Wajar Rakyat Marah dan Ingin ‘Mengadili Jokowi!’
DEMOCRAZY News
19 November 2025 9:46 pm
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Amarah publik tak pernah lahir tiba-tiba. Ia seperti gelombang yang awalnya kecil, lalu tumbuh, menumpuk, hingga pada akhirnya menghantam tebing kekuasaan yang selama bertahun-tahun menumpang di atas janji, pencitraan, dan retorika manis.
Di Indonesia hari ini, gelombang itu bergerak menuju satu titik pusat: Joko Widodo.
Ia pernah dielu-elukan sebagai “harapan baru”, “pemimpin sederhana”, bahkan “bapak rakyat”.
Namun masa adalah hakim yang keras—dan masa pula yang membongkar tabir pencitraan: bahwa Jokowi bukan sekadar gagal memimpin, tetapi secara sadar mengkhianati amanat kekuasaan.
Maka wajar jika rakyat marah.
Wajar jika rakyat menuntut persidangan moral dan politik.
Wajar jika semakin banyak suara publik yang menyerukan pertanggungjawaban.
Karena untuk pertama kalinya sejak Reformasi, seorang presiden mengubah negara menjadi instrumen kekuasaan pribadi. Dan di ujung kekuasaannya, yang tertinggal bukanlah warisan, melainkan puing-puing demokrasi.
Baca Juga
I. Dusta yang Diperagakan Secara Terang-Terangan
Politik memang tak steril dari kebohongan. Tetapi yang dilakukan Jokowi melampaui skala dusta politik biasa: ia melakukannya dengan terang-terangan, tanpa malu, dan tanpa konsekuensi.
1. Dinasti Politik: Dari Penolakan Tegas ke Rekayasa Konstitusi
Awalnya ia bersumpah tidak akan membangun dinasti.
Namun kemudian seluruh infrastruktur hukum dan politik direkayasa demi membuka jalan bagi anak-anaknya.
Mahkamah Konstitusi dipaksa menelan keputusan yang melanggar etika, bahkan moral dasar seorang pejabat negara.
Tidak ada dusta yang lebih menyakitkan bagi rakyat selain dusta yang menabrak akal sehat.
2. Janji Keadilan yang Berbalik Menjadi Represi
Dalam demokrasi, rakyat punya hak bertanya.
Tetapi ketika warga meminta transparansi paling sederhana—keaslian ijazah presiden—yang mereka dapat bukan jawaban, melainkan penjara.
Ini bukan soal dokumen akademik.
Ini soal bagaimana kekuasaan digunakan untuk menindas pertanyaan.
3. Retorika yang Tak Lagi Memiliki Bobot Moral
Seiring waktu, publik menyadari sesuatu:
Jokowi bukan hanya sering memutarbalikkan pernyataan, tetapi menjadikan kebohongan sebagai instrumen kekuasaan.
Ketika seorang pemimpin kehilangan bobot moral, seluruh struktur di bawahnya ikut kehilangan orientasi.
II. Tata Hukum Dibengkokkan: Negara Menuju Kegelapan
Sejak 2014, publik membayangkan pemerintahan bersih.
Yang terjadi adalah sebaliknya: hukum dibajak dan dipakai sebagai alat politik.
Baca Juga
1. Mahkamah Konstitusi Disulap Menjadi Koki Politik Keluarga
Keputusan kontroversial MK yang membuka jalan bagi dinasti politik bukan sekadar pelanggaran etika.
Ia adalah bukti bahwa institusi tertinggi penjaga konstitusi telah berhasil dikooptasi.
Negara yang konstitusinya dimanipulasi bukanlah negara demokrasi.
Ia adalah negara proyek.
2. Kriminalisasi sebagai Pola, Bukan Insiden
Di era ini, kritik diartikan sebagai ancaman.
Warga ditangkap hanya karena membuat meme, aktivis dikejar karena berbicara di forum publik, dan oposisi direduksi menjadi musuh negara.
Kekuasaan bukan hanya anti-kritik, tetapi anti-perdebatan.
3. Penegak Hukum yang Kehilangan Kehormatan
Kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya terdorong menjadi praetorian guard bagi rezim.
Kasus-kasus besar mandek.
Dugaan korupsi dibiarkan berjalan selama tak bersinggungan dengan lingkar kekuasaan.
