ruu kuhap

Deret Kontroversi KUHAP Baru: Polemik Pasal Penyadapan hingga Pemblokiran Kian Mengemuka!

DEMOCRAZY.ID – Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang disahkan pada 18 November 2025 kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah aturan krusial dinilai menimbulkan pertanyaan besar, terutama terkait pasal penyadapan, definisi keadaan mendesak, hingga kewenangan pemblokiran. Kontroversi ini menguat setelah pengulas kebijakan publik, Ferry Irwandi, menguraikan isi naskah KUHAP melalui kanal YouTube Malaka Project pada […]

. 2 bulan yang lalu

BAHAYA! Deretan Pasal Bermasalah Dalam KUHAP Baru, Semua Orang Berpotensi Ditangkap dan Ditahan Tanpa Kejelasan?

DEMOCRAZY.ID – DPR RI tetap mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di tengah protes dari berbagai elemen masyarakat sipil. Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, menyebut revisi KUHAP sebagai suatu kemunduran besar dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. “Pengesahan revisi KUHAP hari ini menandai kemunduran serius dalam komitmen negara terhadap penghormatan, […]

. 2 bulan yang lalu

DPR Sahkan RUU KUHAP: Reformasi Polri Tinggal ‘Omon-Omon’ Prabowo!

DPR Sahkan RUU KUHAP: Reformasi Polri Tinggal Omon-Omon Prabowo! Oleh: Faisal Lohy | Pemerhati Kebijakan Publik AKHIRNYA DPR dan Pemerintah Prabowo sahkan RUU KUHAP menjadi Undang-undang (UU). Indonesia resmi menjadi Negara Kepolisian Republik Indonesia. Polisi makin perkasa. Kewenangan polisi makin kuat, tanpa batas, tanpa pengawasan. Memberi karpet merah kepada Polisi bebas bertindak otoriter, politisasi hukum, […]

. 2 bulan yang lalu

Benarkah KUHAP Baru Izinkan ‘Penyadapan’ Tanpa Izin? Ini Penjelasan Lengkap Komisi III Soal KUHAP Baru!

DEMOCRAZY.ID – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meluruskan isu yang beredar luas di media sosial mengenai revisi KUHAP. Ia menegaskan bahwa kabar yang menyebut kepolisian dapat menyadap tanpa izin pengadilan adalah hoaks dan tidak sesuai dengan isi revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru disahkan. Dalam laporan Komisi […]

. 2 bulan yang lalu

RUU KUHAP Disahkan, Jangan Kaget Kalau Tiba-Tiba Kamu ‘Ditawari’ Sesuatu, Lalu Jadi Tersangka!

DEMOCRAZY.ID – RUU KUHAP kembali menjadi sorotan. Di tengah upaya pemerintah menata ulang sistem peradilan pidana, muncul satu pasal yang memantik kekhawatiran luas Pasal 16. Pasal ini membuka ruang bagi aparat melakukan penyamaran, pembelian terselubung (undercover buy). Hingga pengiriman barang dalam pengawasan (controlled delivery) sejak tahap penyelidikan. Di atas kertas, metode seperti ini biasa digunakan […]

. 2 bulan yang lalu

Manipulasi Partisipasi Bermakna, Pencatutan Nama Koalisi, dan Kebohongan DPR RI: Presiden Mesti Tarik Draf RUU KUHAP!

Manipulasi Partisipasi Bermakna, Pencatutan Nama Koalisi, dan Kebohongan DPR RI: Presiden Mesti Tarik Draf RUU KUHAP! Komisi III DPR RI dan Pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) untuk dibawa pada sidang paripurna DPR yang rencananya pada Selasa pekan depan untuk disahkan. Proses Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU KUHAP pada […]

. 2 bulan yang lalu

Serius? Katanya Live Sidang Harus Izin Hakim Dulu, Kaya Ada yang Bakal Disembunyiin! Draft RUU KUHAP Bikin Netizen Kesel!

DEMOCRAZY.ID – Kegaduhan soal RUU KUHAP belum reda. Dan sekarang sorotan panas mengarah ke pasal yang bisa “menutup” persidangan dari publik. Dalam draf RUU KUHAP versi terbaru, Pasal 253 Ayat 3 mengatur larangan siaran langsung. Persidangan tanpa izin pengadilan dan banyak pihak mencium potensi bahaya besar di baliknya. Sidang Bisa Ditutup dari Publik? Advokat Juniver […]

. 2 bulan yang lalu

RUU KUHAP Dinilai Ancam HAM, Koalisi Sipil Somasi Prabowo dan DPR: Ini 5 Tuntutan Kuncinya!

DEMOCRAZY.ID – Suara penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) semakin menguat. Koalisi Masyarakat Sipil Pembaruan KUHAP secara resmi melayangkan somasi terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mendesak agar proses pengesahan RUU kontroversial tersebut dihentikan. Langkah tegas ini diambil menyusul proses pembahasan yang dinilai tertutup, minim partisipasi […]

. 2 bulan yang lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Ungkap Bahaya Pasal 5, 90, dan 93 RUU KUHAP

DEMOCRAZY.ID – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menilai bahwa Pasal 5 RUU KUHAP bakal membuat siapapun ditangkap dan ditahan aparat tanpa kejelasan. “Semua bisa kena diamankan, ditangkap, dan ditahan tanpa kejelasan,” kata Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP dalam keterangan pers, Jumat, 14 November 2025. Menurut Koalisi, bahkan pengamanan, penangkapan, dan penahanan tanpa kejelasan […]

. 2 bulan yang lalu

DPR-Pemerintah Mulai ‘Bedah’ 29 Klaster RUU KUHAP: Sejumlah Pasal Sudah Disepakati, Ini di Antaranya!

DEMOCRAZY.ID – DPR RI lewat Komisi III dan pemerintah kembali melanjutkan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembahasan sudah masuk pada tahap Rapat Kerja Panitia Kerja (Panja) RKUHAP dan mulai sepakati pasal demi pasal. Rapat pembahasan RKUHAP ini dimulai pada Rabu (12/11) dan masih berlangsung hingga Kamis (13/11/2025) hari ini. Sejumlah pasal dalam […]

. 3 bulan yang lalu