipengaruhi dinamika politik domestik AS.
Dengan situasi konflik yang berpotensi meluas, termasuk keterkaitan sejumlah kelompok di Palestina dengan Iran-Indonesia harus berhati-hati agar tidak terseret dalam komplikasi yang lebih besar.
“Kita tidak ingin misi perdamaian Indonesia menyimpang dari mandatnya, meskipun tidak disengaja,” ujarnya.
Bagi Dino, keputusan apa pun harus dipertimbangkan secara matang.
“Validasi sejarah jauh lebih penting daripada validasi dari Gedung Putih,” ujarnya diakhir video.
Sumber: Tribun