maki

Setya Novanto Pernah Kabur Tahun 2019, Pembebasan Bersyarat Eks Ketum Golkar Dianggap Tidak Sah!

DEMOCRAZY.ID – Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARRUKI) dan Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) menyatakan bahwa pembebasan bersyarat terhadap mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, tidak sah. Setya Novanto sempat dijebloskan ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, setelah divonis 15 tahun penjara terkait kasus korupsi e-KTP. Namun, vonis tersebut disunat […]

. 2 hari yang lalu

Jokowi Dukung UU KPK Kembali ke Versi Lama Tuai Kritik Tajam, Dianggap Cari Muka hingga Cuci Tangan

DEMOCRAZY.ID – Pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi yang mendukung opsi kembalinya Undang Undang KPK ke versi lama memantik kegaduhan baru di ruang publik. Wacana itu menuai polemik karena revisi UU KPK justru disahkan pada masa pemerintahannya. Sebelumnya, saat ditemui awak media di depan lobi Stadion Manahan Solo pada Jumat (13/2/2026), Jokowi menyebut […]

. 3 minggu yang lalu

Jokowi Mau UU KPK Dikembalikan ke Versi Lama, Boyamin MAKI: Jangan Cari Muka!

DEMOCRAZY.ID – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menanggapi pernyataan Presiden Ketujuh Joko Widodo yang mengaku setuju untuk mengembalikan UU KPK lama. Dia mengkritisi pernyataan Jokowi tersebut lantaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 baru diterbitkan pada saat Jokowi masih aktif menjabat sebagai presiden. “Kepada yang terhormat Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, mohon tidak […]

. 4 minggu yang lalu

MAKI Kritik Jokowi ‘Cari Muka’ Usai Setuju UU KPK Kembali ke Versi Lama: La Ngapain Dulu Diubah?

DEMOCRAZY.ID – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengkritik Joko Widodo (Jokowi) karena menyetujui Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke versi yang lama. Dukungan tersebut, Jokowi sampaikan setelah mantan Ketua KPK, Abraham Samad yang meminta agar tugas dan fungsi KPK dikembalikan seperti sebelum direvisi oleh DPR RI. Permintaan Abraham Samad untuk […]

. 4 minggu yang lalu

6 FAKTA Dugaan Rekening Gendut Rp32 M Milik Istri Pejabat Kemenag, Padahal Status Cuma IRT

DEMOCRAZY.ID – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) kembali menggebrak dengan melaporkan dugaan kepemilikan rekening tidak wajar milik istri seorang pejabat di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Dugaan seorang istri pejabat tinggi di Kementerian Agama memiliki rekening sekitar Rp32 miliar, padahal itu ibu rumah tangga,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Gedung KPK, […]

. 2 bulan yang lalu

Gegara Bobby Nasution Tak Dipanggil, Boyamin MAKI Temui Dewas KPK Bawa ‘Bukti’ Rekaman Sidang!

DEMOCRAZY.ID – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (12/1/2026). Kedatangannya bertujuan untuk memenuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) terkait laporannya atas dugaan ketidakprofesionalan penyidik dalam menangani kasus suap proyek jalan di Sumatera Utara. Boyamin menyoroti sejumlah kejanggalan, terutama terkait absennya nama-nama besar dalam proses […]

. 2 bulan yang lalu

Mengapa Gus Yaqut Dijerat Pasal Perkaya Diri Bukan Suap dalam Kasus Korupsi Haji? Ini Analisis MAKI!

DEMOCRAZY.ID – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, membeberkan alasan KPK menjerat mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menggunakan pasal tentang memperkaya diri sendiri atau pihak lain dan bukannya pasal terkait suap dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Boyamin menganggap jika KPK menjerat Gus Yaqut dengan pasal […]

. 2 bulan yang lalu

KPK ‘Melempem’ Kalau Urusan Bobby Menantu Jokowi, MAKI Gugat Praperadilan!

DEMOCRAZY.ID – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (24/11/2025). Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menggugat Pimpinan KPK Setyo Budiyanto Cs karena dianggap menghentikan penyidikan kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatera Utara yang menjerat mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting Cs. MAKI heran KPK tidak […]

. 4 bulan yang lalu

SKANDAL Pajak Seret Eks Bos DJP dan Djarum, MAKI Desak Kejagung Umumkan Kerugian Negara dan Tersangkanya!

DEMOCRAZY.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak ungkap kerugian negara dari dugaan permainan pajak yang menyeret mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi (KS) dan Direktur Utama (Dirut) PT Djarum, Victor Rachmat Hartono (VRS). Termasuk nilai suap dari kongkalikong pajak ini. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menjelaskan, kerugian negara bisa dihitung dari selisih […]

. 4 bulan yang lalu

MAKI: Jokowi-Luhut Perlu ‘Dikorek’ Terkait Pengalihan Tender Whoosh dari Jepang ke China!

DEMOCRAZY.ID – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa dua tokoh kunci dalam penyelidikan proyek kereta cepat Whoosh. Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan perlu dimintai keterangan. Boyamin menekankan, pemanggilan kedua tokoh itu krusial […]

. 4 bulan yang lalu