djp

GEGER! Buruh Serabutan Asal Pekalongan Syok Mendadak Ditagih Pajak Rp1,7 Miliar, DJP Beri Klarifikasi

DEMOCRAZY.ID — Jagat maya dihebohkan oleh pengakuan seorang pemuda berusia 28 tahun asal Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, yang mendadak viral. Pemuda yang kesehariannya bekerja sebagai buruh serabutan itu dibuat terkejut setengah mati setelah mendapati dirinya dikirimi surat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memuat persoalan perpajakan dengan angka fantastis, yakni sekitar […]

. 13 jam yang lalu

Rakyat Kecil Makin Menjerit! Pemerintah Bidik ‘Pajak’ dari Rumah Kontrakan Tahun Depan

DEMOCRAZY.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memperluas basis perpajakan pada 2027 untuk meningkatkan penerimaan negara. Langkah tersebut difokuskan pada kelompok dan sektor yang dinilai belum optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Rofyanto Kurniawan, kebijakan itu menjadi bagian dari strategi perpajakan yang tercantum dalam Rancangan APBN (RAPBN) tahun 2027. […]

. 1 bulan yang lalu

Panen Kecaman Publik! Polri Akhirnya Buka Suara Soal ‘Kontroversi’ Bhabinkamtibmas Dikerahkan Awasi Wajib Pajak

DEMOCRAZY.ID – Polri buka suara soal pelibatan personel personel Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam pengawasan wajib pajak. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak dapat dimaknai sebagai pengambilalihan tugas dan kewenangan petugas pajak. “Kami tegaskan bahwa Bhabinkamtibmas bukan petugas pajak dan […]

. 2 bulan yang lalu

SKANDAL Pajak Seret Eks Bos DJP dan Djarum, MAKI Desak Kejagung Umumkan Kerugian Negara dan Tersangkanya!

DEMOCRAZY.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak ungkap kerugian negara dari dugaan permainan pajak yang menyeret mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi (KS) dan Direktur Utama (Dirut) PT Djarum, Victor Rachmat Hartono (VRS). Termasuk nilai suap dari kongkalikong pajak ini. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menjelaskan, kerugian negara bisa dihitung dari selisih […]

. 10 bulan yang lalu