Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung Soroti Bandara Ilegal di PT IMIP: Tidak Ada Negara dalam Negara!
DEMOCRAZY News
25 November 2025 7:14 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Belakangan ini, publik dihebohkan dengan isu mengenai “negara di dalam negara,” yang merujuk pada keberadaan Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah.
Isu ini mencuat setelah adanya pernyataan dari Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, yang menyoroti kekhawatiran terhadap keberadaan fasilitas tersebut yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan negara.
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, pun memberikan respons tegas terkait hal ini.
Dalam pernyataannya, ia menyatakan dukungannya terhadap setiap langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menangani permasalahan ini.
Tamsil menegaskan bahwa dirinya sepakat dengan pandangan bahwa tidak seharusnya ada “negara di dalam negara.”
Tamsil mengungkapkan pengalamannya mengunjungi Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu, meski tidak sempat mengunjungi langsung bandara IMIP.
“Saya sudah pernah ke sana, tapi tidak sampai ke bandaranya, saya di Palu. Terus kami undang pihak IMIP, yang hadir saat itu adalah Komisaris Utama Sintong Panjaitan dan beberapa direkturnya,” kata Tamsil dalam acara Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar, Selasa 25 November 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Tamsil menanyakan beberapa hal yang kemudian dibenarkan oleh pihak IMIP.
Di antaranya adalah tidak adanya fasilitas imigrasi dan bea cukai, serta tingginya jumlah karyawan asal Tiongkok yang bekerja di perusahaan tersebut.
“Dari 2.000 karyawan, hampir 2.000 orang didatangkan langsung dari Tiongkok,” jelas Tamsil.
Tamsil meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan, pasti sudah mengetahui situasi ini.
Namun, menurutnya, Prabowo tidak bisa bertindak pada waktu itu karena ada sejumlah faktor yang membatasi langkahnya.
“Saya kira Pak Prabowo sudah tahu pasti, namun saat itu ada menteri lain yang punya kekuatan besar yang mendukung, dan Presiden ikut meresmikan itu,” tambahnya.
Saat ini, menurut Tamsil, situasi sudah berubah.
Dengan Prabowo kini memegang jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, ia percaya bahwa tindakan konkret akan segera dilakukan.
“Presiden Prabowo kini memberi kepercayaan penuh kepada Menteri Pertahanan yang juga Ketua Dewan Pertahanan Nasional untuk mengambil langkah tegas terhadap kegiatan ilegal, seperti yang telah dilakukan terhadap sawit dan penambangan ilegal di Bangka Belitung,” jelasnya.
Baca Juga
Tamsil menambahkan bahwa Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, telah mengambil langkah nyata dengan mengadakan latihan bersama di lokasi IMIP.
“Latihan bersama itu memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres di Morowali. Pak Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai Menteri Pertahanan, mengkoordinasikan latihan itu dan menegaskan bahwa ini adalah ‘negara dalam negara,’ dan ini tidak boleh terjadi,” katanya.
Meskipun demikian, ia mengungkapkan bahwa tindakan lebih lanjut masih menunggu laporan resmi kepada Presiden.
Tamsil menegaskan bahwa ia sangat mendukung langkah yang diambil oleh pemerintahan Prabowo, terutama yang dieksekusi oleh Menteri Pertahanan.
“Tidak boleh ada aset negara yang dikuasai oleh pihak swasta secara ilegal. Ini bukan hanya soal kecil, saya menduga masalah ini lebih besar dari pembangunan ibu kota negara yang baru,” tegasnya.
Bagi Tamsil, masalah ini sudah menjadi rahasia umum.
“Sudah sering kita dengar keluhan mengenai hasil bumi yang dibawa tanpa melalui imigrasi dan bea cukai, serta tanpa membayar pajak,” ujarnya menutup.
Baca Juga
Sumber: Herald
Artikel terkait lainnya
