Zionis Israel Ogah Bayar Dana BoP, Pakar Timur Tengah Yon Machmudi: Ketidakadilan Ini Makin Terang Benderang!
DEMOCRAZY News
24 Februari 2026 5:17 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Sikap rezim Zionis Israel yang menolak membayar kontribusi bagi rekonstruksi Gaza melalui Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) menuai kritik tajam dari akademisi.
Pakar Timur Tengah, Prof. Yon Machmudi, menilai langkah tersebut mencerminkan ketidakadilan sekaligus standar ganda dalam forum internasional.
Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (UI) itu menegaskan, secara logika Israel justru seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab secara finansial atas kehancuran di Gaza.
“Ya, nampaknya ini menjadi tidak fair. Bahkan terlihat Israel seenaknya sendiri, sewenang-wenang tidak mau kontribusi dana yang 1 miliar dolar AS. Secara logika, harusnya Israel lebih besar dibandingkan yang lain, karena Israel yang membuat kerusakan wilayah Gaza, tetapi negara-negara lain diminta kontribusi,” ujar Prof. Yon, Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, penolakan tersebut menunjukkan sikap Zionis Israel yang tidak kooperatif dan cenderung memaksakan kehendak dalam forum internasional.
“Ini menunjukkan sikap Israel yang tidak bisa bekerja sama dan cenderung memaksakan kehendaknya,” lanjutnya.
Diketahui, rezim Zionis Israel secara resmi menolak membayar iuran kepada BoP yang dipimpin Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Nilai kontribusi yang dibahas mencapai sekitar USD1 miliar atau setara Rp17 triliun.
Baca Juga
Laporan Radio Angkatan Darat Israel pada Minggu (22/2/2026) menyebutkan, pemerintah Israel telah menyampaikan keputusan tersebut kepada Presiden AS. Dewan Perdamaian ini diikuti sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Lebih lanjut, laporan yang dikutip dari Khaberni menyebutkan, Amerika Serikat menyetujui pembebasan Israel dari kewajiban pembayaran, berbeda dengan negara lain seperti Qatar dan Uni Emirat Arab yang telah menjanjikan kontribusi lebih dari dua miliar dolar.
Evaluasi Serius BoP
Prof. Yon menilai kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan dan perlakuan tidak adil dalam tata kelola global. Ia bahkan mendorong evaluasi serius terhadap efektivitas forum tersebut.
“Maka dari kejadian ini perlu dievaluasi keefektifan BOP ini. Kalau ternyata justru menguntungkan Israel dan tidak ada ketegasan, ya memang sudah seharusnya Indonesia menarik diri,” tegasnya.
Ia menambahkan, standar ganda dalam memperlakukan Israel tidak bisa terus dibiarkan jika dunia internasional ingin menegakkan keadilan dan akuntabilitas.
“Karena terjadi ketidakseimbangan atau standar ganda. Harusnya tegas dalam sebuah organisasi yang berkaitan dengan kontribusi seperti ini,” pungkasnya.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
