Luhut Bantah Menteri Pertahanan Yang Kritik Bandara IMIP ‘Ancam’ Kedaulatan Negara
DEMOCRAZY News
2 Desember 2025 4:39 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bantah Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin yang mengkritik keberadaan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah.
Sjafrie mengkritik bandara IMIP yang tidak dijaga perangkat negara dan menyinggung agar tidak ada negara dalam negara.
Sjafrie yang juga pensiunan Jenderal Kopassus itu menilai operasi bandara tanpa penjagaan Imigrasi dan Bea Cukai itu bisa mengganggu kedaulatan negara ekonomi.
“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari manapun asalnya,” kata Sjafrie.
Baca Juga
Luhut pun membantah Sjafrie yang menyebut Bandara IMIP ilegal dan ancaman bagi kedaulatan negara.
Luhut mengaku telah berkoordinasi langsung dengan sosok yang ditunjuk Presiden China Xi Jinping untuk memastikan Bandara IMIP tidak menjadi “negara dalam negara”.
Luhut mengatakan, sosok tersebut adalah Wang Yi yang menjadi mitra utama Indonesia dari China.
Adapun Luhut merupakan mantan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) yang turut terlibat dalam pembangunan IMIP.
“Untuk memastikan seluruh operasi mematuhi standar dan tidak ada ‘negara dalam negara’ yang melanggar hukum kita,” kata Luhut dalam keterangan resminya, Senin (1/12/2025).
Koordinasi dengan Wang Yi, kata Luhut, juga meliputi persoalan lingkungan dan lainnya.
Luhut menyebut Bandara IMIP juga bukan untuk penerbangan internasional sehingga tidak membutuhkan tidak membutuhkan Bea Cukai dan Imigrasi.
Lagipula kata Luhut, sangat wajar memberikan izin fasilitas Bandara untuk IMIP lantaran perusahan pengolahan bijih nikel itu berinvestasi 20 miliar dollar AS.
Hal itu juga kata Luhut dilakukan negara lain terhadap investor besar seperti di Thailand dan Vietnam.
Selain itu, sejak 2021, kata Luhut, ia telah meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak perusahaan-perusahaan pengolah nikel asal China yang merusak lingkungan.
“Sejak 2021, saya meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menindak tegas perusahaan-perusahaan industri hilir asal Tiongkok yang belum memenuhi standar lingkungan,” ujarnya.
Pensiunan jenderal Kopassus TNI Angkatan Darat (AD) itu mengatakan, kawasan IMIP merupakan bentuk keputusan pemerintah melakukan hilirisasi nikel.
Baca Juga
Menurutnya, dalam kerja sama investasi itu pemerintah telah meminta pihak China memastikan IMIP berperasi dengan membawa manfaat maksimal bagi Indonesia.
“Ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi seluruh mitra internasional, termasuk Tiongkok,” klaim Luhut.
Sejumlah ketentuan itu antara lain, penggunaan teknologi terbaik pada hilirisasi nikel, menyerap tenaga lokal, pembangunan industri terintegrasi dari hulu ke hilir, dan transfer teknologi.
Menurutnya, Perdana Menteri Tiongkok, Menteri Perdagangan, dan Menteri Luar Negeri Tiongkok menyetujui investasi di IMIP itu meliputi transfer teknologi.
Baca Juga
“Hari ini, total nilai investasi di sektor hilirisasi mencapai US$ 71 miliar, di mana untuk Morowali nilainya mencapai lebih dari USD 20 miliar,” kata Luhut.
“Mempekerjakan lebih dari 100.000 tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan sampai saat ini,” tambahnya.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
