mahkamah konstitusi

Arief Hidayat: Ada Hakim Yang ‘Bermain Politik’ Dalam Putusan MK 90!

DEMOCRAZY.ID – Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat secara tegas menyatakan bahwa independensi MK dalam penanganan Perkara 90 telah terganggu oleh hakim yang bermain politik. Pernyataan ini menjadi yang paling keras yang pernah disampaikan oleh orang dalam MK terkait putusan yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. “Bisa ada beberapa hakim yang bermain […]

. 4 hari yang lalu

PSI ‘Tolak Keras’ Gugatan Keluarga Presiden Dilarang Nyapres: Diskriminatif!

DEMOCRAZY.ID – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengatakan partainya menolak keras gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar keluarga dari Presiden dan Wapres yang sedang menjabat dilarang ikut Pilpres. Menurut Ali, gugatan itu sangatlah diskriminatif. Meski begitu, kata dia, PSI tetap menghormati hak penggugat. “Tidak boleh ada diskriminasi di mata hukum, […]

. 2 minggu yang lalu

MK Diminta ‘Larang’ Keluarga Presiden-Wapres Maju Pilpres, Jokowi Beri Respons Mengejutkan!

DEMOCRAZY.ID – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), merespons adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar melarang keluarga Presiden maju Capres dan Cawapres. Diketahui, warga bernama Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan gugatan terhadap UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi itu, Jokowi menyebut setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di konstitusional. “Setiap individu, […]

. 2 minggu yang lalu

Emrus Sihombing: Jokowi Harus Bertanggungjawab Atas Pelanggaran Etika Berat di MK dan Pelemahan KPK!

DEMOCRAZY.ID – Pakar Komunikasi Politik sekaligus Komunikolog, Emrus Sihombing menilai Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) harus bertanggungjawab atas pelanggaran berat yang ia lakukan semasa masih menjabat. Di antaranya pelanggaran etika berat yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK). Diduga pelanggaran etika yang dimaksud Emrus Sihombing ini terkait putusan MK untuk perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas […]

. 2 minggu yang lalu

Citizen Ajukan Gugatan ke MK, Minta Larang Keluarga Presiden-Wapres Untuk Jadi Capres-Cawapres!

DEMOCRAZY.ID – Warga bernama Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan gugatan terhadap UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta MK melarang keluarga sedarah atau semenda dari presiden atau wakil presiden menjabat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan/atau wakil presiden. Dilihat dari situs resmi MK, Rabu (25/2/2026), gugatan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 81/PUU-XXIV/2026. […]

. 2 minggu yang lalu

Refly Harun Ungkap Alasan Roy Suryo Cs ‘Uji’ Sejumlah Pasal Dalam KUHP-UU ITE ke MK

DEMOCRAZY.ID – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui judicial review. Uji KUHP-UU ITE ke MK itu dilakukan Roy Suryo dkk. Salah satu alasannya karena merasa dikriminalisasi dalam kasus ijazah mantan presiden Joko Widodo (Jokowi). “Mereka ini melakukan kegiatan […]

. 1 bulan yang lalu

Pengakuan Mengejutkan Jimly Asshiddiqie, Jadi Ketua MK Meski Lulusan Sekolah Tak Terdaftar: Ijazah Saya Bahaya!

DEMOCRAZY.ID – Sebuah pengakuan mengejutkan sekaligus menggelitik datang dari pakar hukum tata negara kenamaan, Prof Jimly Asshiddiqie. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama ini menceritakan rahasia masa kecilnya atau kisah personal tentang masa sekolahnya di madrasah ibtidaiyah yang status administrasinya ternyata tidak terdaftar secara resmi. Cerita itu ia sampaikan dalam Podcast YouTube Mahfud MD Official, […]

. 1 bulan yang lalu

Guru Besar UNS Seirama dengan Arief Hidayat: Putusan MK 90 Ubah Norma Hukum, Gerus Kepercayaan Publik!

DEMOCRAZY.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 soal ambang batas usia capres-cawapres dinilai meninggalkan dampak panjang. Guru Besar Ilmu Hukum Perundang-undangan Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof Agus Riwanto, menyebut setidaknya ada beberapa sektor yang langsung terpukul. Yang paling terasa, kata Agus, adalah bidang hukum dan demokrasi, selaras dengan pernyataan mantan Hakim MK Arief Hidayat […]

. 1 bulan yang lalu

Waduh! 21 Pakar Hukum Desak MKMK ‘Batalkan’ Adies Kadir Jadi Hakim MK

DEMOCRAZY.ID – Constitutional and Administrative Law Society (CALS) meminta Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mencopot Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi. Sebanyak 21 pakar hukum tata negara yang tergabung di dalam CALS melaporkan Adies ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik. “Kami juga menyampaikan di dalam petitumnya untuk MKMK mempertimbangkan untuk memberikan sanksi keras kepada beliau […]

. 1 bulan yang lalu
Lihat Postingan Lainnya