DEMOCRAZY.ID – Ekonom Universitas Indonesia, Ronnie H. Rusli menyarankan Presiden Prabowo Subianto menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tak berkantor di Jakarta. Melainkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Sangat baik bila Presiden Prabowo tugaskan Wapres berkantor di IKN,” kata Ronnie dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (22/11/2025).
Dia juga menyarankan semua staf Wapres diboyong. Lalu kembali ke Jakarta sesekali saja.
“Bawa semua Staf Wapres ke IKN. Saat Melapor baru ke Jakarta,” terangnya.
Gibran sendiri dalam sebuah wawancara pertengahan tahun ini mengaku siap. Dia siap ditugaskan ke mana saja.
“Saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan di mana saja,” kata Gibran dalam keterangan pers usai meninjau Sekolah Rakyat Abiseka di Pekanbaru, Riau, Senin (28/07/2025).
Wacana lain, soal ditugaskan di Papua. Dia juga mengaku siap.
“Di Papua, (maupun) di IKN, kami menunggu perintah Presiden. Sebagai pembantu Presiden, harus siap,” terangnya.
Selama ini, dia mengatakan memang lebih sering berada di lapangan.
“Minggu lalu sudah saya tegaskan, saya bisa berkantor di mana saja. Karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program dan visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik,” ungkapnya.
Partai NasDem mengeluarkan saran demi menghentikan polemik nasib Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara.
Salah satu usulan adalah menempatkan Wapres Gibran Rakabuming berkantor di IKN.
“Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak terlantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN,” kata Waketum Partai NasDem Saan Mustopa dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).
Salah satu usulan lain adalah pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang IKN Nusantara.
Menurutnya, dengan Keppres ini, Wapres serta beberapa kementerian dapat berkantor di IKN sesegera mungkin.
“Pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pengalihan Kedudukan, Fungsi dan Peran Ibu Kota Negara dari provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dan Keputusan Presiden tentang Pemindahan Kementerian atau Lembaga dan Pemindahan ASN secara bertahap ke IKN dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas,” ujar Saan.
NasDem juga memandang IKN harus difungsikan secara bertahap dengan salah satu caranya menempatkan Gibran dan beberapa kementerian atau lembaga berkantor di IKN.
NasDem juga menyebutkan beberapa kementerian yang cocok berkantor di IKN.
“Misalnya Kementerian Komenko Polhukam, Komenko Perekonomian, Kementerian PUPR, Bappenas dapat menjadi pionir pemindahan,” sambungnya
Saan menilai dengan berkantornya Gibran di IKN dapat mempercepat pemerataan pembangunan.
Namun, apabila IKN belum dapat ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, Saan mengatakan partainya pun mengusulkan sejumlah opsi, salah satunya moratorium.
“Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, pemerintah segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional,” papar Saan.
Kemudian, usulan lainnya, apabila IKN belum menjadi Ibu Kota Negara, dapat dialihfungsikan menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Maka, pemerintah juga harus menegaskan Jakarta masih menjadi Ibu Kota Negara.
“Pemerintah juga dapat menggunakan IKN menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur dan menegaskan kembali Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara,” jelas dia.
“Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak atau terlantar. Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai Ibu Kota Negara hingga semua persiapan administrasi, infrastruktur, dan kebijakan lokasi ASN benar-benar matang,” imbuh Saan.
Sumber: Fajar