WADUH! Menhan Terseret Ijazah Palsu Jokowi, Politik ‘Adu Domba’ Marak di Sekitar Istana
DEMOCRAZY News
16 Februari 2026 6:45 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Isu ijazah kembali berdenyut di ruang publik.
Bukan sekadar soal selembar dokumen akademik, tetapi pertarungan tafsir antara hukum, politik, dan metodologi ilmiah.
Dalam kanal YouTube Bambang Widjojanto, perdebatan itu mengemuka tajam—membuka lapisan-lapisan konflik yang lebih dalam dari sekadar benar atau palsu.
Percakapan tersebut menyinggung bagaimana isu ijazah Joko Widodo kembali dipanaskan, lalu melebar menyeret nama Menteri Pertahanan yang disebut-sebut sebagai pihak di balik layar.
Narasi itu, menurut Bambang Widjojanto, berbahaya karena berpotensi mengadu figur-figur strategis di lingkar kekuasaan, termasuk dengan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai, framing semacam itu bukan kebetulan, melainkan upaya memotong kepercayaan Presiden terhadap orang-orang yang selama ini diberi mandat menyelesaikan persoalan pelik negara.
Yang lebih serius, kata BW, adalah kecenderungan kriminalisasi terhadap kerja-kerja penelitian.
Ia menyoroti bagaimana batas antara kritik, penyebaran informasi, dan penelitian ilmiah menjadi kabur ketika aparat penegak hukum justru masuk menilai metodologi.
Padahal, metodologi ilmiah semestinya diuji oleh komunitas akademik dan asosiasi keilmuan, bukan oleh penyidik.
Jika itu dibalik, negara berisiko mematikan tradisi nalar dan kebebasan berpikir.
Dalam diskusi itu juga disinggung asal-usul data ijazah yang pertama kali beredar ke publik.
Nama kader Partai Solidaritas Indonesia ikut disebut sebagai pihak yang mengunggah dokumen awal, memunculkan ironi politik: partai yang selama ini dikenal dekat dan loyal justru menjadi pintu masuk kegaduhan.
Baca Juga
Logika politiknya dianggap janggal—dukungan habis-habisan berhadap-hadapan dengan praktik yang memantik kontroversi.
Bambang Widjojanto menegaskan, bila dokumen otentik memang ada, seharusnya persoalan ini sederhana.
Tunjukkan ijazah asli, buka ruang uji publik, biarkan diuji secara ilmiah, dan kegaduhan akan reda.
Ketertutupan justru memproduksi kecurigaan baru, memindahkan isu dari ranah akademik ke panggung hukum dan politik kekuasaan.
Lebih jauh, ia mengingatkan Polri agar tidak salah langkah.
Penanganan yang keliru bukan hanya memperpanjang polemik ijazah, tetapi juga berpotensi menggulung agenda besar reformasi kepolisian.
Di titik inilah isu ijazah tak lagi remeh: ia menjadi cermin bagaimana negara memperlakukan kritik, ilmu pengetahuan, dan transparansi pejabat publik.
Menjelang Ramadan, Bambang Widjojanto menyodorkan jalan keluar yang tampak paling masuk akal: kebijaksanaan.
Baca Juga
Sebuah langkah terbuka untuk menunjukkan bukti otentik, menghormati akal sehat publik, dan mengakhiri drama yang telah terlalu lama menggerus kepercayaan.
Sebab di republik ini, marwah kekuasaan bukan dijaga oleh diam, melainkan oleh keberanian untuk diuji.
Sumber: Herald
Artikel terkait lainnya
