banjir sumatera

Warga Sumut Layangkan ‘5 Petisi Keras’ ke Prabowo-Gibran, Desak Audit Total 28 Perusahaan!

DEMOCRAZY.ID – Petisi 5 Tuntutan Warga Sumut resmi dikirimkan kepada pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menyusul kekhawatiran munculnya instabilitas pasca pencabutan izin 28 perusahaan. Langkah ini diambil setelah bencana banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Petisi 5 Tuntutan Warga Sumut lahir dari dialog publik yang digelar Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) […]

. 3 minggu yang lalu

Auriga Nusantara: Pencabutan Izin 28 Perusahaan Hanya “Pura-Pura”!

DEMOCRAZY.ID – Direktur Penegakan Hukum Auriga Nusantara, Roni Saputra, mengkritik keras langkah pemerintah yang mengumumkan pencabutan izin 28 perusahaan pascabencana longsor di Sumatra dan Aceh. Menurutnya, pencabutan tersebut hanya bersifat administratif dan justru memperbolehkan perusahaan tetap beroperasi. “Tiba-tiba ada pencabutan, sudah kita amini pencabutan, eh diperbolehkan beroperasi. Mestinya ada pelanggaran pidana, tapi enggak diproses, enggak […]

. 1 bulan yang lalu

Istana Tak Masalah Perusahaan Yang Dicabut Izinnya Masih Beroperasi di Sumatera, Loh Kok Gitu?

DEMOCRAZY.ID – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tak masalah ada sejumlah perusahaan di Sumatera yang masih beroperasi meski izin usahanya sudah dicabut oleh pemerintah imbas bencana Sumatera. Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pencabutan izin dan proses penegakkan hukum terhadap 28 perusahaan itu tidak menggangu kegiatan ekonomi masyarakat setempat. “Bahwa masih ada beberapa, atau […]

. 2 bulan yang lalu

JATAM: Negara Lindungi Korporasi ‘Terafiliasi Elite’ di Balik Bencana Sumatra!

DEMOCRAZY.ID – Pencabutan izin 28 perusahaan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dinilai Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) tidak menyentuh akar persoalan kejahatan lingkungan dan kemanusiaan di Sumatra. Kebijakan tersebut dianggap sebagai langkah reaktif yang sarat kepalsuan politik karena tidak disertai penegakan hukum pidana maupun perdata terhadap korporasi pelaku perusakan lingkungan. Berdasarkan pembaruan data Badan Nasional […]

. 2 bulan yang lalu

Beli Sawit dari Pelaku Deforestasi, Aktivis Tuding Sinarmas Group ‘Biang Kerok’ Bencana Sumatera!

DEMOCRAZY.ID – Terkait bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, kalangan aktivis lingkungan menyoroti kontribusi industri sawit kakap yang melibas hutan di 3 provinsi itu. Termasuk Sinarmas Group, kerajaan bisnis yang kini dikendalikan Franky Widjaja, diduga menjadi pengepul sawit yang berasal dari industri perusak lingkungan di Pulau Sumatera. Dalam laporan terbaru […]

. 2 bulan yang lalu

Respons Bantahan Luhut Punya Saham di Toba Pulp, Aktivis Sindir Kerusakan Alam di Kampungnya

DEMOCRAZY.ID – Bantahan Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), atas kepemilikan saham atau terafiliasi dengan PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL), biang kerok bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara (Sumut), mendapat respons dari kalangan aktivis lingkungan. Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Kornas Jatam), Melky Nahar mengaku tak bisa mempercayai […]

. 2 bulan yang lalu

Jejak Politisi dan Oligarki di Balik Banjir Sumatra, JATAM Bongkar Nama-Nama Besar: Ada Lingkaran Surya Paloh dan Prabowo!

DEMOCRAZY.ID – Bencana banjir dan longsor dahsyat yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatra pada akhir November 2025 menyisakan duka mendalam. Di balik tragedi ekologis tersebut, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyoroti adanya jejak para aktor politik dan oligarki yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan perusak lingkungan di lokasi bencana. Dalam sebuah pemaparan yang tajam, JATAM mengurai benang merah […]

. 2 bulan yang lalu

Toba Pulp Lestari Langsung Buka Suara Usai ‘Disikat’ Luhut

DEMOCRAZY.ID – PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) buka suara merespons tudingan penyebab rusaknya lingkungan dan kawasan hutan di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara. Respons ini termasuk menjawab Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menolak TPL beroperasi. Direktur TPL Anwar Lawden menegaskan sejak awal beroperasi, TPL menjalankan kegiatan usaha dalam kerangka perizinan resmi […]

. 2 bulan yang lalu

Kesimpulan Mengejutkan Tim Ahli IPB: Banjir Bandang di Tapanuli Bukan karena Perusahaan Sawit!

DEMOCRAZY.ID – Tim ahli dari IPB University menyimpulkan aktivitas perusahaan sawit PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) bukan penyebab utama bencana banjir bandang dan tanah longsor di Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Garoga, Tapanuli, Sumatera Utara, pada November 2025 lalu. Dalam diskusi akademik terbuka yang digelar secara daring, Sabtu (10/1/2026), para pakar menegaskan bahwa bencana […]

. 2 bulan yang lalu

Desakan Periksa Luhut, DPR: Jika Terbukti, Perusahaan dan Pejabat yang Picu Banjir Sumatera Harus Diproses Hukum!

DEMOCRAZY.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menanggapi desakan aktivis lingkungan agar Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan terkait polemik keterlibatannya di PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL/INRU) yang diduga berkontribusi terhadap banjir bandang di Sumatra Utara (Sumut). Menurut Johan, setiap […]

. 2 bulan yang lalu
Lihat Postingan Lainnya