Transformasi Ekosistem Hiburan Digital: Navigasi Strategi dan Inovasi di Era Modern
DEMOCRAZY News
6 Maret 2026 12:21 am
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mempertanyakan langkah Indonesia yang masih menjadi anggota Board of Peace meski Amerika Serikat (AS) telah melakukan serangan ke Iran bersama dengan Israel.
Diketahui, Board of Peace merupakan organisasi yang dibentuk oleh Presiden AS, Donald Trump dalam rangka rekonstruksi Gaza pasca dibombardir Israel.
Selain Indonesia, Israel turut menjadi anggota dari organisasi tersebut.
Mulanya, Anies menegaskan bahwa Indonesia menjadi negara yang menolak terjadinya penjajahan di seluruh dunia.
Hal itu, sambungnya, telah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Tak hanya itu, dia juga mengungkapkan, sejarah mencatat bahwa Indonesia merupakan negara yang lantang untuk menentang negara maju agar tunduk dengan hukum internasional.
“Kita berjanji (mengacu Pembukaan UUD 1945) untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”
“Sebagai pelopor Konferensi Asia-Afrika dan gerakan non blok, kita mewarisi reputasi sebagai suara (negara) dunia ketiga yang berani mengingatkan negara-negara besar agar tunduk pada hukum internasional,” kata Anies dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Kamis (5/3/2026).
Dengan sejarah panjang tersebut, Anies pun mempertanyakan Indonesia yang masih menjadi anggota Board of Peace meski AS telah melakukan penyerangan bersama Israel ke Iran.
Padahal menurutnya, Iran tidak menjadi ancaman nyata terhadap negara lain dan serangan yang dilakukan tidak diperintah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Apakah ini benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil atau kita sedang mengikuti melegitimasi ketidakadilan yang selama ini kita kecam?” kata Anies.
“Board of Peace memang tertulis menjanjikan perdamaian namun ketuanya yaitu Presiden Trump justru baru saja memerintahkan serangan militer ke Iran bersama Israel tanpa mandat PBB, Iran bukan ancaman nyata, dan di tengah negosiasi yang justru menunjukkan kemajuan dan dengan level korban sampai ke kepala negara,” sambungnya.
Baca Juga
Anies menganggap Board of Peace sudah tidak bisa diandalkan untuk menjadi organisasi perdamaian ketika justru ketuanya yaitu Trump melakukan serangan ke Iran bersama Israel.
Di sisi lain, dia juga menjelaskan bahwa maksud dari politik luar negeri Indonesia yakni bebas aktif tidak bisa diartikan untuk ikut di seluruh organisasi dunia yang ada tanpa mempertimbangkan apapun.
Anies mengungkapkan, politik bebas aktif yang dimaksud Indonesia baru bergabung ke organisasi dunia tertentu ketika memang selaras dengan prinsip negara.
“Bebas aktif itu yaitu ‘satu meja’ dan sesuai dengan prinsip kita yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan. Bukan malah memberi karpet merah pada pelakunya,” tegasnya.
Melalui serangan AS dan Israel ke Iran, Anies mendesak agar Indonesia keluar dari Board of Peace.
Setelah itu, dia ingin agar pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia tidak bisa masuk dalam forum perdamaian seperti Board of Peace di mana anggotanya yakni AS dan Israel justru menjadi pelaku pelanggaran hukum internasional melalui serangan ke Iran.
Anies juga menegaskan bahwa keluar dari Board of Peace bukan menjadi bentuk bahwa Indonesia bukan negara anti-perdamaian tetapi itu adalah wujud Indonesia menjadi negara dengan paham politik luar negeri bebas aktif yang sebenarnya.
“Apakah kita rela menukar warisan The Spirit of Bandung (Konferensi Asia Afrika 1955) dengan simbol keikutsertaan di sebuah dewan perdamaian yang bahkan tak sanggup menyandang namanya sendiri? Kita perlu pikirkan secara serius,” pungkasnya.
Banjir Desakan Indonesia Keluar dari Board of Peace
Selain Anies, desakan Indonesia agar keluar dari Board of Peace turut disuarakan oleh berbagai pihak seperti ormas keagamaan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi salah satu ormas keagamaan yang dimaksud.
“Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” kata MUI dalam Tausiyah yang dikeluarkan pada Minggu (1/3/2026).
MUI juga menilai serangan militer Israel dan Amerika terhadap Iran merupakan eskalasi serius yang berpotensi menyeret kawasan Timur Tengah ke konflik terbuka yang lebih luas.
“MUI menyerukan kepada PBB dan OKI untuk langkah-langkah maksimal menghentikan perang dan menghormati hukum internasional. MUI berkeyakinan bahwa perang akan mendatangkan kemudhorotan global,” kata MUI.
Lalu, ormas keagamaan lain yakni Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) turut mengecam serangan AS dan Israel ke Iran serta konflik lain di Timur Tengah.
“PGI mengecam berbagai tindakan militer yang dilakukan sejumlah negara, termasuk keterlibatan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, konflik antara Pakistan dan Afghanistan, serta aksi pembalasan militer Iran di kawasan yang dinilai semakin memperluas lingkaran kekerasan dan mengancam keamanan internasional,” tulis pernyataan PGI.
Kemudian, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf turut mengecam serangan tersebut.
Baca Juga
Dia menilai tindakan itu brutal dan merusak tatanan internasional.
Namun, Yahya juga menyesalkan serangan balasan Iran ke pangkalan militer AS yang berada di wilayah timur tengah.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
