dpr

MIRIS! Mendikdasmen Abdul Mu’ti Ungkap Data: Banyak Anggota Dewan Lulusan Paket C

DEMOCRAZY.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mu’ti melontarkan pernyataan menarik dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Senayan. Dia mengungkap, mayoritas anggota DPR RI adalah lulusan pendidikan nonformal seperti Paket C. Hal itu diungkap Abdul Mu’ti saat rapat di DPR, Selasa (21/1) pekan lalu. Dalam forum tersebut, Mu’ti menyoroti […]

. 14 jam yang lalu

Judi Politik PM Jepang: Umumkan Akan Bubarkan DPR, Minta Rakyat Jadi Hakim di Pemilu Dini

DEMOCRAZY.ID – Panggung politik Jepang diguncang oleh keputusan dramatis Perdana Menteri Sanae Takaichi yang mengumumkan akan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 23 Januari 2026. Langkah berisiko tinggi ini diambil untuk memuluskan jalan bagi pemilihan umum dini yang dipercepat pada 8 Februari. Dalam sebuah langkah yang disebut banyak pengamat sebagai pertaruhan politik besar, Takaichi secara […]

. 6 hari yang lalu

Pengamat: Usulan Kapolri Dipilih Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR Tak Sesuai Prinsip Demokrasi!

DEMOCRAZY.ID – Wacana pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara langsung oleh Presiden tanpa melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai kritik tajam dari kalangan pengamat. Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menilai usulan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi dan mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Amir Hamzah, pelibatan DPR dalam […]

. 1 bulan yang lalu

Situasi Genting! Pemerintah Bubarkan DPR, Kembalikan Kekuasaan ke Tangan Rakyat

DEMOCRAZY.ID – Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengumumkan rencana untuk membubarkan parlemen dan membuka pintu bagi pemilihan umum (pemilu) lebih awal dari rencana sebelumnya. Ia berdalih langkah tersebut untuk mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat. Dikutip dari Aljazeera, Sabtu (13/12/2025), berdasarkan laporan media lokal, Anutin sudah mengajukan permintaan pembubaran parlemen kepada raja. Raja Thailand Maha Vajiralongkorn […]

. 1 bulan yang lalu

WEGE Raih Kontrak Pembangunan Gedung & Kawasan DPR II di IKN Senilai Rp1,96 Triliun

DEMOCRAZY.ID – PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) kembali memperkuat partisipasinya dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) bersama PT Nindya Karya dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, WEGE resmi menandatangani kontrak paket pekerjaan konstruksi terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) untuk Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga […]

. 2 bulan yang lalu

Hanya Satu Pasal 33 UUD 45 Asli Diganti, Kajian Politik Merah Putih: Negara Indonesia Hancur Lebur!

DEMOCRAZY.ID – Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi mengatakan dalam proses amandemen UUD 2002, jumlah pasal yang di amandemen mencapai 95% lebih maka dalam sejarah konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia hal itu bukanlah amandemen melainkan suatu pergantian konstitusi (renew) (Prof. Dr. Kaelan, Wacana Amandemen UUD NRI 1945 Hasil Amandemen 2002 Dan Formulasi GBHN, hal. 2.) […]

. 2 bulan yang lalu

DPR Gegerkan Publik! Usulan SIM Seumur Hidup Tiba-Tiba Muncul Lagi, Ada Apa?

DEMOCRAZY.ID – Isu SIM seumur hidup kembali pecah di Senayan dan langsung memicu kehebohan besar di tengah masyarakat. Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, mendadak menjadi pusat perhatian setelah ia secara terang-terangan mendesak Polri. Untuk menghapus kewajiban perpanjangan SIM setiap lima tahun, dan menggantinya menjadi SIM berlaku seumur hidup, sama seperti KTP. Dalam rapat […]

. 2 bulan yang lalu

MK ‘Tolak’ Gugatan Agar Anggota DPR Bisa Dipecat Rakyat, Ternyata Ini Alasannya!

DEMOCRAZY.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang diajukan sejumlah mahasiswa. MK menolak mengubah pasal yang memungkinkan anggota DPR diberhentikan oleh pemilih dari dapilnya. “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” demikian putusan MK untuk permohonan nomor 199/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam persidangan di gedung MK, Kamis (27/11/2025). […]

. 2 bulan yang lalu

DPR ‘Cecar’ ANRI dan KPU soal Arsip Ijazah Jokowi!

DEMOCRAZY.ID – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mencecar Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mego Pinandito dan Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin soal pengarsipan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, berdasar PKPU Nomor 17 Tahun 2023, ijazah itu tidak termasuk dalam jadwal retensi arsip. Ia pun meminta penjelasan dari ANRI dan […]

. 2 bulan yang lalu

Anggota DPR Bertanya Apakah Ijazah Capres Diarsipkan, KPU-ANRI Menjawab!

DEMOCRAZY.ID – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan KPU RI hingga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Anggota DPR menanyakan pengarsipan ijazah calon presiden (capres) dalam rapat tersebut. “Nah, ini saya mohon penjelasan dari ANRI dan KPU. Sebetulnya ijazah itu masuk benda yang untuk diarsipkan atau nggak?” ujar anggota Komisi II DPR RI, […]

. 2 bulan yang lalu
Lihat Postingan Lainnya