kuhap

Hanya Presiden dan Lima Lembaga yang Bisa Lapor Penghinaan Sesuai KUHP

DEMOCRAZY.ID – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menyebutkan hanya Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pimpinan dari lima lembaga negara yang bisa melaporkan dugaan penghinaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Jadi, penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi satu, Presiden dan Wakil Presiden; dua, MPR; […]

. 3 minggu yang lalu

Dulu Dibatalkan MK, Kenapa Pasal Penghinaan Presiden Kini Ada Lagi?

DEMOCRAZY.ID – Publik kembali menyoroti kehadiran pasal kontroversial terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Pasal yang kerap dianggap sebagai ancaman bagi kebebasan berpendapat ini sempat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di masa lalu. Lantas, mengapa pemerintah memutuskan untuk “menghidupkannya” kembali di KUHP baru? […]

. 3 minggu yang lalu

Daftar Tujuh Isi KUHP dan KUHAP yang Dianggap ‘Kontroversi’ di Masyarakat

DEMOCRAZY.ID – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjelaskan, ada tujuh isu yang sering dibahas dan dianggap kontroversi oleh masyarakat sejak KUHP dan KUHAP baru berlaku pada 2 Januari 2026. Supratman mengaku sebanyak tiga dari tujuh isu merupakan hal yang paling sering didengarnya dari percakapan masyarakat. “Paling sering kami dengar, dan sampai hari ini nadanya […]

. 3 minggu yang lalu

Di Balik Pengakuan Bersalah di KUHAP Baru, Mahfud Ingatkan Risiko Jual-Beli Perkara!

DEMOCRAZY.ID – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD mengingatkan adanya potensi praktik jual-beli perkara dalam penerapan sejumlah ketentuan baru Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Risiko tersebut, menurut Mahfud, dapat muncul apabila aparat penegak hukum tidak menjalankan aturan baru itu secara hati-hati, berintegritas, dan akuntabel. […]

. 3 minggu yang lalu

KUHP Baru: Kumpul Kebo Bisa Dipidana Mulai 2026, Tapi Tak Semua Orang Berhak Melapor, Ini 2 Orang yang Berhak

DEMOCRAZY.ID – Praktik hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau yang dikenal dengan istilah kumpul kebo kini memiliki konsekuensi hukum di Indonesia seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mulai 2 Januari 2026. Meski dapat dipidana, tidak semua orang berhak melaporkan pasangan yang melakukan kumpul kebo. KUHP baru secara tegas mengatur bahwa perbuatan hidup bersama […]

. 3 minggu yang lalu

Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru, Cerminan Mental Feodal Pejabat Gila Hormat!

DEMOCRAZY.ID – KUHP dan KUHAP resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Alih-alih memperkuat demokrasi, kitab hukum baru ini justru membuka pintu kriminalisasi kritik dan mengintip ruang privat warga negara. Pasal 218 KUHP menjadi sorotan utama. Pasal ini mengancam pidana penjara hingga tiga tahun bagi siapa pun yang dianggap menghina Presiden dan Wakil Presiden. Ancaman itu […]

. 3 minggu yang lalu

Mahfud MD Ingatkan ‘Bahaya’ Jual-Beli Perkara di Era KUHP–KUHAP Baru

DEMOCRAZY.ID – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru memunculkan tantangan serius dalam praktik penegakan hukum. Sejumlah celah dinilai berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi dengan ketat sejak awal. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Mahfud MD, mengingatkan bahwa mekanisme baru dalam KUHP dan KUHAP, khususnya keadilan restoratif dan […]

. 3 minggu yang lalu

Guru Besar Unair Ingatkan Bahaya Pasal Karet KUHP Baru: Kritik Presiden dan Ujaran di Medsos Terancam Pidana!

DEMOCRAZY.ID – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Prof. Henri Subiakto, mengingatkan publik agar lebih berhati-hati dalam berekspresi di ruang publik dan media sosial seiring mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) serta revisi KUHAP per 2 Januari 2026. Menurut Henri, salah satu aspek paling mengkhawatirkan dari KUHP baru […]

. 4 minggu yang lalu

Komnas HAM Ungkap Lima Potensi ‘Pelanggaran HAM’ Akibat Pengesahan KUHAP Baru

DEMOCRAZY.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menuntaskan analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Dari hasil analisis itu, Komnas HAM mengungkapkan lima potensi pelanggaran HAM akibat pengesahanan KUHAP baru. Pertama, Komnas HAM menyoroti ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan, termasuk kewenangan penggunaan upaya paksa. Komnas HAM menekankan upaya itu harus diikuti […]

. 2 bulan yang lalu

Deret Kontroversi KUHAP Baru: Polemik Pasal Penyadapan hingga Pemblokiran Kian Mengemuka!

DEMOCRAZY.ID – Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang disahkan pada 18 November 2025 kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah aturan krusial dinilai menimbulkan pertanyaan besar, terutama terkait pasal penyadapan, definisi keadaan mendesak, hingga kewenangan pemblokiran. Kontroversi ini menguat setelah pengulas kebijakan publik, Ferry Irwandi, menguraikan isi naskah KUHAP melalui kanal YouTube Malaka Project pada […]

. 2 bulan yang lalu
Lihat Postingan Lainnya