Hukum kehilangan martabat—dan ketika hukum kehilangan martabat, rakyat punya hak untuk marah.
III. Pemerintahan Rusak, Korupsi Meledak di Semua Lini
Jokowi menjanjikan birokrasi profesional.
Yang terjadi sebaliknya: birokrasi menjadi pasar kekuasaan.
1. Penempatan Pejabat Berdasarkan Kedekatan, Bukan Kompetensi
Sejak awal periode kedua, birokrasi pusat dan daerah dipenuhi figur yang tak memiliki kapasitas, tetapi punya kedekatan politik.
Ini bukan sekadar salah urus, ini adalah strategi untuk mengontrol mesin negara.
2. Korupsi yang Menjadi Ekosistem Permanen
Di banyak kementerian, korupsi bukan lagi tindak pidana; ia adalah budaya.
Dari kementerian pertanian hingga kementerian sosial, dari proyek bansos hingga pengadaan alat, aliran uang siluman menjadi keniscayaan.
Dan ketika korupsi menjadi sistem, rakyat selalu menjadi korban pertama.
3. Pelayanan Publik di Titik Terendah
Rumah sakit mahal, sekolah bermasalah, layanan kependudukan berbelit, pungli ada di mana-mana.
Negara terasa sibuk dengan pencitraan, bukan pelayanan.
Kemarahan publik bukan lahir dari teori; ia lahir dari pengalaman hidup sehari-hari.
Baca Juga
IV. SDA Dikeruk, Keuntungan Mengalir ke Asing dan Oligarki
Indonesia memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa besar.
Namun di era Jokowi, kekayaan itu justru mengalir kepada yang paling dekat dengan kekuasaan—dan kepada modal asing.
1. Hutan Gundul, Tambang Menganga, Desa Hilang
Perusahaan tambang dan sawit mendapatkan izin besar-besaran.
Lingkungan rusak, banjir bandang terjadi, masyarakat adat digusur, dan pemerintah berdiri di sisi korporasi.
2. Impor Pangan Masif di Negeri Kaya Lahan
- Garam impor.
- Jagung impor.
- Beras impor.
Sementara pemerintah sibuk memamerkan angka-angka yang tidak paralel dengan kenyataan lapangan.
3. IKN: Proyek Raksasa dengan Nilai Moral yang Minim
Puncak dari semua itu adalah proyek Ibu Kota Nusantara.
Proyek yang menghisap anggaran, memberikan konsesi kepada pemodal besar, dan dijadikan simbol pembangunan—padahal rakyat justru semakin terjepit oleh harga pangan, lapangan kerja yang seret, dan biaya hidup yang melonjak.
Baca Juga
IKN adalah monumen ego kekuasaan, bukan monumen kemajuan.
V. Oligarki Menguat: Negara Ditawan Kepentingan
Sejarah akan mencatat bahwa era Jokowi adalah masa ketika oligarki tidak hanya berkembang, tetapi dilayani.
1. Konglomerat Menjadi Pusat Kekuasaan Bayangan
Para pemilik modal masuk ke lingkar istana, menentukan arah kebijakan, menguasai izin, bahkan mengatur siapa yang harus maju atau mundur dari kontestasi politik.
2. Partai Politik Dikerdilkan
Partai kehilangan fungsi sebagai institusi demokrasi.
Mereka berubah menjadi perpanjangan proyek politik istana.
Rekrutmen politik berhenti berjalan.
Sistem presidensial rusak dari akarnya.
3. Rakyat Dipinggirkan dari Ruang Demokrasi
Ketika suara rakyat tak lagi penting, kemarahan adalah konsekuensi logis.
Dan ketika kemarahan itu mencapai titik nadir, tuntutan mengadili bukan radikalisme—itu adalah akal sehat.
VI. Maka Wajar Jika Rakyat Ingin Mengadili
- Bukan karena benci.
- Bukan karena dendam.
- Tetapi karena negara membutuhkan pembersihan moral.
Jokowi harus diadili—secara politik, secara moral, dan secara hukum—agar Indonesia kembali pada rel akuntabilitas.
Jika tidak, preseden yang ditinggalkan akan menghancurkan generasi berikutnya.
Kemarahan rakyat hari ini adalah suara keadilan yang tertunda.
Dan suara itu akan terus menggema sampai negara ini kembali ke pangkuan demokrasi yang sehat.
Sumber: FusilatNews
Artikel terkait lainnya
