WALHI Bongkar 9 Juta Ha Sawit Tak Bayar Pajak, Langsung Setor ke Jokowi?
DEMOCRAZY News
21 Januari 2026 6:56 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Selama satu dekade pemerintahan Joko Widodo, sektor kelapa sawit kerap dipuji sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Namun di balik narasi pertumbuhan, temuan mengejutkan justru datang dari organisasi lingkungan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) berulang kali menyampaikan bahwa sekitar 9 juta hektare kebun sawit di Indonesia tidak membayar kewajiban pajak secara semestinya.
Menurut WALHI, jutaan hektare tersebut bermasalah secara legal, mulai dari tidak memiliki Hak Guna Usaha, tumpang tindih dengan kawasan hutan, hingga beroperasi di luar izin resmi.
Akibatnya, negara berpotensi kehilangan penerimaan dalam jumlah sangat besar selama bertahun-tahun.
Pertanyaannya kemudian muncul: jika bukan ke kas negara, ke mana aliran uang dari aktivitas ekonomi raksasa ini mengalir?
Pajak Hilang, Negara Rugi?
Pemerintah sendiri melalui audit lintas kementerian pernah mengakui adanya jutaan hektare sawit yang tidak tercatat dalam sistem perpajakan.
Artinya, ini bukan sekadar klaim aktivis lingkungan. Ini pengakuan atas tata kelola yang bocor.
Namun publik jarang memperoleh penjelasan lanjutan yang memadai: berapa nilai kebocoran itu dan siapa yang diuntungkan?
Dalam diskursus publik, termasuk obrolan podcast politik dan perbincangan di media sosial, muncul asumsi yang lebih tajam.
Asumsi tersebut menyebut bahwa kebocoran ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bagian dari rente kekuasaan.
Sebuah asumsi yang tentu belum pernah diuji di pengadilan, tetapi terus hidup karena minimnya transparansi dan lemahnya penindakan.
Simulasi Angka: Logika Ekonomi Sederhana
Mari berangkat dari asumsi moderat, bukan tuduhan. Jika satu hektare kebun sawit secara rata-rata berkontribusi Rp2,5 juta per tahun dalam bentuk pajak dan kewajiban negara, angka yang tergolong konservatif, maka perhitungannya sebagai berikut:
- 9 juta hektare dikalikan Rp2,5 juta menghasilkan sekitar Rp22,5 triliun per tahun
- Jika diambil 50 persen saja sebagai potensi kebocoran asumtif, nilainya mencapai Rp11,25 triliun per tahun
- Dalam kurun 10 tahun kepemimpinan, angkanya membengkak menjadi sekitar Rp112,5 triliun
Angka tersebut bukan fakta hukum, melainkan simulasi ekonomi.
Namun pertanyaan yang muncul sah untuk diajukan secara publik: apakah wajar negara kehilangan potensi ratusan triliun rupiah tanpa pertanggungjawaban politik yang jelas dan transparan?
Dari Sawit ke Sektor Lain
Sawit bukan satu-satunya sektor berbasis lahan dan izin negara.
Tambang, energi, infrastruktur, hingga proyek strategis nasional juga berada dalam ekosistem serupa, yaitu penguasaan izin, modal besar, dan relasi dengan kekuasaan politik.
Jika pola yang sama terjadi, meski dalam skala berbeda, maka wajar bila publik berasumsi bahwa nilai kebocoran negara bisa jauh melampaui sektor sawit saja.
Pada titik inilah muncul berbagai narasi ekstrem, termasuk cerita tentang penumpukan kekayaan di luar sistem dan dugaan penyimpanan dana dalam bentuk tunai.
Narasi ini mungkin terdengar sensasional, tetapi ia lahir dari satu akar persoalan yang sama, yakni ketertutupan informasi dan minimnya akuntabilitas.
Pertanyaan yang Tak Pernah Dijawab
WALHI sudah menyampaikan temuan. Audit pemerintah sudah memberi sinyal. Namun hingga kini, pertanyaan mendasar tetap menggantung:
- Siapa yang menikmati keuntungan dari kebun sawit ilegal dan tidak taat pajak?
- Mengapa penertiban berjalan lambat meski data sudah tersedia?
- Apakah kekuasaan politik benar-benar steril dari rente sektor ekstraktif?
Selama pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab secara terbuka, asumsi publik akan terus berkembang, dari yang rasional hingga yang paling spekulatif.
Artikel terkait lainnya
