DEMOCRAZY.ID – Kondisi Aceh yang masih diguncang bencana banjir bandang dan longsor kini diperparah skandal baru yang tak kalah mengejutkan.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mengungkap kabar janggal yang beredar luas.
Sebanyak 80 ton bantuan logistik untuk wilayah tengah, mencakup Bener Meriah dan Aceh Tengah, hilang tanpa jejak.
Angka itu bukan sekadar selisih pendataan atau kesalahan distribusi biasa.
80 ton setara muatan puluhan truk besar yang mustahil lenyap begitu saja tanpa meninggalkan tanda.
Mualem awalnya menyebut temuan ini sebagai rumor, tetapi ia sendiri mengakui bahwa jumlah yang fantastis membuat kabar ini tidak bisa dianggap sepele.
Pemerintah Aceh mengklaim bahwa seluruh bantuan yang tercatat telah diberangkatkan.
Di atas kertas semuanya lengkap dan tersalurkan.
Namun, fakta di lapangan justru berbanding terbalik.
Warga yang seharusnya menerima bantuan masih menunggu dengan tangan kosong, bahkan beberapa desa mengaku sama sekali belum melihat adanya suplai logistik.
“Apakah bantuan benar-benar hilang atau terjadi kesalahan pendataan?” tanya Mualem.
Meski pertanyaan ini lebih terdengar seperti pengakuan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres di jalur distribusi.
Pemerintah Aceh akhirnya menggandeng TNI dan Polri untuk melakukan investigasi penuh untuk menelusuri kemana perginya 80 ton bantuan itu.
Skandal ini langsung memicu spekulasi liar.
Publik mencurigai kemungkinan korupsi atau penyelewengan oleh oknum “tikus” yang tega menjarah bantuan di tengah penderitaan rakyat.
Ada pula dugaan truk-truk itu salah jalur atau mengalami hambatan akibat kondisi jalan yang rusak parah.
Namun alasan teknis tampak sulit diterima mengingat hilangnya bukan sebuah truk, melainkan puluhan ton barang yang seharusnya berada dalam pantauan petugas.
Di sisi lain, medan distribusi yang rusak parah memang menjadi tantangan.
Banyak wilayah terisolasi akibat jembatan putus dan akses jalan longsor.
Kemarahan publik semakin besar karena peristiwa ini terjadi di tengah penderitaan ribuan warga.
Banyak pihak mendesak audit jalur logistik secara menyeluruh, termasuk identifikasi kendaraan, sopir, hingga titik pemberhentian seluruh konvoi.
Hilangnya puluhan ton bantuan ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah.
Selain menunjukkan lemahnya pengawasan, kasus ini sekaligus memperlihatkan rapuhnya sistem distribusi yang tidak siap menghadapi keadaan darurat.
Investigasi TNI dan Polri kini menjadi tumpuan terakhir untuk mengungkap apakah hilangnya bantuan.
Adalah akibat kelalaian, kecelakaan distribusi, atau justru skandal penjarahan yang dilakukan secara terorganisir.
Sumber: PojokSatu