DEMOCRAZY.ID – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjadi headline media internasional setelah menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara Teluk di tengah memuncaknya konflik Timur Tengah.
Sikap tegas Indonesia itu disampaikan dalam komunikasi diplomatik tingkat tinggi dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Dalam laporan kantor berita Turki Anadolu Agency yang bertajuk Top Indonesian diplomat stresses respect for sovereignty in call with Saudi, UAE counterparts amid Mideast tensions, Sugiono melakukan pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan pada Rabu (5/3/2026).
Dalam percakapan tersebut, Sugiono menyampaikan keprihatinan mendalam atas kampanye militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
“Saya menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi kedaulatan dan integritas wilayah sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB,” tulis Sugiono melalui akun resminya di platform X.
Ia juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap upaya de-eskalasi dan menyerukan seluruh pihak untuk menunjukkan “pengekangan maksimal” guna mencegah meluasnya konflik.
Sugiono juga berbicara dengan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Abdullah bin Zayed Al Nahyan.
Keduanya bertukar pandangan mengenai perkembangan terbaru di kawasan, termasuk penilaian UEA atas serangan Iran yang menyasar wilayahnya.
“Saya menyampaikan simpati Indonesia atas korban jiwa dan menegaskan kembali posisi prinsip kami dalam menghormati kedaulatan dan integritas wilayah, serta menjunjung tinggi hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB,” ujar Sugiono dalam unggahan terpisah.
Indonesia, lanjutnya, tetap konsisten mendukung semua upaya menuju de-eskalasi konflik.
Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran sejak 28 Februari.
Otoritas Iran melaporkan lebih dari 900 orang tewas, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei serta lebih dari 165 siswi sekolah dasar.
Iran kemudian membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan lokasi-lokasi yang berkaitan dengan AS di negara-negara Teluk.
Enam personel militer AS dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka.
Secara terpisah, Sugiono menyampaikan bahwa pembahasan terkait Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk sementara ditangguhkan akibat eskalasi konflik.
“Tidak ada diskusi lebih lanjut antara Dewan Perdamaian dan negara-negara anggota,” kata Sugiono seperti dikutip media nasional.
Meski demikian, ia menegaskan Indonesia tetap berkomitmen menjadi bagian dari inisiatif tersebut dan terus melakukan konsultasi dengan negara-negara anggota Dewan Perdamaian di kawasan Teluk.
Sebelumnya, Indonesia telah menyatakan kesiapan mengirim 8.000 prajurit sebagai bagian dari usulan pasukan penjaga perdamaian multinasional di Gaza.
Sikap aktif diplomasi Indonesia ini sekaligus menempatkan Sugiono dalam sorotan media global sebagai representasi posisi politik luar negeri RI yang menekankan prinsip kedaulatan, hukum internasional, dan de-eskalasi konflik.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan kembali keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian buatan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, atau Board of Peace (BoP).
Terlebih setelah kini pecahnya konflik antara Iran vs. Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026.
Mahfud MD menegaskan, sejak awal Kemerdekaan Indonesia, sikap politik luar negeri kita adalah politik bebas aktif.
Selain itu Bung Karno juga sejak awal mendukung untuk kemerdekaan Palestina.
Untuk itu Mahfud MD menilai Indonesia harus kembali ke sikap politik bebas aktifnya seperti sedia kala.
“Pertama iya sejak awal kemerdekaan itu kalau sikap (politik luar negeri) Indonesia tuh kan sudah bebas aktif ya. Artinya bebas, tidak terikat pada satu kekuatan manapun, tetapi aktif untuk membangun perdamaian dunia. Kan itu sejak awal.”
“Lalu sikap terhadap Palestina Indonesia juga sejak awal Dasasila Bandung juga kan salah satunya, jelas-jelas Bung Karno itu mendukung Palestina. Karena apa? Kemerdekaan Indonesia itu ya di awal-awalnya kan didukung oleh Mesir, Liga Arab, Palestina dan sebagainya.”
