Tiga Alasan Utama Mengapa Partai Demokrat Terus Dikait-Kaitkan Polemik Ijazah Jokowi
DEMOCRAZY News
28 November 2025 1:13 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik Adi Prayitno mengungkapkan tiga indikasi utama mengapa Partai Demokrat terus dikait-kaitkan dengan kontroversi ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah berlangsung selama 10 bulan terakhir.
Dalam kanal YouTube-nya yang diunggah Kamis (27/11/2024), Adi menjelaskan bahwa polemik ijazah Jokowi menjadi satu-satunya berita politik yang selalu trending dan mendapat respon paling banyak dari berbagai kalangan masyarakat di seluruh penjuru tanah air.
Indikasi pertama muncul saat rapat dengar pendapat DPR dengan pemerintah, ketika anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, memberikan pernyataan yang dianggap sebagai sindiran.
Benny mencontohkan Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani yang menunjukkan ijazahnya kepada publik beserta foto wisuda dan bukti-bukti pendukung lainnya.
Baca Juga
“Benny mencontohkan persoalan ijazah bisa mencontoh Arsul Sani, tapi kata Benny Kaharman tidak seperti yang lain yang hingga saat ini ijazahnya menuai polemik dan kontroversi,” ujar Adi.
Meski tidak menyebut nama secara eksplisit, pernyataan tersebut langsung dikait-kaitkan dengan Jokowi.
Hal ini terbukti dari komposisi narasumber di berbagai diskusi televisi yang membahas pernyataan Benny, seperti dari kalangan Projo, Joman, dan politisi PSI seperti Andi Aswan, Fredy Damanik, dan Uki.
Indikasi kedua berasal dari pernyataan Jokowi sebelumnya yang menyebut ada “orang besar” yang mengorkestrasi isu ijazahnya.
Relawan politik Jokowi kemudian menyinggung bahwa warna orang tersebut adalah “biru” – identik dengan warna Partai Demokrat.
Adi mencatat bahwa saat itu terjadi “tawuran opini” antara Demokrat dengan para relawan Jokowi.
Partai Demokrat meminta agar ditunjukkan siapa orangnya yang disebut “biru” dan “orang besar” yang diduga mengorkestrasi isu ijazah tersebut.
Indikasi ketiga adalah keterlibatan sejumlah tokoh yang dulunya beririsan dengan Partai Demokrat.
Baca Juga
Adi menyebut Roy Suryo, yang pernah menjadi menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kader Demokrat.
Begitu pula dengan pengacara Deni Indrayana yang membela Roy Suryo, juga pernah menjadi bagian dari PartaiDemokrat.
“Publik tanpa henti ada korespondensi historis yang kemudian akan ditarik terus bahwa itu dulunya pernah menjadi bagian dari Partai Demokrat,” jelasnya.
Adi menegaskan bahwa Partai Demokrat secara institusional membantah keterlibatan dalam kontroversi ijazah tersebut.
Demokrat berargumen bahwa tokoh-tokoh yang disebut sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang mercy tersebut.
Namun demikian, kontroversi ijazah ini terus meluber ke berbagai kalangan.
Para pendukung Jokowi dari PSI, Joman, dan Projo silih berganti memberikan pandangan bahwa persoalan ijazah Jokowi diorkestrasi oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan kompetisi politik 2029.
Ketua Harian PSI Ahmad Ali bahkan menyatakan sindiran Benny Kaharman terkait dengan persaingan menuju 2029, khususnya untuk memperebutkan posisi calon wakil presiden.
Baca Juga
“Kalau kita mau jujur, sudah 10 bulan lamanya bicara tentang ijazah Pak Jokowi dan keluarga besarnya selalu menjadi trending, selalu menjadi puncak pembicaraan publik yang tidak berkesudahan,” pungkas Adi.
Adi menambahkan bahwa isu-isu populis pemerintah seperti makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan ketahanan pangan justru tidak mendapat respon sebesar kontroversi ijazah yang terus berdenyut tanpa henti.
Sumber: JakartaSatu
Artikel terkait lainnya
