Adili Jokowi Kembali ‘Menggema’ Diranah Publik!

Oleh: MN LAPONG

Setelah Pidato Syafi’ie Syamsuddin di area bandara PT. IMIP Industria Nikel viral di ranah publik media sosial, isinya adalah pesan tegas dan jelas yang bernada ancaman, “Tak boleh ada Republik dalam Republik!” Media mainstream, pengamat dan medsos pun mendefinisikan pidato tersebut, “Negara Dalam Negara.”

Respon Presiden RI, Prabowo Subianto langsung memerintahkan penindakan tegas tanpa pandang bulu! terkait dugaan aktivitas ilegal di bandara Morowali area IMIP yang diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat masa kepemimpinannya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menduga ada kesalahan kebijakan sehingga tidak ada perangkat negara di Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), termasuk Bea Cukai.

Baca Juga

Mampus! KPK Kantongi Bukti Yaqut Terima Uang Korupsi Lewat Gus Alex

“Saya enggak ngerti kenapa enggak ada Imigrasi ya sama Bea Cukai. Itu mungkin ada kesalahan kebijakan di situ yang mesti diperbaiki,” kata Purbaya, Kamis (27/11/2025).

Purbaya siap menurunkan petugas Bea Cukai di Bandara IMIP seandainya telah mendapatkan perintah.

“Ya nanti kalau diperintahkan ditaro petugas dari kami dari Bea Cukai, saya sudah siap. Kalau imigrasi harus ngomong sama menterinya,” kata Purbaya.

Sebagai informasi, bandara yang terletak di kawasan IMIP ini diketahui beroperasi secara bebas tanpa pengawasan otoritas.

Baca Juga

Caci Maki di Layar Kaca: KPAI Semprot Program ‘Rakyat Bersuara’ iNews, Dinilai Ciderai Publik!

Kehadiran bandara swasta tersebut dianggap janggal karena tak diawasi oleh Bea Cukai maupun Imigrasi. Bahkan aparat dan petugas Negara tak boleh memasuki area tersebut.

Pakar pertahanan dan strategi militer Connie Rahakundini Bakrie melayangkan surat terbuka bertanggal 27 November 2025 langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dengan nada keras mengkritik keberadaan bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park yang beroperasi tanpa pengawasan aparatur negara.

Morowali sebuah kawasan yang tidak hanya memegang peranan penting dalam ekonomi nasional, tetapi juga menyentuh inti dari kedaulatan data, kedaulatan industri, dan kedaulatan keamanan nasional. Morowali berkembang jauh lebih cepat daripada sistem pengawasan negara, tulis Connie dalam surat terbukanya.

Baca Juga

Dih! Istri Netanyahu Sebut Suaminya Pahlawan Dunia hingga Dikagumi di Seluruh Dunia

Apapun alasan Jokowi dan pemerintahannya di masa lalu, perlu diinvestigasi untuk dipertanggung jawabkan.

Masalah Bandara IMIP di Morowali semakin mengencangkan teriakan Publik untuk “Adili Jokowi!”

Ferdinan Hutahaean politikus Partai PDI-P geram, “Kalau benar Bandara di Morowali tanpa otoritas, Jokowi layak di adili.

“Ini sangat mengerikan. Jokowi dengan kekuasaannya memberikan akses keluar masuk kepada pihak asing tanpa penjagaan dari otoritas negara dan bangsa,” sebutnya.

Baca Juga

Perburuan Pemimpin Baru Iran: AS Tawarkan Hadiah Rp169 Miliar untuk Informasi Mojtaba Khamenei

“Ini adalah kekeliruan yang sangat dalam dan bahkan bisa dikategorikan pengkhianatan terhadap negara.

Satu persatu borok-borok dalam pemerintahan Jokowi, dibongkar di era pemerintahan Prabowo yang faktanya sangat merugikan negara dan rakyat masyarakat Indonesia yang umumnya terpuruk di era 10 tahun pemerintahan Jokowi. ***