DEMOCRAZY.ID – Ribuan warga Filipina turun ke jalan pada Minggu (30/11/2025) menuntut hukuman tegas bagi para pejabat, anggota parlemen, dan pemilik perusahaan konstruksi yang diduga terlibat dalam skandal korupsi proyek pengendalian banjir.
Aksi unjuk rasa berlangsung di beberapa titik di ibu kota Manila, sebagai bentuk kemarahan atas proyek “banjir hantu” yang dituding menyedot miliaran dolar dari uang pajak rakyat.
Skandal tersebut mencuat setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr menjadikannya sebagai salah satu sorotan utama dalam pidato kenegaraan pada Juli lalu.
Sejak saat itu, sejumlah sekutu dan lawan politiknya, termasuk seorang anggota kongres yang merupakan sepupunya, ikut terseret dalam kasus tersebut.
Di Taman Luneta, massa aksi membawa patung raksasa berbentuk buaya berkepala dua yang menggambarkan Presiden Marcos dan Wakil Presiden Sara Duterte sebagai simbol korupsi.
Para demonstran juga meneriakkan kecaman terhadap kepolisian yang dianggap melindungi para pelaku korupsi.
“Polisi! Pelindung para koruptor!” teriak massa saat berhadapan dengan barikade kawat berduri yang menghalangi rute menuju Istana Malacanang. Polisi antihuru-hara terlihat memukul-mukul perisai sebagai bentuk respons.
Sekitar 10 kilometer dari lokasi utama aksi, kelompok demonstran lainnya menggelar longmarch di sepanjang Jalan Raya EDSA, lokasi bersejarah Gerakan Kekuatan Rakyat 1986 yang menggulingkan ayah Presiden Marcos dari kursi kekuasaan.
Pihak kepolisian memperkirakan jumlah peserta aksi di bawah 10.000 orang. Namun, lebih dari 17.000 personel keamanan dikerahkan untuk mengawal jalannya demo di Filipina.
Pemerintah Filipina sebelumnya telah mengumumkan penangkapan pertama dalam skandal tersebut, yakni delapan pejabat dari Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya.
Namun, otoritas menyatakan bahwa “ikan besar” atau tokoh penting yang terlibat akan segera menyusul.
Kendati demikian, sejumlah warga menyatakan kekecewaannya atas lambatnya proses hukum terhadap aktor utama korupsi tersebut.
“Mustahil korupsi sebesar ini terjadi tanpa sepengetahuan para pejabat tinggi. Mereka juga harus bertanggung jawab,” kata Mervin Toquero dari Dewan Gereja Nasional Filipina kepada AFP.
“Ada nyawa yang hilang karena korupsi ini,” ujar Jessie Wanaluvmi J, seorang penari drag berusia 20 tahun yang turut hadir dalam aksi protes.
Sementara itu, Azon Tobiano (68), yang datang bersama cucunya setelah melihat seruan aksi di media sosial, menyuarakan harapannya agar hukum ditegakkan secara adil.
“Saya berharap presiden bersikap tegas memenjarakan mereka yang bertanggung jawab, meski itu adalah kerabatnya atau seorang senator,” ujarnya.
Filipina dikenal memiliki sejarah panjang kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara. Namun, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil lolos dari jerat hukuman berat.
Di kawasan EDSA, Cuitlauzina Cerbito (23) menyampaikan bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika dilakukan secara kolektif.
“Perubahan sistemik tak cukup dilakukan oleh satu orang. Kita semua harus bergerak bersama,” katanya kepada AFP.
Sumber: Kompas