“Ketika negara-negara lain belum banyak atau bahkan belum ada ketika itu yang mau mengakui kemerdekaan Indonesia ketika itu. Oleh sebab itu menurut saya memang Indonesia harus kembali ke bebas aktif itu tadi,” kata Mahfud dalam Podcast ‘Terus Terang’ di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (3/3/2026).
Mahfud menyebut banyak yang merasa keterlibatan Indonesia di BoP harus dipertimbangkan lagi, karena dinilai lebih banyak mudaratnya.
Mantan Ketua MK itu menyadari Presiden Prabowo sebagai pimpinan tertinggi di RI memang memiliki wewenang untuk membuat keputusan tentang hubungan internasional.
Namun, Mahfud menilai Indonesia harus bisa kembali rasional, dan kembali pada dasar-dasar perjuangan untuk mendukung kebebasan semua bangsa.
“Menurut saya memang perlu dipertimbangkan kelanjutan keterlibatan Indonesia di dalam BoP, Dewan Perdamaian tadi, Board of Peace itu iya. Menurut saya perlu dipertimbangkan, karena banyak orang melihat itu lebih banyak mudaratnya.
“Kita tahu Presiden eh Presiden Prabowo itu eh punya hak dan kewenangan-kewenangan tertentu, untuk membuat keputusan tentang hubungan-hubungan internasional karena dia kepala negara di sini.”
“Tetapi juga saya kira secara rasional harus kembali ke dasar-dasar perjuangan kita untuk mendukung kebebasan semua bangsa, hak semua bangsa.”
“Termasuk dalam hal ini, dalam situasi seperti ini juga, Indonesia harus berada di posisi yang ingin menyelamatkan perdamaian,” jelas Mahfud.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mengecam keras serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Dia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang merusak upaya perdamaian global.
Menurut Sudarnoto, serangan tersebut menunjukkan bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tidak memiliki komitmen terhadap perdamaian dunia.
“Serangan Amerika-Israel terhadap Iran memberikan bukti kasat mata bahwa Trump, baik sebagai presiden maupun chairman Board of Peace, bukanlah sosok yang mempunyai kepedulian untuk menciptakan perdamaian. Dia justru perusak brutal perdamaian,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/3/2026).
Ia juga menilai BoP yang dipimpin Trump tidak bisa dipercaya sebagai lembaga yang berorientasi pada perdamaian.
Sudarnoto menyebut keberadaan BoP hanya kamuflase bermotif imperialistik.
“BoP sudah runtuh secara moral dan kehilangan legitimasinya,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Sudarnoto meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali posisi Indonesia sebagai anggota BoP.
Dia bahkan mendorong agar negara-negara muslim mengambil sikap serupa.
“Hemat saya, Presiden Prabowo perlu memperhitungkan kembali keberadaan Indonesia sebagai anggota BoP. Sikap yang sama seharusnya juga dilakukan negara-negara Muslim lainnya,” katanya.
Ia menilai BoP tidak efektif dalam menciptakan perdamaian maupun memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Karena itu, ia menyerukan persatuan negara-negara muslim agar tidak terpecah belah oleh kepentingan imperialisme Amerika dan Israel.
Meski demikian, Sudarnoto menekankan bahwa langkah Indonesia harus tetap ditempuh secara diplomatik dan terukur.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga kepentingan nasional (national interest) dalam setiap kebijakan luar negeri.
“Indonesia berkewajiban ikut menciptakan perdamaian dunia sebagaimana amanah Pembukaan UUD 1945. Sikap proaktif penting, tetapi harus dilakukan dengan langkah diplomatik dan sangat terukur serta persuasif, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional kita,” ujarnya.
Ia juga menyatakan seluruh elemen masyarakat dan kekuatan masyarakat sipil Indonesia akan mendukung Presiden jika memutuskan mundur dari BoP.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan pilihan terhormat yang bisa membuka peluang baru bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam menciptakan perdamaian sejati dan ketertiban dunia.
Sumber: Tribun