dpr

Rocky Gerung: Mahasiswa Gugat UU MD3, Saatnya Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR!

DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik, Rocky Gerung menilai langkah lima mahasiswa menggugat Undang-Undang MD3 ke Mahkamah Konstitusi sebagai tindakan cerdas dan progresif. Dalam diskusinya di kanal YouTube Rocky Gerung Official, ia menyebut bahwa rakyat sebagai pemilih seharusnya memiliki hak untuk memberhentikan anggota DPR yang gagal menjalankan amanah. Menurut Rocky, demokrasi sejatinya menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan […]

. 2 bulan yang lalu

Komisi II DPR Cecar KPU dan ANRI Soal Polemik Ijazah Capres: Asli, Palsu, atau Dimusnahkan?

DEMOCRAZY.ID – Komisi II DPR RI menyoroti tajam polemik ijazah Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang belakangan ramai menjadi perbincangan publik. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Anggota Komisi II fraksi PKB, Mohammad Khozin, meminta penjelasan mendudukkan perkara tata kelola arsip dokumen negara tersebut. […]

. 2 bulan yang lalu

UU MD3 Merampas Kedaulatan Rakyat: DPR Jadi Petugas Partai, Bukan Wakil Rakyat!

DEMOCRAZY.ID – UU MD3 bukan sekadar aturan, melainkan alat monopoli partai politik. Jika tidak diubah, DPR akan terus menjadi boneka partai, bukan wakil rakyat. Saatnya MK berpihak pada rakyat, bukan pada oligarki! Ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 telah menjadikan pemberhentian anggota DPR sebagai hak eksklusif partai politik, seolah-olah kursi parlemen adalah […]

. 2 bulan yang lalu

Mahasiswa Minta MK Restui Rakyat Bisa ‘Pecat’ Anggota DPR, PDIP: Akan Terjadi Kekacauan!

DEMOCRAZY.ID – Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto tak sepakat dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal rakyat bisa pecat langsung anggota DPR. Itu menanggapi gugatan empat mahasiswa terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU […]

. 2 bulan yang lalu

Gibran Wakili Prabowo di Forum KTT G20, DPR: Jangan Cuma Hadir, Tapi Ikut Dialog!

DEMOCRAZY.ID – Debut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di panggung global mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, langsung diwarnai ‘catatan khusus’ dari Parlemen. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Amelia Anggraini, memberikan lampu hijau namun menitipkan sejumlah harapan besar yang harus dibawa pulang oleh Gibran. […]

. 2 bulan yang lalu

Politikus PDIP Soal Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR: Rakyat yang Mana?

DEMOCRAZY.ID – Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto mempertanyakan gugatan UU MD3 oleh mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar masyarakat bisa memecat atau melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR. Darmadi mengaku tak mempermasalahkan gugatan tersebut sebab merupakan hak warga negara. Namun, dia mempertanyakan mekanisme pemecatan. Dia terlebih mempertanyakan rakyat yang bisa memiliki […]

. 2 bulan yang lalu

Gugat UU MD3, Mahasiswa Tuntut Rakyat Bisa ‘Turunkan’ Anggota DPR!

DEMOCRAZY.ID – Lima mahasiswa menggugat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Masuk dalam registrasi MK dengan nomor perkara 199/PUU-XXIII/2025. Mereka adalah Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna. Gugatan mereka adalah Pasal 239 ayat (2) huruf d […]

. 2 bulan yang lalu

DPR Merasa Aman? Heboh Mahasiswa Tuntut Agar Rakyat Bisa Turunkan Wakilnya Sendiri!

DEMOCRAZY.ID – Sejumlah mahasiswa mendesak agar rakyat diberi hak langsung untuk memberhentikan anggota DPR yang dianggap tak lagi layak duduk di parlemen. Desakan itu ditempuh melalui langkah hukum mereka resmi mengajukan uji materiil terhadap. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut telah masuk dalam […]

. 2 bulan yang lalu

Benarkah KUHAP Baru Izinkan ‘Penyadapan’ Tanpa Izin? Ini Penjelasan Lengkap Komisi III Soal KUHAP Baru!

DEMOCRAZY.ID – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meluruskan isu yang beredar luas di media sosial mengenai revisi KUHAP. Ia menegaskan bahwa kabar yang menyebut kepolisian dapat menyadap tanpa izin pengadilan adalah hoaks dan tidak sesuai dengan isi revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru disahkan. Dalam laporan Komisi […]

. 2 bulan yang lalu

RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang ‘Diprotes’ Publik!

DEMOCRAZY.ID – DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP menjadi Undang-Undang. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang II tahun 2025–2026, yang berlangsung pada Selasa, 18 November 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat pengesahan yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut turut dihadiri oleh […]

. 2 bulan yang lalu
Lihat Postingan Lainnya