mk

Putusan MK Bikin Kaget! Mahfud MD Minta Pemerintah Segera ‘Tarik’ Polisi dari Jabatan Sipil, Berlaku Detik Itu Juga

DEMOCRAZY.ID – Polemik larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil kembali mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) resmi membatalkan celah hukum penugasan Polri dalam putusan terbaru. Putusan MK tersebut langsung memantik reaksi dari publik, pemerhati hukum, hingga pejabat pemerintah karena dinilai mengubah peta relasi kewenangan antara lembaga sipil dan kepolisian. Mahfud MD menjadi salah satu tokoh yang […]

. 4 bulan yang lalu

MK Resmi Batalkan ‘Karpet Merah’ IKN, Hentikan Skema HGU Investor 190 Tahun!

DEMOCRAZY.ID – Karpet merah super-mewah yang sebelumnya disiapkan pemerintah untuk menarik investor ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kini telah resmi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan (Perkara 185/PUU-XXII/2024) ini secara tegas menghentikan skema pemberian hak atas tanah (HAT) dengan durasi ekstrem, yang sebelumnya dikritik akan menggadaikan kedaulatan tanah negara selama hampir dua abad kepada korporasi. […]

. 4 bulan yang lalu

‘Konsep Tito Karnavian Ambrol’

‘Konsep Tito Karnavian Ambrol’ Oleh: M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SEJAK Tito Karnavian menjadi Kapolri, konsep penguasaan negara melalui pengisian jabatan di berbagai instansi termasuk sipil dijalankan intensif dan sistematis. Seolah memanfaatkan celah kembalinya TNI ke barak. Kepolisian merajalela lewat “Democratic Policing” Tito Karnavian. Polisi menjadi pengendali elemen demokrasi termasuk partai politik. […]

. 4 bulan yang lalu

Benarkah Putusan MK Ini Bisa Ubah Wajah Polri? Awal Reformasi atau Sekadar Janji?

DEMOCRAZY.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan larangan bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri. Atau pensiun telah memicu diskusi besar tentang masa depan reformasi kepolisian. Keputusan ini, yang tertuang dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Dianggap sebagai langkah penting dalam membatasi tumpang tindih kewenangan dan memperkuat profesionalisme Polri. Sejumlah pakar bahkan menyebutnya […]

. 4 bulan yang lalu

MK, KPU, Dikdasmen: Satu Tarikan Nafas ‘Skenario’ untuk Loloskan Gibran!

MK, KPU, Dikdasmen Satu Tarikan Nafas ‘Skenario’ untuk Loloskan Gibran! Oleh: Erizal Rismon Hasiholan Sianipar fasih sekali menjelaskan bahwa sebenarnya bukan Prabowo yang berkali-kali meminta Gibran Rakabuming Raka jadi pendamping dirinya sebagai Wapres. Melainkan, sudah disiapkan skenario besar jauh hari, agar Gibran yang tak cukup umur dan tak punya ijazah SMA, bisa lolos menjadi Calon […]

. 5 bulan yang lalu

Syahganda dan Abraham Samad ‘Kritik’ Gibran: Anak Haram Konstitusi hingga Potensi ‘Presiden Dadakan’

DEMOCRAZY.ID – Posisi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kini menjadi perbincangan menjelang satu tahu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pendiri Great Institute Syahganda Nainggolan mengatakan salah satu persoalan paling serius yang dihadapi pemerintahan Prabowo adalah keberadaan wakil presiden yang dinilainya justru menjadi hambatan. “Dalam menjalankan pemerintahannya, masalah trust terhadap wakil presiden. Karena hampir sebagian masyarakat […]

. 5 bulan yang lalu

Digugat ke MK, Prof Faisal Santiago: Uang Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR Bentuk Ketidakadilan!

DEMOCRAZY.ID – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Borobudur (Unbor), Prof Faisal Santiago, mengatakan, uang pensiun seumur hidup anggota DPR merupakan bentuk ketidakadilan. “Jangan juga lah [dapat uang pensiun seumur hidup], itu tidak mencerminkan rasa keadilan juga lah,” ujarnya dikutip pada Minggu, 12 Oktober 2025. Ia menegaskan, ketentuan anggota DPR mendapat uang pensiun seumur hidup adalah […]

. 5 bulan yang lalu

Ingatkan Lolosnya Gibran Tak Penuhi Syarat dan Korbankan Institusi, Eks Jubir Presiden: Gimana Perasaan Hakim MK Kini?

DEMOCRAZY.ID – Eks juru bicara (Jubir) Presiden Ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gusdur, Adhie M Massardi, kembali mengingatkan terkait lolosnya Gibran sebagai Cawapres pada Pilpres 2024 lalu. Dia menyebut, lolosnya putra sulung Jokowi itu mengorbankan harga diri hakim dan institusi Mahkamah Konstitusi (MK) karena dipaksakan meski tak memenuhi syarat. “MAHKAMAH KONSTITUSI (Saldi Isra Cs) […]

. 5 bulan yang lalu
Lihat Postingan Lainnya