Dino Patti Djalal Kritik Pidato Prabowo di KTT ‘Board of Peace’
DEMOCRAZY News
23 Februari 2026 12:25 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pernyataan tajam datang dari diplomat senior Indonesia, Dino Patti Djalal dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, yang menyoroti pidato Presiden Prabowo Subianto dalam forum Board of Peace.
Dino mencatat dan menyayangkan tidak disebutkannya secara eksplisit “two-state solution” maupun “Palestinian statehood” dalam pidato tersebut, padahal kedua hal itu selama ini menjadi posisi prinsip diplomasi Indonesia.
Menurut Dino, dalam forum strategis seperti Board of Peace yang juga dihadiri Presiden Amerika Serikat Donald Trump penegasan sikap Indonesia terkait solusi dua negara seharusnya disampaikan secara lugas dan terbuka.
Ia menilai momentum tersebut sangat penting untuk menyampaikan pesan langsung kepada para pemimpin dunia mengenai komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.
Dino mengungkapkan, sebelum keberangkatan Presiden ke forum tersebut, telah ada pertemuan antara Presiden dan sejumlah perwakilan organisasi masyarakat Islam serta komunitas politik luar negeri.
Dalam pertemuan itu, aspirasi yang dititipkan sangat jelas: keanggotaan Indonesia di Board of Peace harus didedikasikan untuk mendorong tercapainya kemerdekaan Palestina.
Ia juga membandingkan pidato Presiden Prabowo dengan sejumlah pemimpin negara lain seperti Arab Saudi, Qatar, Mesir, Turki, Pakistan, dan Maroko, yang dalam forum sama secara eksplisit merujuk pada two-state solution dan pengakuan terhadap negara Palestina.
Perbandingan ini, menurutnya, menjadi catatan penting dalam konteks konsistensi diplomasi.
Meski demikian, Dino menyampaikan harapan bahwa tidak disebutkannya dua istilah tersebut kemungkinan hanya karena keterbatasan waktu pidato atau sekadar kekhilafan teknis.
Namun ia menegaskan, dalam setiap forum internasional yang membahas Palestina, rujukan terhadap two-state solution dan statehood harus selalu menjadi bagian eksplisit dari pernyataan resmi Presiden maupun Menteri Luar Negeri.
Lebih jauh, ia mengingatkan potensi risiko jika forum seperti Board of Peace dimanfaatkan untuk meredam atau bahkan membungkam aspirasi kemerdekaan Palestina.
Menurutnya, Indonesia harus waspada agar tidak terjebak dalam narasi perdamaian yang mengabaikan substansi utama, yakni hak bangsa Palestina untuk memiliki negara berdaulat.
“Ke depan, tidak cukup Palestina hanya menjadi damai, aman, dan makmur—karena tanpa kemerdekaan atau statehood, semua itu tidak akan memiliki arti,” tegas Dino.
Pernyataan ini menegaskan kembali garis diplomasi Indonesia yang selama puluhan tahun konsisten mendukung solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik Israel–Palestina.
Sorotan Dino Patti Djalal pun menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat politik luar negeri.
Di tengah dinamika geopolitik global dan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, konsistensi sikap terhadap Palestina dinilai bukan sekadar isu diplomatik, melainkan juga menyangkut kredibilitas politik luar negeri Indonesia di mata dunia.
Artikel terkait lainnya
