Waduh! Sosok Ini Ramalkan Tahun 2026 ‘Kejatuhan’ Gibran
DEMOCRAZY News
1 Januari 2026 12:31 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pemerhati politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah melontarkan pernyataan keras menjelang awal tahun 2026.
Dalam tulisannya berjudul “Happy New Clear 2026” yang dirilis pada 1 Januari 2026, Rizal menyebut tahun 2026 berpotensi menjadi tahun bencana politik dan sosial bagi Indonesia, sekaligus tahun kejernihan (clear) bagi rakyat yang memperjuangkan keadilan.
Menurut Rizal, berbagai bencana alam dan sosial yang terjadi sepanjang akhir 2025 bukanlah peristiwa biasa, melainkan peringatan Tuhan yang diabaikan oleh penguasa.
Ia menilai para elite politik dan ekonomi justru bersikap arogan, menikmati kekuasaan, sementara rakyat menjadi korban ketidakberdayaan sistem.
“Tanpa introspeksi dan kesadaran akan kekuasaan Ilahi, bencana alam dan sosial akan berkelanjutan. Akhir 2025 bukan titik balik, tetapi titik kulminasi sebelum kejatuhan,” tulis Rizal.
Rizal secara tegas menuding Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin yang, menurutnya, memerintah dengan “sejuta kepalsuan dan penipuan”.
Salah satu yang kembali disorot adalah isu ijazah, yang ia klaim semakin “clear” atau terang benderang sebagai ijazah palsu.
Ia bahkan menyebut bahwa keterbukaan ijazah Jokowi bukan karena kesadaran pribadi, melainkan akibat keterpaksaan oleh pihak Kepolisian, yang disebutnya memicu kepanikan.
Dalam tulisannya, Rizal juga menuding mantan Rektor UGM Pratikno sebagai aktor intelektual di balik penggunaan ijazah Jokowi sejak menjabat Wali Kota, Gubernur hingga Presiden.
Tuduhan tersebut disampaikan sebagai opini dan analisis pribadi Rizal.
Gibran Dinilai Tak Penuhi Syarat Wapres
Tak hanya Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menjadi sasaran kritik keras.
Rizal menyebut Gibran tidak lulus SMA, sehingga menurutnya tidak memenuhi syarat konstitusional sebagai Wakil Presiden.
Ia merujuk pada buku “Gibran Endgame” karya Dr. Rismon yang diklaim mengulas pendidikan Gibran secara kritis.
Rizal mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPU untuk bertanggung jawab, serta menuntut seluruh pihak yang terlibat dihukum.
Rizal juga menyinggung laporan investigasi OCCRP yang menyebut Jokowi dalam pusaran dugaan korupsi.
Ia mengklaim tahun 2026 akan menjadi awal pembongkaran kasus-kasus besar, termasuk dugaan korupsi aset Pemkot Solo, Tawangmangu, hingga rumah pensiun di Colomadu.
Selain itu, Rizal menyebut tragedi KM 50 sebagai pelanggaran HAM berat yang menurutnya melibatkan sejumlah pejabat tinggi, termasuk mantan Kapolri dan petinggi aparat.
Ia meyakini kasus tersebut akan kembali dibuka pada 2026.
Menariknya, kritik juga diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Rizal memperingatkan bahwa jika Prabowo bersikap ambivalen dan tidak merespons desakan rakyat, maka tuntutan pemakzulan Prabowo–Gibran bisa menguat sepanjang 2026.
“Jika Prabowo tidak serius, maka clear tahun 2026 jabatannya akan bergoyang. Bom nuklir politik akan meledak,” tulisnya.
Menutup tulisannya, Rizal menyampaikan ucapan “Happy New Clear 2026”, yang ia maknai sebagai Tahun Kejernihan Baru, di mana kebenaran, kejujuran, dan keadilan menurutnya akan semakin terang, sementara kekuasaan zalim akan runtuh.
Sumber: JakartaSatu
Artikel terkait lainnya
