‘Tidak Jaminan Seorang Jenderal Becus Sebagai Presiden’

‘Tidak Jaminan Seorang Jenderal Becus Sebagai Presiden’

Oleh: Sutoyo Abadi

Presiden Prabowo Subianto telah melakukan 49 kali kunjungan ke luar negeri sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 hingga awal April 2026 (masa jabatan 18 bulan).

Selama terjadi konflik perang di Timur Tengah juga terus mondar mandir ke luar negeri.

Bukan dalam rangka lobi perannya sebagai mediasi perdamaian tetapi menjadi penonton dalam konflik global.

Dari perang tersebut mestinya Presiden tidak perlu berambisi sebagai juru runding ketika tidak sadar telah menandatangani BoP dan ART, simbol pro Amerika dan Israel. Berujung jadi tertawaan politik global dan jatuh reputasinya.

Kalau benar dirinya memiliki keahlian ahli perang jangan hanya sebagai penonton, perang Iran VS Amerika dan Israel ada pelajaran yang sangat jelas bisa di baca bahwa :

– Perang modern tidak diukur dari jumlah bintang di pundak, tetapi dari kesiapan teknis di lapangan. Perang menuntut kecepatan mengambil keputusan, ketepatan intelijen, dan keberanian memikul risiko. Bukan soal jumlah staf atau kemewahan ruang rapat.

– Pengalaman tempur tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh pendidikan atau kursus di dalam negeri atau di luar negeri. Sebagian besar jenderal Indonesia tidak pernah mengalami langsung pertempuran melawan musuh yang seimbang. Ini bukan aib jika diakui secara jujur. –

– “Yang menjadi masalah adalah jika bersikap seolah-olah tahu segalanya”_.

– Struktur organisasi TNI saat ini perlu dievaluasi ulang. Jumlah perwira tinggi terbilang besar dibandingkan dengan jumlah personel secara keseluruhan. Ini bukan rahasia.

Konflik Iran-AS menunjukkan bahwa organisasi militer yang lebih ramping, gesit, dan loyal seperti IRGC di Iran seringkali lebih efektif dalam situasi krisis dibandingkan birokrasi militer yang kaku dan gemuk.

– Reputasi Angkatan Perang suatu negara tidak bisa hanya berlindung pada penampilan saat upacara militer. Dengan hobi melepas tembakan salvo ke udara.

Jika TNI tidak segera melakukan pembenahan struktural dan kultural, akan berisiko menjadi penonton abadi di panggung militer dunia.

Pembenahan internal TNI sebaiknya tidak menunggu petunjuk Presiden, tetapi segera dilakukan sesuai kebutuhan riil kebutuhan teknologi canggih.

Tidak ada jaminan seorang Jenderal mantan Danjen Kopassus sekalipun bisa memimpin negara.

Negara dalam kondisi kritis dan gawat, sementara Presiden masih tidak merasakan, terus menghibur diri dengan pidato omon – omon, ngeri tetapi benar terjadi. ***

Artikel terkait lainnya