Survei Poltracking: 71% Puas Kinerja Wapres, Statistik atau Dongeng Politik?
DEMOCRAZY News
20 Oktober 2025 9:32 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Angka 71,4 persen itu menggantung. Terpampang nyaris di setiap berita.
Tapi, bisakah sebuah survei tunggal menangkap keseluruhan cerita?
Poltracking Indonesia merilisnya, tingkat kepuasan terhadap kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun, di luar ruang redaksi dan siaran pers, masyarakat justru mempertanyakan apa yang tak terungkap oleh angka-angka tersebut.
Pertama, tentang metodologi. Survei Poltracking dilakukan pada 3–10 Oktober 2025 terhadap 1.220 responden dengan margin of error 2,9 persen.
Sebuah angka yang secara statistik sah. Namun, bagaimana dengan distribusi responden?
Apakah benar-benar merata mewakili suara dari Sabang sampai Merauke, atau hanya terkonsentrasi di kantong-kantong tertentu?
Dalam sebuah negara sebesar dan sekompleks Indonesia, apakah 1.200 orang cukup untuk menyimpulkan “kepuasan” 278 juta penduduk?
Baca Juga
Kedua, tentang parameter “kepuasan”. Survei itu menyebut 19,4 persen responden puas karena alasan “jiwa muda”.
Apa sebenarnya arti metrik “jiwa muda” dalam menilai kinerja seorang pemimpin negara? Apakah ini tentang kebijakan, atau sekadar daya tarik personal? Lalu, 15,7 persen puas karena dinilai “dekat dengan rakyat”.
Kedekatan seperti apa yang diukur? Apakah melalui program kerja yang terstruktur, atau sekadar kesan di media sosial dan liputan media?
Ketiga, tentang kontribusi nyata. Fernando Emas dari RPI menyatakan Gibran “proaktif dalam bekerja, namun tidak mendahului kewenangannya”.
Sebuah pujian yang halus. Tapi, bukankah pernyataan ini justru mengundang pertanyaan kritis?
Apa sebenarnya pencapaian kebijakan konkret yang dapat diatribusikan langsung kepada Wapres Gibran dalam setahun ini? Jika tidak ada bidang khusus yang ditugaskan kepadanya, lalu dari mana publik bisa mengukur “kinerja” yang dimaksud?
Keempat, tentang kesenjangan persepsi. Survei yang sama mengungkap bahwa 25,3 persen publik tidak puas. Suara ini tidak kecil.
Alasan mereka pun konkret. Ekonomi yang belum stabil (26,7 persen), bantuan tidak tepat sasaran (15,7 persen), harga kebutuhan pokok mahal (7 persen), dan sedikitnya lapangan kerja (6,3 persen).
Baca Juga
Bukankah keluhan yang menyentuh hajat hidup orang banyak ini justru lebih substantif dibandingkan alasan “pintar dan cerdas” (8,7 persen) yang abstrak?
Kelima, tentang kontradiksi internal. Survei Poltracking menunjukkan tingkat kepuasan terhadap bidang ekonomi hanya 57,4 persen, jauh di bawah rata-rata.
Ini adalah jurang pemisah yang lebar. Bagaimana mungkin kepuasan terhadap figur Wapres tinggi, sementara kepuasan terhadap bidang yang menjadi tanggung jawab utama pemerintahannya justru rendah? Di mana letak koherensinya?
Keenam, tentang narasi yang dibangun. Survei RPI menyoroti bahwa Gibran “mampu mengimbangi” Prabowo. Tanyaannya, “mengimbangi” dalam arti apa? Apakah dalam perumusan kebijakan?
Dalam pengambilan keputusan strategis? Atau sekadar dalam menciptakan kesan harmonis di muka publik? Narasi ini terasa kuat, namun datanya tipis.
Ketujuh, tentang harapan vs realitas. Fernando Emas berharap Gibran bisa diberi tugas mengawasi program Makan Bergizi Gratis karena “melek teknologi”. Ini adalah sebuah usulan.
Namun, ini justru mengonfirmasi bahwa saat ini, peran dan kontribusi teknis yang terukur dan dapat diawasi publik dari seorang Wapres masih menjadi tanda tanya besar.
Angka 71,4 persen mungkin sebuah fakta survei. Tapi, survei bukanlah kebenaran mutlak. Ia adalah potret sesaat yang penuh dengan variabel dan interpretasi.
Setiap angka dalam survei itu justru melahirkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
Pada akhirnya, yang diperlukan bukanlah sekadar laporan kepuasan, melainkan pertanggungjawaban kinerja yang transparan, terukur, dan substantif. Bukankah itu yang seharusnya kita tuntut dari pemimpin kita? ***
Artikel terkait lainnya
