ikn

Lihat Kondisi IKN, Rombongan Pengusaha China Beri Respons Tak Terduga!

DEMOCRAZY.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima kunjungan delegasi Kamar Dagang Hainan pada Minggu (07/12/2025) pekan lalu. Rombongan pengusaha asal China tersebut datang untuk melihat secara langsung kondisi terbaru pembangunan IKN sekaligus menggali peluang investasi yang ditawarkan di ibu kota baru Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, para delegasi mendapatkan pemaparan menyeluruh mengenai progres pembangunan IKN, […]

WEGE Raih Kontrak Pembangunan Gedung & Kawasan DPR II di IKN Senilai Rp1,96 Triliun

DEMOCRAZY.ID – PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) kembali memperkuat partisipasinya dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) bersama PT Nindya Karya dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, WEGE resmi menandatangani kontrak paket pekerjaan konstruksi terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) untuk Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga […]

Media Terkenal AS Sorot Proyek IKN, Sebut Hal Tak Terduga!

DEMOCRAZY.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali memperoleh perhatian dari komunitas global. he World, media internasional berbasis di Amerika Serikat dengan jaringan luas di berbagai negara, menyampaikan pujian sekaligus dukungan terhadap kemajuan IKN yang dinilai sebagai salah satu proyek pembangunan kota paling visioner dan ambisius di dunia. Dalam laporannya yang disebarkan melalui situs berita […]

DPR RI Nilai Gibran Harus Pindah ke IKN: Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik!

DEMOCRAZY.ID – DPR RI menilai Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka harus pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk memperkuat kepercayaan publik. Saran itu disampaikan anggota DPR RI Ujang Bey dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat Selasa (25/11/2025). Anggota Komisi II Fraksi […]

Sarankan Presiden Prabowo Tugaskan Wapres Gibran Berkantor di IKN, Ekonom UI: Sangat Bagus!

DEMOCRAZY.ID – Ekonom Universitas Indonesia, Ronnie H. Rusli menyarankan Presiden Prabowo Subianto menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tak berkantor di Jakarta. Melainkan di Ibu Kota Nusantara (IKN). “Sangat baik bila Presiden Prabowo tugaskan Wapres berkantor di IKN,” kata Ronnie dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (22/11/2025). Dia juga menyarankan semua staf Wapres diboyong. Lalu kembali […]

MK Batalkan HGU 190 Tahun: Investor Ramai-Ramai Mundur dari IKN, Terancam Mangkrak!

DEMOCRAZY.ID – Pasca terbitnya keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang membatalkan pemberian hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun di Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara yang aturannya diterbitkan era Jokowi. Rasa-rasanya, bakal banyak investor yang mundur dari IKN. Makin sulitlah proyek IKN yang memerlukan investasi Rp466 triliun, bakal berkembang. Dikhawatirkan, IKN menjadi proyek mangkrak. Seorang karyawan […]

Prabowo Menggulung IKN Secara Senyap: Warisan Jokowi Yang Direm Pelan-Pelan!

DEMOCRAZY.ID – Ketika Presiden Prabowo Subianto menerbitkan sebuah dekrit yang menggeser status Ibu Kota Nusantara dari national capital menjadi political capital pada 2028, publik mungkin awalnya menganggapnya sebagai permainan istilah. Namun di balik perubahan nomenklatur itu, ada pergeseran orientasi yang jauh lebih besar daripada sekadar semantik. Perubahan ini menjadi sinyal bahwa Prabowo sedang memberi jeda—jika […]

Menampar Jokowi: Koreksi Konstitusi atas Kekeliruan Kebijakan Tanah IKN!

DEMOCRAZY.ID – PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan skema pemberian Hak Atas Tanah (HAT) hingga 190 tahun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) merupakan tamparan keras terhadap arsitektur kebijakan pertanahan di era sebelumnya. MK menegaskan bahwa konsesi tanah superpanjang itu bertentangan dengan UUD 1945, khususnya prinsip penguasaan negara atas sumber […]

Waduh! Mahkamah Konstitusi Sebut Pasal di UU IKN ‘Bertentangan’ dengan UUD 1945

DEMOCRAZY.ID – Salah satu pasal dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disahkan tahun 2022 ternyata telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UU IKN yang bertentangan dengan UUD 1945 itu menjelaskan tentang penguasaan lahan di IKN. Pasal di UU IKN yang bertentangan dengan UUD 1945 itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah […]

Lihat Postingan Lainnya