jokowi

Ahmad Khozinudin: Joko Widodo Lambe Turah, Dalang Pelemahan KPK!

DEMOCRAZY.ID – Advokat yang juga aktivis Ahmad Khozinudin mengkritik keras mantan Presiden Joko Widodo dengan menyebut lambe turah. Dalam konteks komunikasi sosial dalam tradisi Jawa, Jokowi bisa disebut ‘lambe turah’. Karena omongannya hanya gosip dan hanya modus untuk buang badan, lari dari tanggungjawab atas terjadinya pelemahan KPK yang secara sejarah merupakan ulah Jokowi. Secara harfiah […]

. 4 minggu yang lalu

Prabowo Bicara ‘Rule of Law’, Sinyal Jaga Jarak Dari Rezim Lama?

DEMOCRAZY.ID – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai Presiden Prabowo Subianto bukan tipe pemimpin yang gemar bermain di wilayah konflik. Pernyataan Prabowo agar hukum tak dijadikan alat politik, menurutnya, bukan kalimat basa-basi. “Sejauh ini saya melihat, Prabowo menunjukkan perilaku politik yang akomodatif dan mengutamakan persatuan. Bisa jadi pernyataan itu juga, merupakan upaya […]

. 4 minggu yang lalu

Jokowi Sebut Revisi UU KPK Dulu Adalah Inisiatif DPR, Senayan Merespons Geram: Itu Tidak Tepat!

DEMOCRAZY.ID – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, memberikan tanggapan kritis terhadap pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, alias Jokowi mengenai proses revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Abdullah tidak sepakat dengan klaim yang menyebutkan bahwa revisi UU KPK tersebut murni inisiatif DPR tanpa peran Presiden. “Pernyataan Presiden ke 7 Joko Widodo yang […]

. 4 minggu yang lalu

Jokowi Dukung Kembali ke UU KPK Lama, Eks Penyidik Ingatkan ‘Dosa’ Pelemahan 2019

DEMOCRAZY.ID – Pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), yang menyetujui usulan pengembalian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke versi lama (UU Nomor 30 Tahun 2002) memantik reaksi keras. Dukungan tersebut dinilai kontradiktif dengan rekam jejak pemerintahannya yang justru membiarkan revisi UU KPK tahun 2019 terjadi. Mantan penyidik KPK, Praswad Nugraha, menilai pernyataan […]

. 4 minggu yang lalu

Jokowi Tak Terima Ditinggalkan Partai-Partai, Mulai Menyerang Balik!

DEMOCRAZY.ID – Tak terima ditinggalkan partai-partai, Jokowi mulai ungkit soal Perubahan UU KPK mengklaim bukanlah inisiatif dari dirinya, melainkan DPR. DPR masa itulah yang paling menginginkan UU KPK diubah, bukan dirinya. Tandas Finalis Tokoh Terkorup Dunia 2024 Verci OCCRP ini. DPR yang hakikatnya terdiri dari semua partai yang ada di DPR saat ini, plus PPP […]

. 4 minggu yang lalu

MAKI Kritik Jokowi ‘Cari Muka’ Usai Setuju UU KPK Kembali ke Versi Lama: La Ngapain Dulu Diubah?

DEMOCRAZY.ID – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengkritik Joko Widodo (Jokowi) karena menyetujui Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke versi yang lama. Dukungan tersebut, Jokowi sampaikan setelah mantan Ketua KPK, Abraham Samad yang meminta agar tugas dan fungsi KPK dikembalikan seperti sebelum direvisi oleh DPR RI. Permintaan Abraham Samad untuk […]

. 4 minggu yang lalu

Joko Widodo Ngaku Tak Mau Jabat Wantimpres, Pilih Menjalani Hidup di Solo: Jadi Warga Biasa Saja!

DEMOCRAZY.ID – Mantan Presiden Joko Widodo mengaku tak mau menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dia mengatakan itu, saat ditemui wartawan di Solo. Jokowi, menyebut dia ingin menghabiskan waktu di Kota Bengawan. “Nggak lah, saya di Solo saja. Di Solo saja,” tegas Jokowi, Jumat (13/2/2026). Ia juga menegaskan sudah bukan lagi berstatus sebagai pejabat pemerintahan. Dia […]

. 4 minggu yang lalu

Beban Proyek ‘Cuci Piring’ Era Jokowi: APBN 2026 Kena Virus Cicilan Utang Whoosh Rp1,2 Triliun!

DEMOCRAZY.ID – Pengamat BUMN sekaligus Direktur Indonesia Center, Herry Gunawan menyebut, pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh lewat APBN, sama saja dengan menyimpan virus. Pasalnya, pemerintah harus menanggung beban utang yang mencapai Rp1,2 triliun. “Utang Whoosh ini berpotensi menjadi masalah yang tak pernah tuntas, dan bisa membuat APBN terus tersandera. Sementara, kebutuhan pembiayaan […]

. 4 minggu yang lalu

Hanya Bergantung Nama Jokowi, Posisi Gibran Dinilai Rentan ‘Terdepak’ Dari Bursa Cawapres Prabowo 2029!

DEMOCRAZY.ID – Posisi Gibran Rakabuming Raka dalam bursa Pilpres 2029 dinilai rentan ditinggalkan oleh partai koalisi. Hal ini mengingat bahwa Gibran tidak memiliki basis mesin partai yang solid. Pengamat Politik UGM, Alfath Bagus Panuntun, menyebut ketergantungan Gibran pada patronase Jokowi menjadi titik lemah di tengah ambisi partai-partai besar seperti PKB dan PAN yang ingin mendorong […]

. 4 minggu yang lalu
Lihat Postingan Lainnya