Zulhas Mencuci Tangan Soal Banjir Sumatra, Semua Dibantah, Publik Makin Geram!
DEMOCRAZY News
7 Desember 2025 2:14 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Bencana banjir bandang yang meluluhlantakkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali menyeret nama pejabat pusat.
Nama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan ikut menjadi sasaran kritik.
Setelah publik mengaitkan banjir besar ini dengan kerusakan hutan.
Yang dinilai sebagai warisan dari kebijakan masa lalu, termasuk saat dirinya menjabat Menteri Kehutanan.
Namun alih-alih meredakan kontroversi, pernyataan Zulhas justru menambah gelombang kekecewaan.
Saat menghadiri acara di Universitas Muhammadiyah Mataram, Sabtu 6 Desember 2025.
Zulhas menepis mentah-mentah tuduhan bahwa dirinya memiliki peran dalam kerusakan hutan yang disebut memicu banjir besar tersebut.
Ia bahkan menyebut tudingan itu “salah alamat” dan tidak ada kaitannya dengan bencana yang terjadi saat ini.
“Yang kena bencana ini Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Yang dipermasalahkan Tesso Nilo.
“Tesso Nilo itu ada di Riau, taman nasional,” kata Zulhas, dikutip dari Kompas, 6 Desember 2025.
Menurutnya, Tesso Nilo yang kini ramai disebut publik sebagai simbol kerusakan hutan.
Sama sekali tidak berkaitan dengan wilayah yang sedang dilanda bencana.
Ia menekankan bahwa kawasan tersebut adalah taman nasional.
Sehingga tidak mungkin diberikan izin pembukaan lahan oleh dirinya maupun menteri sebelumnya.
“Tesso Nilo itu taman nasional. Tidak ada Kementerian yang memberi izin, tidak mungkin. Kalau saya kasih izin, saya pasti masuk penjara,” tegasnya.
Namun pernyataan itu tidak serta-merta menutup polemik. Banyak pihak menilai bantahan Zulhas hanya berputar pada teknis administrasi.
Bukan menjawab akar masalah, kerusakan hutan besar-besaran yang sudah berlangsung puluhan tahun dan minim upaya pemulihan.
Sebagian warganet mempertanyakan mengapa Zulhas justru sibuk membela diri.
Sementara publik membutuhkan jawaban konkret terkait langkah pencegahan bencana ke depan.
Zulhas juga menolak tudingan bahwa ia memberikan izin pembukaan lahan di Aceh, Sumbar, dan Sumut selama masa jabatannya.
Ia mengklaim seluruh lahan di wilayah itu sudah sejak lama berubah fungsi, bahkan sejak zaman kolonial Belanda.
“Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, tidak ada lagi lahan yang diberi izin waktu saya menjabat. Sudah habis sejak zaman Pak Harto, sejak Belanda,” ujar Zulhas.
Ia turut membantah klaim bahwa dirinya memberikan izin pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektar.
Zulhas mengatakan yang terjadi hanyalah perubahan tata ruang, bukan pemberian izin pemanfaatan hutan.
“Itu bukan izin. Namanya tata ruang, perubahan tata ruang,” katanya.
Meski berbagai bantahan dilontarkan, gelombang kritik tetap menguat.
Banyak pihak menilai alasan-alasan tersebut tidak menyentuh persoalan utama.
Lemahnya pengawasan dan buruknya tata kelola hutan yang kini memperburuk dampak bencana di Sumatra.
Di tengah ribuan warga mengungsi, infrastruktur rusak, dan korban jiwa terus bertambah, pernyataan defensif para pejabat justru dianggap jauh dari empati.
Publik menunggu tanggung jawab nyata, bukan sekadar bantahan teknis yang dinilai tak menyelesaikan persoalan.
Sumber: PojokSatu
Artikel terkait lainnya
